Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Rilis Data Hari Ini Bakal Jadi Penentu Kenaikan Tarif Pajak Penjualan

1
1

Ilustrasi. (foto: Live Japan)

JAKARTA, DDTCNews – Tanda-tanda pelemahan ekonomi Jepang memicu kekhawatiran beberapa anggota parlemen atas rencana kenaikan pajak penjualan (sales tax). Kekhawatiran ini muncul karena kenaikan tarif sebelumnya telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan menganggu karier politik.

Meskipun Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe berjanji akan menaikkan tarif sales tax dari 8% menjadi 10% pada Oktober 2019, spekulasi perubahan rencana bermunculan menjelang pemilihan majelis tinggi pada Juli mendatang. Kenaikan ini, seperti diketahui, telah ditunda dua kali.

Data kinerja ekonomi kuartalan terbaru – akan dirilis pada hari ini, Senin (20/5/2019) – diperkirakan menjadi faktor terbesar yang akan memengaruhi keputusan PM Abe. Pertumbuhan ekonomi Jepang diproyeksi akan terkontraksi.

Baca Juga: Diketahui Hindari Pajak, Facebook Jepang Kena Pungutan Tambahan

“20 Mei [2019] adalah hari penentuan. Jika PDB negatif, saya pikir penilaiannya akan sangat berubah. Di sisi lain, jika nol atau bahkan positif, mungkin sangat sulit untuk menundanya [kenaikan sales tax],” ujar Aoyama, seorang anggota dewan majelis tinggi dari Partai Demokrat Liberal Abe.

Data ekonomi yang buruk dapat menahan kenaikan tarif pajak penjualan, meskipun para menteri kukuh dengan kenaikan. Pendukung kenaikan tarif menegaskan penundaan lebih lanjut akan berisiko menurunkan peringkat kredit, sedangkan pihak lawan bersikukuh kenaikan itu akan mendistorsi perekonomian.

Seperti diketahui, Jepang secara bertahap meningkatkan pajak penjualan untuk mengendalikan utang yang membengkak dan tergolong paling besar di negara maju. Kondisi ini lebih banyak dipengaruhi dari sisi biaya jaminan sosial karena terkait dengan penuaan populasi.

Baca Juga: Raih Mayoritas Kursi Majelis Tinggi, PM Abe Kerek Tarif Pajak

Jepang secara bertahap meningkatkan pajak penjualan (sales tax) untuk mengendalikan utang yang membengkak menjadi yang terbesar di negara maju, sebagian karena biaya jaminan sosial yang terkait dengan populasi yang menua (aging population).

Namun demikian, dalam perkembangan ekonomi global saat ini, ada risiko yang muncul dari perang dagang Amerika Serikat—China dan ketegangan di Timur Tengah. Menurut Aoyama, tahun ini menjadi waktu yang sangat buruk untuk mengeksekusi kenaikan tarif pajak penjualan.

“Secara obyektif, lebih masuk akal untuk menunda pajak penjualan. [Kenaikan tarif pajak penjualan] ini pasti akan membebani konsumsi,” katanya, seperti dilansir FMT News.

Baca Juga: PM Abe: Tarif Pajak Penjualan 10% Cukup untuk 10 Tahun Mendatang

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh sebuah surat kabar pada awal bulan ini menunjukkan sekitar 52% responden menentang kenaikan pajak penjualan. Porsi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan survei pada Maret yang masih tercatat sebesar 47%. Adapun sebanyak 41% responden menyetujui kenaikan. Porsinya turun dari survei sebelumnya 45%.

Shouji Nishida yang juga anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal mengatakan menaikkan pajak sebelum Jepang lepas dari deflasi cenderung ‘tidak dapat dipahami’. Menurutnya, negara-negara dengan bank sentral dan utang dalam mata uang sendiri tidak perlu khawatir adanya pengeluaran yang berlebihan selama tidak menghasilkan inflasi yang tinggi. (kaw)

Baca Juga: Bank Sentral Ingatkan Risiko Resesi Jika Pajak Penjualan Tetap Naik

Data kinerja ekonomi kuartalan terbaru – akan dirilis pada hari ini, Senin (20/5/2019) – diperkirakan menjadi faktor terbesar yang akan memengaruhi keputusan PM Abe. Pertumbuhan ekonomi Jepang diproyeksi akan terkontraksi.

Baca Juga: Diketahui Hindari Pajak, Facebook Jepang Kena Pungutan Tambahan

“20 Mei [2019] adalah hari penentuan. Jika PDB negatif, saya pikir penilaiannya akan sangat berubah. Di sisi lain, jika nol atau bahkan positif, mungkin sangat sulit untuk menundanya [kenaikan sales tax],” ujar Aoyama, seorang anggota dewan majelis tinggi dari Partai Demokrat Liberal Abe.

Data ekonomi yang buruk dapat menahan kenaikan tarif pajak penjualan, meskipun para menteri kukuh dengan kenaikan. Pendukung kenaikan tarif menegaskan penundaan lebih lanjut akan berisiko menurunkan peringkat kredit, sedangkan pihak lawan bersikukuh kenaikan itu akan mendistorsi perekonomian.

Seperti diketahui, Jepang secara bertahap meningkatkan pajak penjualan untuk mengendalikan utang yang membengkak dan tergolong paling besar di negara maju. Kondisi ini lebih banyak dipengaruhi dari sisi biaya jaminan sosial karena terkait dengan penuaan populasi.

Baca Juga: Raih Mayoritas Kursi Majelis Tinggi, PM Abe Kerek Tarif Pajak

Jepang secara bertahap meningkatkan pajak penjualan (sales tax) untuk mengendalikan utang yang membengkak menjadi yang terbesar di negara maju, sebagian karena biaya jaminan sosial yang terkait dengan populasi yang menua (aging population).

Namun demikian, dalam perkembangan ekonomi global saat ini, ada risiko yang muncul dari perang dagang Amerika Serikat—China dan ketegangan di Timur Tengah. Menurut Aoyama, tahun ini menjadi waktu yang sangat buruk untuk mengeksekusi kenaikan tarif pajak penjualan.

“Secara obyektif, lebih masuk akal untuk menunda pajak penjualan. [Kenaikan tarif pajak penjualan] ini pasti akan membebani konsumsi,” katanya, seperti dilansir FMT News.

Baca Juga: PM Abe: Tarif Pajak Penjualan 10% Cukup untuk 10 Tahun Mendatang

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh sebuah surat kabar pada awal bulan ini menunjukkan sekitar 52% responden menentang kenaikan pajak penjualan. Porsi ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan survei pada Maret yang masih tercatat sebesar 47%. Adapun sebanyak 41% responden menyetujui kenaikan. Porsinya turun dari survei sebelumnya 45%.

Shouji Nishida yang juga anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal mengatakan menaikkan pajak sebelum Jepang lepas dari deflasi cenderung ‘tidak dapat dipahami’. Menurutnya, negara-negara dengan bank sentral dan utang dalam mata uang sendiri tidak perlu khawatir adanya pengeluaran yang berlebihan selama tidak menghasilkan inflasi yang tinggi. (kaw)

Baca Juga: Bank Sentral Ingatkan Risiko Resesi Jika Pajak Penjualan Tetap Naik
Topik : Jepang, pajak penjualan, sales tax, PM Abe
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS