Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Rusia dan Belarusia Kini Dilarang Ikut Berpartisipasi dalam OECD

A+
A-
0
A+
A-
0
Rusia dan Belarusia Kini Dilarang Ikut Berpartisipasi dalam OECD

Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memutuskan untuk melarang Rusia dan Belarusia berpartisipasi dalam unit dan badan pada organisasi multinasional tersebut.

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas agresi Rusia ke Ukraina. Saat ini, lanjutnya, OECD akan terus melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut secara berkala.

"Selain itu, OECD juga berupaya untuk memperkuat dukungan terhadap Ukraina, khususnya dalam hal pemulihan dan rekonstruksi," tulis Cormann dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (15/3/2022).

Baca Juga: Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Meski Rusia dan Belarusia tidak lagi diajak berpartisipasi dalam badan dan unit yang berada di bawah naungan OECD, kedua negara tersebut tercatat masih tetap tergabung dalam Inclusive Framework dan Global Forum.

Inclusive Framework dianggotai 141 yurisdiksi baik yang merupakan anggota OECD maupun non-OECD. Pembentukan Inclusive Framework adalah mandat dari negara-negara G20 guna memperluas cakupan Committee on Fiscal Affairs OECD.

Pada 2021, sebanyak 137 dari 141 yurisdiksi anggota Inclusive Framework menyetujui Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Rusia dan Belarusia termasuk negara yang turut menyetujui kedua pilar tersebut.

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina sejak 25 Februari 2022. Sementara itu, Belarusia turut mendukung invasi yang dilakukan Rusia tersebut. Merespons hal tersebut, negara-negara Barat mulai menjatuhkan sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Rusia.

Pemerintah AS bahkan melalui Internal Revenue Service (IRS) dan instansi lainnya dikerahkan untuk melakukan investigasi atas aliran dana gelap oleh orang-orang kaya Rusia yang terafiliasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. (rig)

Baca Juga: Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : prancis, OECD, konsensus global, rusia, belarusia, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 16:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beri Kemudahan, Ini Ketentuan Pemindahbukuan Pakai e-Pbk DJP Online

Jum'at, 25 November 2022 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Realisasi Sudah Sentuh 98,9%, Menkeu: Kinerja PNBP akan Lampaui Target

Jum'at, 25 November 2022 | 16:15 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Artikel Panduan Pajak Berbahasa Inggris? Akses Perpajakan ID

Jum'at, 25 November 2022 | 16:00 WIB
TIPS METERAI

Cara Refund Kuota Meterai Elektronik

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP