Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

A+
A-
0
A+
A-
0
Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa keagenan kapal asing di Indonesia. Dalam perkara ini, wajib pajak merupakan pengusaha yang memberikan jasa keagenan untuk kapal asing.

Wajib pajak menyatakan penyerahan jasa keagenan untuk kapal asing bukan merupakan objek PPN dan seharusnya tidak dikenakan PPN. Sebab, jasa keagenan dimanfaatkan di luar daerah pabean Indonesia. Menurut wajib pajak, PPN hanya dikenakan pada tempat jasa dikonsumsi sesuai dengan prinsip destinasi.

Otoritas pajak menyatakan penyerahan jasa keagenan kapal asing merupakan objek PPN. Sebab, penyerahan jasa dilakukan di luar daerah pabean Indonesia. Selain itu, merujuk pada Pasal 4A ayat (3) huruf i UU PPN, penyerahan jasa tersebut tidak dikecualikan dari pemungutan PPN. Termohon PK menilai koreksi yang dilakukannya sudah benar dan dapat dipertahankan.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Sementara itu, pada tingkat PK, Mahkamah Agung ­­­­mengabulkan permohonan dari wajib pajak selaku Pemohon PK.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahakamah Agung atau perpajakan.id.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan jasa keagenan kapal tidak dikecualikan dari pemungutan PPN.

Baca Juga: Sengketa atas Pinjaman Tanpa Bunga yang Dipungut PPh Pasal 23

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat (3) UU 8 Tahun 1983 s.t.d.d. UU 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000. Oleh karena itu, penyerahan jasa keagenan kapal asing yang dilakukan wajib pajak seharusnya tetap dikenakan PPN.

Terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan menolak seluruh dalil permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put-79081/PP/M.XIB/16/2016 tanggal 14 Desember 2016, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 20 Maret 2017.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi positif otoritas pajak atas dasar pengenaan pajak (DPP) PPN masa pajak April 2005 senilai Rp717.325.319 yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Gelar Webinar, USU & Kanwil DJP Sumut I Bahas Pajak Transaksi Digital

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan tidak setuju dengan koreksi Termohon PK dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Perlu dipahami, Pemohon PK merupakan pengusaha yang memberikan jasa keagenan untuk kapal asing.

Pemohon PK menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan kapal asing yang hendak mengirimkan barang ke luar Indonesia. Dalam hal ini, Pemohon PK sebagai pihak yang memberi jasa keagenan bertugas memenuhi kebutuhan konsumennya untuk kepentingan proses pelayaran dan muatan barang.

Adapun penyerahan jasa keagenan kapal asing tersebut tidak dimanfaatkan di dalam daerah pabean Indonesia, tetapi dikonsumsi di luar negeri. Apabila merujuk pada prinsip destinasi yang dianut Indonesia, PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang/jasa di dalam negeri.

Baca Juga: UU HPP Atur PPN Final, Begini Masukan Asosiasi UMKM

Selain itu, Pemohon PK berpendapat kegiatan keagenan kapal asing di Indonesia merupakan bagian dari aktivitas jasa angkutan umum kapal laut. Biaya jasa keagenan kapal asing merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kegiatan angkutan umum kapal laut.

Berdasarkan pada Pasal 4A ayat (3) huruf i UU PPN, jasa angkutan umum kapal laut dikecualikan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan Termohon PK tidak dapat dibenarkan.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan pendapat Pemohon PK. Menurutnya, Pemohon PK seharusnya memungut dan melaporkan PPN atas penyerahan jasa keagenan kapal asing yang dilakukannya. Dalam konteks ini, Pemohon PK tidak melaporkan memungut PPN atas pemberian jasa keagenan kapal asing.

Baca Juga: PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Jenis Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Termohon PK menyatakan penyerahan jasa keagenan kapal asing merupakan objek PPN. Sebab, penyerahan jasa dilakukan di luar daerah pabean Indonesia. Selain itu, merujuk pada Pasal 4A ayat (3) huruf i UU PPN, penyerahan jasa tersebut tidak dikecualikan dari pemungutan PPN. Termohon PK menilai koreksi yang dilakukannya sudah benar dan dapat dipertahankan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding dinilai bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Terdapat 2 pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi positif Termohon PK atas DPP PPN masa pajak April 2015 senilai Rp717.325.319 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon PK dan Termohon PK, pendapat Pemohon PK dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Ada Insentif PPN Rumah DTP, Menteri PUPR Ingatkan Pengembang Soal Ini

Kedua, dalam perkara a quo, Mahkamah Agung menyatakan penyerahan jasa keagenan tidak terutang PPN. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put-79081/PP/M.XIB/16/2016.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, alasan-alasan permohonan PK cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan. Dengan demikian, Termohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara. Putusan PK ini diucapkan Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 15 November 2017. (kaw)

Baca Juga: Wamenkeu: Kenaikan Tarif PPN Tak Akan Ganggu Proses Pemulihan Ekonomi
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Oktober 2021 | 16:30 WIB
UU HPP

Ini 5 Jenis Jasa Keuangan yang Bebas PPN dalam UU HPP

Selasa, 12 Oktober 2021 | 16:00 WIB
ARAB SAUDI

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Arab Saudi Amendemen UU PPN

Selasa, 12 Oktober 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bonus Demografi Bantu Naikkan Tax Ratio, PPN dan PPh Jadi Andalan

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki

Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

1,49 Juta Wajib Pajak Terima SP2DK pada 2020, Anda Dapat?