Fokus
Literasi
Rabu, 12 Mei 2021 | 15:01 WIB
KAMUS PABEAN
Rabu, 12 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 13:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Mei 2021 | 16:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Pengiriman SP2DK, DJP: Mestinya Tidak Perlu Ada Kekhawatiran

A+
A-
12
A+
A-
12
Soal Pengiriman SP2DK, DJP: Mestinya Tidak Perlu Ada Kekhawatiran

Ilustrasi. Gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pengiriman surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak merupakan aktivitas pengawasan rutin. Topik mengenai SP2DK menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (17/11/2020).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan makin banyaknya data yang diperoleh DJP, akan ada tindak lanjut dari kantor pelayanan pajak (KPP) melalui pengiriman SP2DK, konseling, dan kegiatan rutin lainnya.

“Fungsi DJP kan harus tetap berjalan juga. Sepanjang wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar, mestinya tidak perlu ada kekhawatiran,” ujarnya.

Baca Juga: Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi Insentif Pajak Terbanyak Dipakai WP

Seperti diketahui, SP2DK adalah surat yang diterbitkan kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan. Simak kamus pajak ‘Apa Itu SP2DK?’.

Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengeluhkan banyaknya pengiriman SP2DK kepada wajib pajak di tengah kondisi ekonomi yang sedang tertekan akibat pandemi Covid-19. Simak artikel ‘Hipmi: Insentif Perlu Didukung Keramahan Fiskus, Bukan SP2DK’.

Selain mengenai pengiriman SP2DK, ada pula bahasan terkait dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. RPP ini merupakan aturan turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Baca Juga: Media Center DJP Diresmikan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pengawasan Komprehensif dan Terstandardisasi

Terkait dengan SP2DK, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas tidak akan langsung menerbitkan SP2DK setiap ada data baru yang diperoleh. Hal ini menjadi bagian dari upaya pengawasan yang komprehensif dan terstandardisasi, terutama kepada wajib pajak strategis.

“Dengan pengawasan komprehensif ini, kami hold dulu satu tahun dan dianalisis datanya. Dikumpulkan semuanya, baru nanti kalau ada yang belum dilaksanakan dengan baik, [kirim] satu surat imbauan saja. Ini lebih efisien dan terstruktur. Hasilnya pun pasti lebih baik,” jelasnya. (DDTCNews)

Baca Juga: Begini Tahapan Pengawasan BPKP terhadap Pelaksanaan APBN 2021
  • Pemulihan Ekonomi

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Ajib Hamdani mengatakan pengiriman SP2DK di tengah pandemi Covid-19 tidak sejalan dengan tujuan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Ajib menceritakan banyak wajib pajak yang menerima SP2DK atas penghasilan pada tahun-tahun sebelum pandemi. Memang, DJP memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP2DK sepanjang masih belum melampaui daluwarsa.

"Permasalahannya adalah sekarang jangankan mikir pajak, buat bertahan saja sudah bagus. PSBB tidak habis-habis seperti ini banyak usaha yang sudah di ambang batas kemampuan bertahannya," kata Ajib. (DDTCNews)

Baca Juga: DJP Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum dengan Kejati NTT
  • Intervensi Tarif PDRD

Dalam RPP terkait dengan PDRD yang merupakan turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, upaya penyesuaian atau intervensi tarif PDRD hanya dilakukan kepada proyek yang masuk dalam program prioritas nasional. Di luar itu, intervensi tidak bisa dilakukan.

"Program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi petikan Pasal 2 ayat 2 RPP PDRD. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews)

  • Bank Tanah

Badan bank tanah yang dibentuk oleh pemerintah melalui Pasal 125 UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bakal mendapatkan fasilitas pajak.

Baca Juga: Ini Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Hingga Maret 2021

Pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bank Tanah yang terdapat pada laman uu-ciptakerja.go.id, fasilitas dalam bentuk tidak kena pajak diberikan atas pengelolaan aset tanah.

"Fasilitas pada bidang perpajakan … meliputi pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah yang belum dimanfaatkan dan/atau yang belum didistribusikan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas tanah perolehan dan pengadaan tanah, dan pajak penghasilan (PPh) badan," bunyi Pasal 29 ayat (3) huruf a hingga c. (DDTCNews)

  • Surplus Neraca Perdagangan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Oktober 2020 surplus US$3,61 miliar.

Baca Juga: Banyak Pengecualian PPN di Indonesia, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan tren surplus pada neraca perdagangan masih berlanjut walaupun Indonesia telah masuk ke jurang resesi. Menurutnya, surplus perdagangan pada Oktober juga menjadi yang terbesar tahun ini.

"Ini peningkatan yang cukup besar karena ada penurunan yang dalam di impor kita bulan Oktober. Kalau dilihat bulan September lalu, surplus kita hanya US$2,39 miliar, jadi ada peningkatan tajam," katanya. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Selain Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak Kaji Beberapa Opsi Ini
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, SP2DK, pengawasan, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Wulan

Rabu, 18 November 2020 | 22:48 WIB
persoalannya jk menerima SP2DK adalah targetnya dr KPP adalah KB
1
artikel terkait
Kamis, 06 Mei 2021 | 19:14 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 06 Mei 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 05 Mei 2021 | 15:00 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:42 WIB
BASIS DATA PAJAK
berita pilihan
Rabu, 12 Mei 2021 | 15:01 WIB
KAMUS PABEAN
Rabu, 12 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 13:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Mei 2021 | 12:01 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 12 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 12 Mei 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH