Berita
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Sekitar 17% Restitusi Akibat Kekalahan Ditjen Pajak dalam Sengketa

A+
A-
1
A+
A-
1
Sekitar 17% Restitusi Akibat Kekalahan Ditjen Pajak dalam Sengketa

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Kekalahan Ditjen Pajak (DJP) dalam sengketa melawan wajib pajak (WP) menjadi salah satu faktor tingginya restitusi yang sudah dicairkan hingga akhir Oktober 2019. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (19/11/2019).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan realisasi pencairan restitusi sepanjang Januari—Oktober 2019 tercatat senilai Rp132,5 triliun atau naik sekitar 12,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, sekitar 17% atau senilai Rp22,5 triliun merupakan konsekuensi dari kekalahan otoritas pajak melawan WP di Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Agung. Suryo mengungkapkan upaya keberatan, banding, hingga peninjuan kembali (PK) merupakan hal yang wajar.

Baca Juga: Sengketa Penetapan Tarif Preferensi AANZFTA atas Impor Sapi

“Soal sengketa itu soal hak dan kewajiban wajib pajak. Mangga kalau ada yang kurang pas,” katanya.

Berdasarkan Laporan Tahunan DJP, jumlah sengketa yang diselesaikan DJP pada 2018 sebanyak 152.494 permohonan atau naik 52,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penyelesaian sengketa di tingkat keberatan itu direspons WP ke tingkat banding di pengadilan pajak.

Jumlah gugatan yang masuk ke pengadilan pajak sampai akhir 2018 tercatat sebanyak 9.657 atau naik 74,5% dibandingkan dengan 2017 yang hanya 5.533 permohonan. Jumlah gugatan banding yang telah diputus sebanyak 62,4%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64.6% diantaranya dimenangkan WP.

Baca Juga: PPN Produk Digital dari Luar Negeri Lewat PMSE Bisa Dikreditkan

Selain itu, pada tingkat PK di Mahkamah Agung, ada 3.249 perkara yang masuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77,87% atau sekitar 2.530 merupakan upaya hukum luar biasa tersebut diajukan oleh DJP. Namun, sebanyak 96,5% PK yang diajukan DJP ditolak MA.

Pada saat ini, otoritas tengah menjalankan pembenahan di tingkat pemeriksaan. Langkah ini ditempuh dengan meningkatkan mutu perencanaan hingga eksekusi pemeriksaan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengimplementasikan compliance risk management.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti masalah perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak hingga Oktober 2019. Hal tersebut berisiko memperlebar proyeksi shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – penerimaan pajak. (Simak pula proyeksi DDTC Fiscal Research di sini)

Baca Juga: Pemerintah Bakal Atur Ulang Fasilitas PPN dan Batasan PKP

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Jalur Pemeriksaan Masih Mendominasi

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pencairan restitusi paling besar melalui mekanisme pemeriksaan normal sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dari nilai pencairan restitusi hingga akhir Oktober 2019 sekitar Rp132,5 triliun, pencairan melalui pemeriksaan normal itu mencapai Rp81 triliun atau mengambil porsi sekitar 61,1%. Sementara, pencairan melalui kebijakan restitusi dipercepat tercatat senilai Rp29 triliun atau sekitar 21,9%.

Baca Juga: Reklasifikasi Pembayaran Jasa & Biaya Bunga Jadi Pembayaran Dividen

“Kalau yang diperiksa itu memang normalnya begitu. Alamiahnya begitu,” tutur Suryo.

  • Penerimaan Melambat

Penerimaan perpajakan hingga akhir Oktober 2019 tercatat senilai Rp1.173,9 triliun atau hanya tumbuh 1,2%. Khusus untuk penerimaan pajak, realisasi pada periode itu hanya tumbuh 0,23%. Selanjutnya, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat senilai Rp333,3 triliun atau hanya tumbuh 3,2%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lesunya kinerja penerimaan pada tahun ini tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi, tidak terkecuali faktor harga minyak yang di bawah asumsi dan nilai tukar rupiah yang lebih kuat.

Baca Juga: Jenis-Jenis Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak
  • Optimalisasi Data AEoI

Managing Partner DDTC Darussalam menyarankan agar DJP berupaya lebih keras untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalisasi data yang didapat dari implementasi automatic exchange of information. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, sengketa, pengadilan pajak, banding, pemeriksaan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 26 Juni 2020 | 07:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 25 Juni 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 24 Juni 2020 | 18:31 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 24 Juni 2020 | 14:40 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
berita pilihan
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:27 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:11 WIB
SE-38/PJ/2020.
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:57 WIB
MULTILATERAL INSTRUMENT ON TAX TREATY
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:10 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:55 WIB
SE-39/PJ/2020