PMK 15/2021

Piutang Negara Kini Bisa Diselesaikan Lewat Crash Program

Muhamad Wildan | Rabu, 17 Februari 2021 | 17:35 WIB
Piutang Negara Kini Bisa Diselesaikan Lewat Crash Program

Pengunjung mengamati produk yang ditampilkan di Plaza UMKM di Lebak, Banten, Selasa (16/2/2021). Pada PMK 15/2021, piutang terhadap UMKM, piutang terhadap penerima kredit pemilikan rumah (KPR) sederhana dan sangat sederhana, dan piutang instansi pemerintah bisa diselesaikan melalui crash program.  (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menerbitkan beleid baru yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian piutang yang dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Ditjen Kekayaan Negara (DJKN).

Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15/2021, piutang terhadap UMKM, piutang terhadap penerima kredit pemilikan rumah (KPR) sederhana dan sangat sederhana, dan piutang instansi pemerintah bisa diselesaikan melalui crash program.

"Untuk mempercepat penyelesaian piutang pada instansi pemerintah ... dan untuk memperingan penanggung utang di masa pandemi Covid-19, perlu dilaksanakan dengan mekanisme crash program," bunyi bagian pertimbangan PMK 15/2021, dikutip Rabu (17/2/2021).

Baca Juga:
Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Pada beleid ini, crash program didefinisikan sebagai mekanisme optimalisasi yang dilakukan secara terpadu melalui pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas piutang negara.

Penyelesaian piutang melalui crash program dilakukan atas piutang instansi pemerintah dengan penanggung utang antara lain UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5 miliar, perorangan yang menerima KPR sederhana atau sangat sederhana dengan pagu kredit maksimal Rp100 juta, dan pihak yang memiliki sisa kewajiban Rp1 miliar.

Crash program ini hanya berlaku terhadap berkas kasus piutang negara (BKPN) yang pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN dan telah diterbitkan surat penerimaan pengurusan piutang negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2020.

Baca Juga:
Pemerintah Beri Keringanan Bayar Piutang kepada 2.821 Debitur

Dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengemban tugas untuk menyelesaikan piutang yang diserahkan kepada PUPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala KPKNL juga memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan atas permohonan crash program sesuai dengan tata cara yang diatur pada PMK 15/2021.

Untuk menyelesaikan piutang melalui crash program, KPKNL mengemban tugas untuk menginvestarisasi BKPN untuk memastikan penanggung utang dapat diberi crash program.

Baca Juga:
Kemenkeu Dorong Debitur Manfaatkan Keringanan Piutang Negara

Setelah itu Kepala KPKNL perlu memberitahukan rencana pelaksanaan crash program kepada penanggung utang melalui berbagi media, mulai dari email, media massa, surat pemberitahuan, hingga sosialisasi.

Penanggung utang yang dapat diberi crash program perlu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPKNL paling lambat pada 1 Desember 2021.

Pada surat tersebut, penanggung utang harus memilih apakah hendak menggunakan crash program dalam bentuk keringanan utang atau dalam bentuk moratorium tindakan hukum.

Baca Juga:
Sri Mulyani Beri Keringanan Utang dengan Mekanisme Crash Program

Crash program dalam bentuk keringanan utang meliputi pemberian keringanan seluruh sista utang bunga, denda, dan biaya lain; keringanan pokok, dan tambahan keringanan utang pokok.

Moratorium tindakan hukum dapat diberikan hanya kepada penanggung utang yang urusannya diserahkan kepada PUPN karena terdampak Covid-19 setelah ditetapkannya status bencana nasional pandemi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Kamis, 21 Desember 2023 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Beri Keringanan Bayar Piutang kepada 2.821 Debitur

Selasa, 20 Juni 2023 | 16:30 WIB PMK 13/2023

Kemenkeu Dorong Debitur Manfaatkan Keringanan Piutang Negara

Selasa, 07 Maret 2023 | 14:40 WIB PMK 13/2023

Sri Mulyani Beri Keringanan Utang dengan Mekanisme Crash Program

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi

Kamis, 23 Mei 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Muncul Wacana Pajak Kekayaan Global di G-20, Menkeu AS Tak Setuju