Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Prinsip Restitusi PPN

1
1

RESTITUSI pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan PPN. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai restitusi PPN, perlu dipahami terlebih dahulu megenai konsep dasar PPN itu sendiri sebagai pajak konsumsi.

Kata konsumsi dalam konteks PPN sebagai pajak konsumsi merujuk pada konsumsi pribadi (private consumption) yang dilakukan oleh konsumen akhir (Ad von Doesum dan Gert-Jan van Norden, 2011).

Artinya, yang menanggung beban PPN adalah konsumen akhir. Adapun mekanisme pengenaannya melalui pemungutan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh undang-undang.

Baca Juga: Angsuran PPh Pasal 25 untuk Bank & Wajib Pajak Lainnya

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pihak yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pemungutan PPN atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Sepanjang PKP tersebut tidak melakukan konsumsi BKP dan/atau JKP maka PKP tersebut bukan pihak yang menanggung beban PPN.

Hal itu tercermin dalam penerapan metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran sebagai salah satu metode pengenaan PPN atau lazim disebut metode PK-PM.

Melalui metode ini, PKP yang berkewajiban untuk memungut pajak keluaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya, mempunyai hak untuk mengkreditkan pajak masukan yang dibayarkannya atas perolehan BKP dan/atau JKP yang digunakan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.

Baca Juga: Perhitungan Angsuran PPh untuk Wajib Pajak Baru

Hak untuk mengkreditkan ini yang menjamin PKP bukan sebagai pihak yang menanggung beban PPN. Inilah yang dimaksud dengan netralitas dalam konsep PPN, yang mana PKP hanya menyetorkan selisih lebih pajak keluaran terhadap pajak masukan (Charlène Herbain, 2013).

Munculnya Kelebihan Pajak Masukan

Terdapat kemungkinan dalam suatu masa pajak, pajak masukan ternyata lebih besar daripada pajak keluaran. Hal ini bisa terjadi terutama bagi PKP yang melakukan kegiatan ekspor.

Baca Juga: Mekanisme Pengkreditan PPh Luar Negeri

Kelebihan pajak masukan ini adalah hak PKP yang wajib dikembalikan oleh negara. Oleh sebab itu, ketika kelebihan terjadi, sudah menjadi hak PKP untuk meminta kembali kelebihan pajak masukan tersebut seketika muncul.

Dalam sistem PPN, secara umum terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak masukan (Alan Schenk dan Oliver Oldman, 2007). Ketiga metode tersebut antara lain:

  1. restitusi;
  2. kompensasi terhadap kewajiban PPN di masa yang akan datang; atau
  3. kompensasi terhadap kewajiban pajak lainnya apabila tidak terdapat kewajiban PPN di masa yang akan datang.

Secara prinsip, restitusi harus diberikan segera begitu kelebihan pembayaran pajak telah diterima oleh otoritas pajak. Para ahli PPN pun sepakat mengenai prinsip ini. Banyak negara, terutama negara maju, memberikan klaim restitusi dalam waktu sesegera mungkin setelah pengajuan.

Baca Juga: Kredit Pajak sebagai Pengurang PPh Badan Terutang

Bahkan di Luksemburg, meskipun tidak mengatur batas waktu pengembalian kelebihan pajak masukan, pengadilan pajak di negara ini menyatakan bahwa penyelesaian proses klaim restitusi harus dilakukan tidak lebih dari dua bulan (Charlène Herbain, 2013).

Namun demikian, di beberapa negara, restitusi seringkali memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih dari satu tahun. Restitusi menjadi persoalan otoritas pajak dan wajib pajak, terutama dalam kasus penundaan pembayaran restitusi dikarenakan adanya pemeriksaan.

Ketentuan perundang-undangan PPN juga mengharuskan adanya imbalan bunga atas jumlah PPN yang tidak dikembalikan dalam jangka waktu yang wajar sebagai alat untuk mendisiplinkan administrasi pajak.

Baca Juga: Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap

Beberapa negara seperti di Afrika Selatan, Singapura, UK dan Belanda, juga telah menetapkan bunga atas keterlambatan pembayaran klaim restitusi oleh pemerintah.

Demikian penjelasan secara umum mengenai prinsip restitusi PPN. Artikel selanjutnya akan mengulas mengenai bagaimana prosedur PPN dilakukan. Adapun seluruh artikel kelas pajak mengenai PPN ini dapat dibaca di sini atau membaca buku 'Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai' terbitan DDTC.*

Baca Juga: Biaya-biaya Non Fiskal

Artinya, yang menanggung beban PPN adalah konsumen akhir. Adapun mekanisme pengenaannya melalui pemungutan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh undang-undang.

Baca Juga: Angsuran PPh Pasal 25 untuk Bank & Wajib Pajak Lainnya

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pihak yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pemungutan PPN atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Sepanjang PKP tersebut tidak melakukan konsumsi BKP dan/atau JKP maka PKP tersebut bukan pihak yang menanggung beban PPN.

Hal itu tercermin dalam penerapan metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran sebagai salah satu metode pengenaan PPN atau lazim disebut metode PK-PM.

Melalui metode ini, PKP yang berkewajiban untuk memungut pajak keluaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya, mempunyai hak untuk mengkreditkan pajak masukan yang dibayarkannya atas perolehan BKP dan/atau JKP yang digunakan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.

Baca Juga: Perhitungan Angsuran PPh untuk Wajib Pajak Baru

Hak untuk mengkreditkan ini yang menjamin PKP bukan sebagai pihak yang menanggung beban PPN. Inilah yang dimaksud dengan netralitas dalam konsep PPN, yang mana PKP hanya menyetorkan selisih lebih pajak keluaran terhadap pajak masukan (Charlène Herbain, 2013).

Munculnya Kelebihan Pajak Masukan

Terdapat kemungkinan dalam suatu masa pajak, pajak masukan ternyata lebih besar daripada pajak keluaran. Hal ini bisa terjadi terutama bagi PKP yang melakukan kegiatan ekspor.

Baca Juga: Mekanisme Pengkreditan PPh Luar Negeri

Kelebihan pajak masukan ini adalah hak PKP yang wajib dikembalikan oleh negara. Oleh sebab itu, ketika kelebihan terjadi, sudah menjadi hak PKP untuk meminta kembali kelebihan pajak masukan tersebut seketika muncul.

Dalam sistem PPN, secara umum terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak masukan (Alan Schenk dan Oliver Oldman, 2007). Ketiga metode tersebut antara lain:

  1. restitusi;
  2. kompensasi terhadap kewajiban PPN di masa yang akan datang; atau
  3. kompensasi terhadap kewajiban pajak lainnya apabila tidak terdapat kewajiban PPN di masa yang akan datang.

Secara prinsip, restitusi harus diberikan segera begitu kelebihan pembayaran pajak telah diterima oleh otoritas pajak. Para ahli PPN pun sepakat mengenai prinsip ini. Banyak negara, terutama negara maju, memberikan klaim restitusi dalam waktu sesegera mungkin setelah pengajuan.

Baca Juga: Kredit Pajak sebagai Pengurang PPh Badan Terutang

Bahkan di Luksemburg, meskipun tidak mengatur batas waktu pengembalian kelebihan pajak masukan, pengadilan pajak di negara ini menyatakan bahwa penyelesaian proses klaim restitusi harus dilakukan tidak lebih dari dua bulan (Charlène Herbain, 2013).

Namun demikian, di beberapa negara, restitusi seringkali memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih dari satu tahun. Restitusi menjadi persoalan otoritas pajak dan wajib pajak, terutama dalam kasus penundaan pembayaran restitusi dikarenakan adanya pemeriksaan.

Ketentuan perundang-undangan PPN juga mengharuskan adanya imbalan bunga atas jumlah PPN yang tidak dikembalikan dalam jangka waktu yang wajar sebagai alat untuk mendisiplinkan administrasi pajak.

Baca Juga: Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap

Beberapa negara seperti di Afrika Selatan, Singapura, UK dan Belanda, juga telah menetapkan bunga atas keterlambatan pembayaran klaim restitusi oleh pemerintah.

Demikian penjelasan secara umum mengenai prinsip restitusi PPN. Artikel selanjutnya akan mengulas mengenai bagaimana prosedur PPN dilakukan. Adapun seluruh artikel kelas pajak mengenai PPN ini dapat dibaca di sini atau membaca buku 'Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai' terbitan DDTC.*

Baca Juga: Biaya-biaya Non Fiskal
Topik : kelas pajak, pajak pertambahan nilai, restitusi PPN
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 31 Agustus 2017 | 17:17 WIB
PPh PASAL 15 (4)
Senin, 25 Maret 2019 | 17:01 WIB
PELAPORAN PAJAK (4)
Senin, 29 Oktober 2018 | 16:33 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (11)
Senin, 08 Juli 2019 | 17:16 WIB
PAJAK PENGHASILAN BADAN (4)
berita pilihan
Selasa, 18 Juni 2019 | 17:28 WIB
PAJAK PENGHASILAN BADAN (1)
Minggu, 02 April 2017 | 07:59 WIB
PERENCANAAN PAJAK
Senin, 22 April 2019 | 17:13 WIB
PELAPORAN PAJAK (7)
Selasa, 13 Agustus 2019 | 14:20 WIB
PAJAK PENGHASILAN BADAN (9)
Senin, 19 Agustus 2019 | 16:33 WIB
PAJAK PENGHASILAN BADAN (10)
Kamis, 23 Maret 2017 | 22:10 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Minggu, 15 April 2018 | 17:08 WIB
TEKNIK PEMERIKSAAN PAJAK
Selasa, 28 Maret 2017 | 07:27 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
Senin, 26 September 2016 | 12:30 WIB
PPh PASAL 22 (3)
Selasa, 08 November 2016 | 08:08 WIB
PPh Pasal 23 (5)