BERITA TERKINI
Ilustrasi DPR.
JAKARTA, DDTCNews – Penetapan target penurunan rasio gini dan asumsi nilai tukar rupiah antara pemerintah dengan Badan Anggaran DPR berlangung cukup alot.
Kedua indikator ini menjadi sorotan baik pemerintah maupun parlemen karena dianggap krusial untuk tahun terakhir pemerintahan Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Marwan Dasopang, anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKB mengatakan masih ada ruang untuk menekan target kesenjangan. Usulan target rasio gini sebesar 0,380-0,390 yang disampaikan pemerintah dinilai tidak menunjukkan adanya upaya ekstra.
“Pemerintah harus kerja esktra untuk mengurangi kesenjangan. Pilihannya ya genjot yang masyarakat bawah agar naik kelas,” kata Marwan, Selasa (18/9/2018).
Terkait dengan asumsi nilai tukar rupiah, beberapa anggota Badan Anggaran meminta agar pemerintah mengadopsi proyeksi Bank Indonesia (BI). Pasalnya, selaku Otoritas Moneter, BI bergerak di rentang Rp14.300 hingga Rp14.700 per dolar Amerika Serikat (AS).
Anggota Badan Anggaran dari Partai Golkar Hamka B. Kady menilai pemerintah harus realistis dalam penentuan nilai tukar rupiah. Pasalnya, saat ini pergerakan rupiah ada di kisaran Rp14.800-Rp14.900.
Penentuan asumsi kurs, sambungnya, harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikarenakan asumsi nilai tukar mempunyai implikasi luas terhadap aspek lain dalam APBN. Pergerakan nilai tukar, paparnya, berpengaruh pada penerimaan dan harga jual minyak mentah Indonesia (ICP).
Melalui pembahasan panjang, tercapai kesepakatan terkait dua indikator tersebut. Jalan tengah diambil untuk mengakomodir saran politik dari Banggar DPR RI. Rasio gini yang awalnya diusulkan 0,380-0,390 berubah menjadi 0,380 -0,385. Nilai tukar pun melemah dari Rp14.400 menjadi Rp14.500 per dolar AS.
Berikut rincian asumsi dasar RAPBN 2019 yang sudah disepakati.
Sedangkan, target pembangunan ekonomi dalam RAPBN 2019 ditentukan sebagai berikut:
