Fokus
Literasi
Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES
Kamis, 30 Juni 2022 | 10:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 29 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Saldo Pemda di Bank Meningkat, Sri Mulyani: Jadi Rekor Tertinggi

A+
A-
0
A+
A-
0
Saldo Pemda di Bank Meningkat, Sri Mulyani: Jadi Rekor Tertinggi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat dana simpanan pemerintah daerah di perbankan kembali meningkat seiring dengan belanja APBD yang melambat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana milik pemerintah daerah yang tersimpan di bank mencapai Rp183,32 triliun per Februari 202, naik 16,05% atau Rp25,35 triliun dibandingkan dengan posisi kas pada Januari 2022.

"Ini merupakan record tertinggi dalam 4 tahun terakhir dari dana pemda yang ada di bank," katanya, dikutip pada Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Secara lebih terperinci, pemerintah daerah di Jawa Timur memiliki dana simpanan hingga Rp24,48 triliun, tertinggi se-Indonesia. Wilayah dengan saldo terendah adalah Sulawesi Barat yang hanya menyimpan Rp1,06 triliun per Februari 2022.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, kenaikan saldo pemda di bank pada Februari 2022 ini disebabkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang belum dibayar dan melambatnya pencairan belanja di daerah.

Pada Februari, pemberian TPP bagi PNS di daerah masih menunggu proses validasi di Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Keuangan mencatat pembayaran TPP baru dilaksanakan pada awal Maret sesuai dengan hasil validasi.

Baca Juga: Setoran Pajak dari PPS Tembus Rp54 Triliun, DJP: Sesuai Ekspektasi

Per Februari 2022, belanja daerah hanya mencapai Rp42,29 triliun atau turun 18,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp51,94 triliun. Belanja pegawai hanya Rp28,01 triliun atau turun 21,78% dibandingkan dengan realisasi Februari 2021 senilai Rp35,81 triliun. (rig)

Topik : menkeu sri mulyani, belanja daerah, dana simpanan, perbankan, pemda, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Antisipasi Peserta PPS Membeludak, DJP Tambah Kapasitas Server

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

berita pilihan

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:30 WIB
KP2KP BENTENG

One on One dengan Usahawan, Tim KP2KP Ungkap Cara Hitung Pajak UMKM

Kamis, 30 Juni 2022 | 14:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut PPS Beri Kesempatan Bagi WP Masuk Sistem Secara Sukarela

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:45 WIB
SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES

'Monopoli Itu Seperti Perbudakan!'

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:30 WIB
KP2KP SENDAWAR

Verifikasi Data Calon PKP, Pegawai Pajak Tinjau Lokasi WP Arsitektur

Kamis, 30 Juni 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Implementasi Pajak Warisan dan Tarifnya di Negara-Negara Eropa

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:35 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Tok! DPR Resmi Setujui Satu Nama Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak

Kamis, 30 Juni 2022 | 12:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tawarkan SUN Khusus PPS, Pemerintah Raup Rp659 Miliar dan US$5,8 Juta

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Hamish Daud: Jangan Tunda Lagi

Kamis, 30 Juni 2022 | 11:03 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Putuskan Tambah Server PPS, Antisipasi Lonjakan Jumlah Wajib Pajak