Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pesan dari Pajak Bertutur

0
0

JUMAT, 11 Agustus 2017, Ditjen Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menggelar suatu program edukasi pajak berskala nasional bertajuk Pajak Bertutur.

Dalam program ini, seluruh unit kerja DJP menurunkan tim yang secara serempak melakukan kegiatan mengajar dengan materi edukasi kesadaran pajak selama satu jam latihan pada siswa sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memimpin kegiatan tersebut juga akan tampil menyampaikan kuliah umum jarak jauh kepada para mahasiswa yang dikumpulkan di kampusnya atau di kantor wilayah DJP. Total, ada lebih dari 100.000 siswa terlibat kegiatan ini.

Baca Juga: Ini Fokus KSSK Jelang Bulan Ramadan

Program Pajak Bertutur ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenkeu dan Kemendikbud pada 2014 serta MoU antara Kemenkeu dan Kemenristekdikti 2 tahun berikutnya yang diikuti MoU antara DJP dan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada 2016.

Melalui MoU itu pula, materi edukasi kesadaran pajak masuk dalam kurikulum sekolah dasar sampai perguruan tinggi, baik melalui pengayaan kurikulum untuk sekolah dasar dan menengah maupun melalui integrasi ke dalam mata kuliah yang sudah ada untuk perguruan tinggi.

Beberapa buku ajar sudah dihasilkan dari inisiatif ini. Proyek percontohannya juga sudah dimulai, untuk kemudian dievaluasi dan diterapkan mulai tahun depan. Harapannya, program Pajak Bertutur ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak secara luas dan berkelanjutan.

Baca Juga: Jaga Stabilitas, KSSK Waspadai Dua Faktor Ini

Sebetapapun program itu layak diapresiasi, harus diakui kita terlambat melakukan edukasi pajak yang masif dan terstruktur. Pada beberapa negara berkembang, edukasi pajak sudah berlangsung masif sejak beberapa tahun silam, mengimbangi teknik lama berbasis penegakan hukum.

Untuk mengefektifkan program tersebut, bentuk edukasi pajaknya pun sudah bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Berbagai inovasi diciptakan agar program tersebut mampu mendesak sekaligus menarik sebesar-besarnya perhatian masyarakat.

Bangladesh, Rwanda, dan Guatemala menciptakan Hari Pajak Nasional dan Festival Pajak yang jadi agenda wisata. Malaysia membuat aplikasi games pajak yang interaktif, Nigeria menayangkan sinetron pajak, sedangkan El Salvador, Chile, dan Uruguay berkampanye di media sosial.

Baca Juga: Pemerintah Asumsikan Ekonomi Tumbuh Hingga 5,6% Tahun Depan

Sementara itu, Kosta Rika, Brasil, Maroko, dan Meksiko, yang memasukkan kurikulum edukasi pajak mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, juga membuat event edukasi pajak yang atraktif dan menghibur keluarga di mal dengan melibatkan para selebriti.

Semua itu terjadi tidak lain karena peran edukasi pajak yang kian penting dan strategis—yang sekaligus menandai perubahan lanskap perpajakan global dalam 2 dekade ini—sejalan dengan bergesernya paradigma otoritas pajak dari agen pengumpul pajak menjadi penyedia layanan pajak,

Hampir semua riset menemukan hubungan positif antara edukasi pajak dan kepatuhan pajak. Survei OECD 2015 juga mengonfirmasi bahwa edukasi pajak efektif membangun public trust ke otoritas pajak yang sekaligus mendorong partisipasi warga dalam perumusan kebijakan pajak.

Baca Juga: Respons Digitalisasi, Koordinasi Perpajakan Internasional Diperkuat

Lebih dari sekadar meningkatkan kepatuhan, edukasi pajak juga efektif memperkuat hubungan negara dengan warga negara, sehingga wajib pajak melihat bahwa membayar pajak adalah bagian integral dari relasinya dengan negara yang wajib melindungi dan melayaninya.

Nilai strategis edukasi pajak sebagai instrumen kohesi sosial yang demokratis itu turut menjelaskan bagaimana pada negara berkembang yang kesadaran pajaknya rendah, edukasi pajak dengan segera menjadi bagian inti strategi otoritas pajak guna menjaga keberlanjutan fiskal.

Indonesia, yang rasio pajaknya terus bertahan di bawah level 12% jelas sangat memerlukan program edukasi pajak. Lebih dari itu, ia harus menjadi bagian inti strategi besar otoritas pajak yang berkelanjutan dengan sensemaking yang efektif, bukan sekadar pelengkap yang periferal.

Baca Juga: Kuliah Umum Sekaligus Penandatanganan MoU DDTC & UMN

Pesan perlunya mengedepankan peran edukasi pajak itu pula yang kami tangkap dari program Pajak Bertutur. Di tengah besarnya tantangan pembiayaan pembangunan dalam lanskap perpajakan yang berubah, Pajak Bertutur tidak lain adalah juga sebuah panggilan peringatan.

Sebuah peringatan yang semoga menyadarkan kita bangkit dari tidur panjang untuk menyingsingkan lengan membangun budaya kepatuhan pajak guna memperbaiki sistem perpajakan dalam bingkai relasi negara dan warga negara yang berbasis keseimbangan hak dan kewajiban.*

Baca Juga: Ini Syarat Ekonomi Bisa Tumbuh di Atas 5% Versi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memimpin kegiatan tersebut juga akan tampil menyampaikan kuliah umum jarak jauh kepada para mahasiswa yang dikumpulkan di kampusnya atau di kantor wilayah DJP. Total, ada lebih dari 100.000 siswa terlibat kegiatan ini.

Baca Juga: Ini Fokus KSSK Jelang Bulan Ramadan

Program Pajak Bertutur ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenkeu dan Kemendikbud pada 2014 serta MoU antara Kemenkeu dan Kemenristekdikti 2 tahun berikutnya yang diikuti MoU antara DJP dan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada 2016.

Melalui MoU itu pula, materi edukasi kesadaran pajak masuk dalam kurikulum sekolah dasar sampai perguruan tinggi, baik melalui pengayaan kurikulum untuk sekolah dasar dan menengah maupun melalui integrasi ke dalam mata kuliah yang sudah ada untuk perguruan tinggi.

Beberapa buku ajar sudah dihasilkan dari inisiatif ini. Proyek percontohannya juga sudah dimulai, untuk kemudian dievaluasi dan diterapkan mulai tahun depan. Harapannya, program Pajak Bertutur ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak secara luas dan berkelanjutan.

Baca Juga: Jaga Stabilitas, KSSK Waspadai Dua Faktor Ini

Sebetapapun program itu layak diapresiasi, harus diakui kita terlambat melakukan edukasi pajak yang masif dan terstruktur. Pada beberapa negara berkembang, edukasi pajak sudah berlangsung masif sejak beberapa tahun silam, mengimbangi teknik lama berbasis penegakan hukum.

Untuk mengefektifkan program tersebut, bentuk edukasi pajaknya pun sudah bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Berbagai inovasi diciptakan agar program tersebut mampu mendesak sekaligus menarik sebesar-besarnya perhatian masyarakat.

Bangladesh, Rwanda, dan Guatemala menciptakan Hari Pajak Nasional dan Festival Pajak yang jadi agenda wisata. Malaysia membuat aplikasi games pajak yang interaktif, Nigeria menayangkan sinetron pajak, sedangkan El Salvador, Chile, dan Uruguay berkampanye di media sosial.

Baca Juga: Pemerintah Asumsikan Ekonomi Tumbuh Hingga 5,6% Tahun Depan

Sementara itu, Kosta Rika, Brasil, Maroko, dan Meksiko, yang memasukkan kurikulum edukasi pajak mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, juga membuat event edukasi pajak yang atraktif dan menghibur keluarga di mal dengan melibatkan para selebriti.

Semua itu terjadi tidak lain karena peran edukasi pajak yang kian penting dan strategis—yang sekaligus menandai perubahan lanskap perpajakan global dalam 2 dekade ini—sejalan dengan bergesernya paradigma otoritas pajak dari agen pengumpul pajak menjadi penyedia layanan pajak,

Hampir semua riset menemukan hubungan positif antara edukasi pajak dan kepatuhan pajak. Survei OECD 2015 juga mengonfirmasi bahwa edukasi pajak efektif membangun public trust ke otoritas pajak yang sekaligus mendorong partisipasi warga dalam perumusan kebijakan pajak.

Baca Juga: Respons Digitalisasi, Koordinasi Perpajakan Internasional Diperkuat

Lebih dari sekadar meningkatkan kepatuhan, edukasi pajak juga efektif memperkuat hubungan negara dengan warga negara, sehingga wajib pajak melihat bahwa membayar pajak adalah bagian integral dari relasinya dengan negara yang wajib melindungi dan melayaninya.

Nilai strategis edukasi pajak sebagai instrumen kohesi sosial yang demokratis itu turut menjelaskan bagaimana pada negara berkembang yang kesadaran pajaknya rendah, edukasi pajak dengan segera menjadi bagian inti strategi otoritas pajak guna menjaga keberlanjutan fiskal.

Indonesia, yang rasio pajaknya terus bertahan di bawah level 12% jelas sangat memerlukan program edukasi pajak. Lebih dari itu, ia harus menjadi bagian inti strategi besar otoritas pajak yang berkelanjutan dengan sensemaking yang efektif, bukan sekadar pelengkap yang periferal.

Baca Juga: Kuliah Umum Sekaligus Penandatanganan MoU DDTC & UMN

Pesan perlunya mengedepankan peran edukasi pajak itu pula yang kami tangkap dari program Pajak Bertutur. Di tengah besarnya tantangan pembiayaan pembangunan dalam lanskap perpajakan yang berubah, Pajak Bertutur tidak lain adalah juga sebuah panggilan peringatan.

Sebuah peringatan yang semoga menyadarkan kita bangkit dari tidur panjang untuk menyingsingkan lengan membangun budaya kepatuhan pajak guna memperbaiki sistem perpajakan dalam bingkai relasi negara dan warga negara yang berbasis keseimbangan hak dan kewajiban.*

Baca Juga: Ini Syarat Ekonomi Bisa Tumbuh di Atas 5% Versi Sri Mulyani
Topik : pajak bertutur, edukasi pajak, sri mulyani
artikel terkait
Kamis, 05 Januari 2017 | 12:54 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 22 Agustus 2016 | 16:01 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 07 Maret 2017 | 14:11 WIB
SELEKSI PEJABAT
Senin, 15 Agustus 2016 | 16:20 WIB
TARIF PPh BADAN
berita pilihan
Senin, 23 Januari 2017 | 16:01 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 22 Februari 2017 | 16:03 WIB
TAJUK PAJAK
Sabtu, 08 April 2017 | 07:41 WIB
PASCA TAX AMNESTY
Rabu, 04 Juli 2018 | 15:56 WIB
TAJUK
Rabu, 10 Mei 2017 | 21:18 WIB
PENGELOLAAN EKONOMI
Kamis, 08 Desember 2016 | 14:51 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 15 November 2016 | 14:50 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 25 Februari 2019 | 13:40 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 01 November 2016 | 21:50 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 02 Agustus 2016 | 18:25 WIB
TAJUK PAJAK