Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa atas Pembuktian Kebenaran Faktur Pajak Ganda

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa atas Pembuktian Kebenaran Faktur Pajak Ganda

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai pembuktian kebenaran adanya faktur pajak ganda. Perlu dipahami, wajib pajak merupakan distributor makanan dan minuman. Untuk menjalankan usahanya, wajib pajak melakukan kerja sama dengan PT X.

Otoritas pajak melakukan pengecekan kebenaran faktur pajak dengan menggunakan aplikasi dan portal data yang dimilikinya. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, otoritas pajak menyandingkan PPN keluaran yang dipungut, disetor, dan dilaporkan PT X dengan PPN masukan yang dikreditkan wajib pajak. Berdasarkan pada hasil pemeriksaan tersebut, fakta menunjukkan adanya faktur pajak ganda sebanyak 1.626.

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan tidak ada faktur pajak ganda yang diterbitkan PT X kepadanya. Adanya faktur pajak ganda sebanyak 1.626 terjadi karena kesalahan metode pengecekan oleh otoritas pajak. Koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat sehingga harus dibatalkan.

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau di sini.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan penelitian terhadap faktur pajak yang disengketakan. Faktur pajak tersebut memuat secara lengkap identitas penerbit, identitas penerima faktur pajak, jenis barang, kuantitas, harga, dan besaran PPN-nya.

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Adapun hasil penelitian menunjukkan tidak adanya faktur pajak ganda sehingga tetap dapat dikreditkan. Adanya faktur pajak ganda sebanyak 1.626 terjadi karena kesalahan metode pengecekan oleh otoritas pajak.

Dalam melakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi dan portal data yang dimilikinya, otoritas pajak hanya memasukkan 10 digit nomor faktur pajak. Padahal, jumlah nomor faktur pajak wajib pajak ialah 16 digit. Dengan demikian, koreksi yang dilakukan otoritas pajak tidak dapat dipertahankan.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 58683/PP/M.VIA/16/ 2014 tanggal 18 Desember 2014, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 27 Maret 2015.

Baca Juga: Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi pajak masukan sebesar Rp254.672.481 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Perlu dipahami bahwa Termohon PK merupakan distributor makanan dan minuman. Untuk menjalankan usahanya, Termohon PK melakukan kerja sama dengan PT X.

Dalam perkara ini, Pemohon PK melakukan pengecekan kebenaran faktur pajak dengan menggunakan aplikasi dan portal data yang dimilikinya. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, Pemohon PK menyandingkan PPN keluaran yang dipungut, disetor, dan dilaporkan PT X dengan PPN masukan yang dikreditkan Termohon PK.

Baca Juga: Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan, fakta menunjukkan adanya faktur pajak ganda sebanyak 1.626. Dalam hal ini, transaksi antara PT X dengan Termohon PK dan PT X dengan pelanggannya yang lain memiliki nomor faktur pajak yang sama.

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, transaksi yang dilakukan Termohon PK dengan PT X tidak pernah benar-benar terjadi. Terhadap faktur pajak ganda tersebut seharusnya tidak dapat dikreditkan.

Selain itu, Termohon PK juga tidak memberikan keterangan dan bukti atas dalil-dalilnya. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Pemohon PK berpendapat koreksi yang dilakukan sudah benar dan dapat dipertahankan.

Baca Juga: PPN atas Sembako, Adil atau Tidak? Cari Tahu di Sini

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan koreksi Pemohon PK tersebut. Menurut Termohon PK, tidak ada faktur pajak ganda yang diterbitkan PT X kepada Termohon PK. Adanya faktur pajak ganda sebanyak 1.626 terjadi karena kesalahan metode pengecekan oleh Pemohon PK. Koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat sehingga harus dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding sudah benar. Terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi pajak masukan senilai Rp254.672.581 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Rancangan PPN Multitarif, Begini Catatan Fraksi di DPR

Kedua, dalam perkara a quo, Mahkamah Agung telah melakukan penelitian dan konfirmasi ulang terkait faktur pajak yang disengketakan. Adanya faktur pajak ganda sebanyak 1.626 dikarenakan Pemohon PK melakukan pengecekan pada portal data Pemohon PK hanya menggunakan 10 digit nomor faktur pajak.

Sementara jumlah nomor faktur pajak Termohon PK ialah 16 digit. Mahkamah Agung menilai metode pengecekan yang dilakukan Pemohon PK tersebut tidak benar. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Pemohon PK harus dibatalkan.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan PK tidak memiliki dasar sehingga dinyatakan ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi-Fraksi di DPR Soal Kenaikan Tarif PPN

(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN, faktur pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 14:23 WIB
RUU KUP

Soal PPN Sembako di RUU KUP, Ini Pandangan DPR

Rabu, 22 September 2021 | 13:08 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Memajaki Ekosistem Digital di Dalam Negeri, Begini Tantangannya

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak