PRANCIS

Rusia dan Belarusia Kini Dilarang Ikut Berpartisipasi dalam OECD

Muhamad Wildan | Selasa, 15 Maret 2022 | 09:30 WIB
Rusia dan Belarusia Kini Dilarang Ikut Berpartisipasi dalam OECD

Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memutuskan untuk melarang Rusia dan Belarusia berpartisipasi dalam unit dan badan pada organisasi multinasional tersebut.

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas agresi Rusia ke Ukraina. Saat ini, lanjutnya, OECD akan terus melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut secara berkala.

"Selain itu, OECD juga berupaya untuk memperkuat dukungan terhadap Ukraina, khususnya dalam hal pemulihan dan rekonstruksi," tulis Cormann dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (15/3/2022).

Baca Juga:
Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Meski Rusia dan Belarusia tidak lagi diajak berpartisipasi dalam badan dan unit yang berada di bawah naungan OECD, kedua negara tersebut tercatat masih tetap tergabung dalam Inclusive Framework dan Global Forum.

Inclusive Framework dianggotai 141 yurisdiksi baik yang merupakan anggota OECD maupun non-OECD. Pembentukan Inclusive Framework adalah mandat dari negara-negara G20 guna memperluas cakupan Committee on Fiscal Affairs OECD.

Pada 2021, sebanyak 137 dari 141 yurisdiksi anggota Inclusive Framework menyetujui Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Rusia dan Belarusia termasuk negara yang turut menyetujui kedua pilar tersebut.

Baca Juga:
Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina sejak 25 Februari 2022. Sementara itu, Belarusia turut mendukung invasi yang dilakukan Rusia tersebut. Merespons hal tersebut, negara-negara Barat mulai menjatuhkan sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Rusia.

Pemerintah AS bahkan melalui Internal Revenue Service (IRS) dan instansi lainnya dikerahkan untuk melakukan investigasi atas aliran dana gelap oleh orang-orang kaya Rusia yang terafiliasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT