KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Petugas Pajak Kunjungi Alamat Puluhan WP yang Masuk Daftar Sasaran

Redaksi DDTCNews | Senin, 12 Februari 2024 | 17:30 WIB
Petugas Pajak Kunjungi Alamat Puluhan WP yang Masuk Daftar Sasaran

Ilustrasi.

SIAK, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Siak Sri Indrapura melakukan kunjungan kerja ke alamat puluhan wajib pajak yang masuk ke dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih pada 12 Desember 2023.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) merupakan daftar sasaran kegiatan yang akan menjadi peserta kegiatan edukasi perpajakan yang dipilih pada peta risiko kepatuhan Compliance Risk Management (CRM) fungsi edukasi perpajakan.

“Dalam kunjungan ini, petugas KP2KP Siak menyambangi langsung ke kediaman wajib pajak yang berada di Kecamatan Siak, Kecamatan Dayun, serta Kecamatan Koto Gasib,” sebut KP2KP Siak dikutip dari situs web DJP, Senin (12/2/2024).

Baca Juga:
60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Sementara itu, petugas dari KP2KP Siak menuturkan KP2KP meberikan edukasi pajak dalam kunjungan itu, mulai dari cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Sebagian besar wajib pajak yang dikunjungi ternyata memiliki kendala yang hampir sama.

“Sebagian besar wajib pajak berkendala dalam hal jarak tempuh dari lokasi tempat tinggal wajib pajak ke kantor pajak yang cukup jauh dan belum paham pelaporan SPT Tahunan secara online sehingga belum dapat lapor SPTTahunan hingga saat ini,” tuturnya.

Selain itu, petugas dari KP2KP Siak juga mengalami beberapa kendala saat melakukan kunjungan di antaranya seperti alamat wajib pajak yang tidak dapat ditemukan dan nomor handphone wajib pajak yang tidak dapat dihubungi.

Baca Juga:
4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Meski begitu, kunjungan tersebut telah cukup membuahkan hasil berupa wajib pajak menjadi patuh untuk membayar dan melaporkan SPT Tahunannya.

Merujuk pada SE-05/PJ/2022, kunjungan (visit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan wajib pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Lupa EFIN Tapi Emailnya Tak Kunjung Masuk, Coba Cek Ini

Kamis, 22 Februari 2024 | 12:00 WIB KPP PRATAMA GIANYAR

Kumpulkan Data, Petugas Pajak Sisir Daerah Sentra Produsen Kerajinan

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024