Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Relaksasi Pelunasan Pita Cukai Picu Piutang Perpajakan Menanjak

A+
A-
0
A+
A-
0
Relaksasi Pelunasan Pita Cukai Picu Piutang Perpajakan Menanjak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 mencatat adanya kenaikan piutang perpajakan secara signifikan pada 2021, termasuk karena piutang cukai.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan piutang terjadi karena pemerintah memberikan pelonggaran pelunasan pita cukai. Meski demikian, dia memastikan piutang itu masih tergolong lancar.

"Penundaan pelunasan pita cukai kan dianggap piutang, tapi itu piutang lancar," katanya, Jumat (17/6/2022).

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Nirwala mengatakan hampir tidak ada piutang cukai yang gagal bayar. Menurutnya, hal itu terjadi karena DJBC memiliki mekanisme yang ketat dalam memberikan pelonggaran pelunasan pita cukai.

Terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi pengusaha pabrik atau importir untuk mendapatkan relaksasi pelunasan cukai. Ketiga syarat itu, yakni tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai; tidak mendapatkan surat teguran selama kurun waktu 12 bulan terakhir; serta memiliki konfirmasi status wajib pajak dengan status valid.

Selain itu, pengusaha yang tidak melunasi pita cukai terutang juga diancam sanksi administrasi berupa denda sebesar 10%.

Baca Juga: Terapkan CEISA 4.0 Secara Penuh di 77 Kantor, Begini Evaluasi DJBC

"Makanya kalau sampai utang, mending mereka pinjam bank dong, yang rate-nya tidak setinggi penalti 10%," ujarnya.

Nirwala menjelaskan pemerintah memberikan relaksasi pelunasan pita cukai ketika pandemi Covid-19 dari biasanya 2 bulan menjadi 90 hari. Kebijakan itu dilakukan untuk membantu perusahaan melonggarkan arus kas sehingga lebih cepat pulih.

Melalui PMK 93/2021, pemerintah pada tahun lalu memberikan penundaan pelunasan pita cukai yang diajukan hingga 31 Oktober 2021. Atas pemesanan pita cukai dengan penundaan yang jatuh tempo melewati 31 Desember 2021, jatuh tempo pelunasan tetap pada 31 Desember 2022.

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, Pemerintah Godok Fasilitas Kepabeanan

Adapun pada pemesanan pita cukai yang dilakukan pada Oktober atau Desember 2021, batas waktu pelunasannya dikembalikan selama 2 bulan atau masuk ke tahun fiskal 2022.

"Kadang-kadang di awal tahun kita tenang karena ada modal dari yang jatuh tempo," imbuhnya.

LKPP 2021 mencatat piutang perpajakan secara bruto naik 13,98% dari 101,48 triliun pada 2020 menjadi Rp115,67 triliun pada 2021. Kenaikan itu antara lain karena adanya kenaikan saldo pada piutang cukai dan bea meterai sebesar Rp15,12 triliun yang sebagian besar berasal dari kenaikan piutang cukai hasil tembakau. (sap)

Baca Juga: Negara Raup Rp185 Triliun, 66 Persennya Berasal dari Cukai Rokok

Topik : cukai, insentif, pita cukai

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Pengusaha Minta Bea Masuk Bahan Baku Manufaktur Dihapus, Ini Sebabnya

Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:00 WIB
AUSTRALIA

Cukai Miras Dinaikkan, Asosiasi Ini Sebut Industri Makin Kesusahan

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 07:00 WIB
SELEBRITAS

Isi Customs Declaration, Niluh Djelantik: Jujur Ungkap Barang Bawaan

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober