BERITA TERKINI
SEMARANG, DDTCNews - Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah punya cara sendiri dalam mengisi bulan kemerdekaan. Kebijakan bebas denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) digulirkan selama Agustus dan berlaku surut untuk denda 5 tahun ke belakang.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Yudi A Mardiana menjelaskan pembebasan denda tunggakan PBB-P2 itu hanya berlaku mulai tanggal 1-31 Agustus 2018, karena dilakukan untuk memperingari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke 73. Dia berharap wajib pajak dapat memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya.
"Manfaatkan segera masa bebas denda ini, caranya mudah dan cepat tidak perlu mengajukan permohonan," katanya, Selasa (7/8).
Selain pembebasan denda tunggakan, Bapenda juga mengembalikan pajak PBB alias melakukan restitusi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp130 juta. Pasalnya, sesuai kebijakan yang dikeluarkan Wali Kota Semarang wajib pajak PBB dengan NJOP di bawah Rp130 juta dibebaskan dari membayar pajak.
‘’Sampai saat ini, dari 149 ribu wajib pajak dengan NJOP di bawah Rp130 juta sudah ada 2.295 yang sudah terlanjur bayar atau 1,98%, nilainya sekitar Rp220 juta,’’ terangnya.
Oleh karena itu, untuk wajib pajak yang sudah terlajur bayar PBB dapat mengambil kembali uangnya di kantor kelurahan masing-masing. Syaratnya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) yang asli dan dilayani pada 9 Agustus sampai 7 September 2018.
Melalui kebijakan ini Pemerintah Kota Semarang dipastikan kehilangan sebesar Rp200 miliar potensi pendapatan daerah. Seperti dilansir Suara Merdeka, penghapusan denda tunggakan PBB itu berlaku bagi wajib pajak untuk pembayaran pajak tahun 2013-2017. Wajib pajak hanya wajib membayar nilai pokok pajaknya saja. Sedangkan denda tunggakan sendiri sebesar 2%.
‘’Pendapatan dari denda rata-rata Rp5 miliar per tahun. Tapi kalau penerapan penghapusan denda PBB untuk 5 tahun itu berdasar data yang ada nilainya mencapai sekitar Rp200 miliar." tutup Yudi. (Amu)
