KINERJA FISKAL

Rasio Utang per Oktober 2023 Capai 37,68 Persen dari PDB

Muhamad Wildan | Selasa, 28 November 2023 | 12:00 WIB
Rasio Utang per Oktober 2023 Capai 37,68 Persen dari PDB

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang per 31 Oktober 2023 mencapai Rp7.950,52 triliun, setara dengan 37,68% dari PDB.

Menurut Kemenkeu, rasio utang per Oktober 2023 masih lebih jauh lebih rendah dibandingkan dengan batas dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60% dari PDB. Rasio utang pemerintah juga masih lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio pada akhir 2022 yang sebesar 39,7%.

"Rasio ini juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan pada kisaran 40% [dari PDB] dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026," tulis Kemenkeu dalam APBN KiTa edisi November 2023, dikutip Selasa (28/11/2023).

Baca Juga:
Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

Secara umum, sebesar 71,78% utang pemerintah berasal dari dalam negeri. Bila diperinci berdasarkan instrumennya, 88,66% utang pemerintah adalah berbentuk surat berharga negara (SBN).

Adapun rata-rata tertimbang jatuh tempo atau average time to maturity (ATM) dari keseluruhan utang pemerintah adalah 8 tahun.

"Pemerintah senantiasa mengelola utang secara cermat dan terukur dengan memperhatikan komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal," tulis Kemenkeu.

Baca Juga:
Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Kemenkeu mencatat mayoritas SBN domestik dipegang oleh lembaga keuangan. Sebesar 29,18% dari total SBN domestik yang diterbitkan oleh pemerintah dipegang oleh perbankan, sedangkan sebesar 18.49% dipegang oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Selanjutnya, sebesar 17,2% dari total SBN domestik yang beredar dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Otoritas moneter menggunakan SBN sebagai instrumen pengelolaan moneter.

Ke depan, kebutuhan pembiayaan utang akan terus dipenuhi lewat penerbitan SBN dalam rangka mendukung pendalaman pasar keuangan domestik, inklusi keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Sejalan dengan strategi tersebut, kepemilikan investor individu pada SBN domestik tercatat naik dari 2,95% pada 2019 menjadi 7,46% pada tahun ini. Peranan investor individu akan terus ditingkatkan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Jumat, 23 Februari 2024 | 09:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Melemah, Penerimaan PPh Badan Terkontraksi 11,2 Persen di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang