BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari realisasi penerimaan pajak Indonesia sangat sering meleset jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dia mengatakan pemungutan pajak masih sulit dilakukan meskipun otoritas pajak sudah mendapat kewenangan secara konstitusi untuk memungut pajak sebagi sumber pembangunan negara.
“Hasil pungutan pajak bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, kesejahteraan, keamanan, pendidikan dan lainnya. Tapi bisa diakui, Indonesia dalam hal ini masih kurang baik. Dihitung dari ilmu apapun tax ratio Indonesia masih rendah,” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu (21/6).
Saat ini tax ratio Indonesia berkisar di angka 10,4%, dan menurutnya, persentase ini kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain, temasuk negara tetangga.
Dia menyebutkan negara-negara yang tergabung dalam OECD justru memiliki tax ratio yang angkanya lebih dari 20%-30% dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Indonesia jauh tertinggal dengan negara yang memiliki pendapatan sama seperti Thailand yang memiliki tax ratio sekitar 16%, dan Malaysia yang berkisar 15%,”
Mantan Direktur Bank Dunia itu pun mengakui kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung didominasi sektor informal (shadow economy) justru menyebabkan sulitnya mengumpulkan pajak. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mereformasi Ditjen Pajak Indonesia untuk memperbaiki penerimaan pajak.
Namun berdasarkan hasil program pengampunan pajak, terbukti masyarakat indonesia masih belum memiliki kesadaran yang cukup untuk menyetorkan pajaknya. Maka antara pemerintah dengan masyarakat harus saling berbenah dalam urusan perpajakan.
“Kepatuhan masyarakat Indonesia dalam urusan pajak masih sangatlah rendah. Hal ini sangat benar,” pungkasnya. (Amu)
