Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 04 Agustus 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Perubahan PTKP Karena Menikah

A+
A-
5
A+
A-
5
Perubahan PTKP Karena Menikah

Pertanyaan:

SAAT ini saya bekerja sebagai staf akuntansi di suatu perusahaan suplemen kesehatan. Saya baru saja menikah pada 2 Januari lalu. Pertanyaan saya, jika saya melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan akhir bulan ini, apakah saya sudah bisa mengganti status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) saya dari tidak kawin (TK) menjadi kawin (K) dan mendapatkan tambahan PTKP?

Pratama, Jakarta.

Jawaban:

TERIMA kasih Bapak Pratama atas pertanyaannya. Ketentuan tentang PTKP telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang berbunyi:

“(1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

  1. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  4. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

(2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.”

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU PPh menyatakan bahwa:

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2009 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2009, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2009 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.”

Berdasarkan informasi, jika Bapak Pratama menikah setelah 1 Januari maka PTKP Bapak Pratama baru dapat berubah pada tahun depannya atau untuk tahun pajak 2020. Adapun untuk pelaporan SPT Tahunan yang rencananya akan dilakukan akhir bulan ini, karena SPT Tahunan yang akan dilaporkan adalah untuk tahun 2019, maka PTKP Bapak Pratama tidak dapat berubah. Untuk itu, yang menjadi patokan besaran PTKP adalah keadaan saat awal tahun (1 Januari), bukan keadaan saat pelaporan SPT Tahunan.

Lebih lanjut, perubahan PTKP tersebut dapat berubah untuk tahun pajak 2020, di mana status PTKP Bapak Pratama akan berubah dari TK menjadi K dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Adapun besaran PTKP saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.03/2016 tentang Penyesuaian Besaran PTKP.

Besarnya PTKP menurut PMK 101/2016 adalah sebagai berikut:

  • Rp54.000.000, untuk diri wajib pajak orang pribadi;
  • Rp4.500.000, tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
  • Rp54.000.000, tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh;
  • Rp4.500.000, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Sebagai ilustrasi, untuk tahun pajak 2019 Bapak Pratama masih menggunakan PTKP sebesar Rp54.000.000. Namun untuk tahun pajak 2020, PTKP dapat ditambah Rp4.500.000 sehingga menjadi Rp58.500.000. Penambahan PTKP juga dapat terjadi apabila istri dari Bapak Pratama memilih untuk menjalankan kewajiban pajak secara bersama-sama (satu NPWP dengan suami), sehingga PTKP akan bertambah lagi sebesar Rp54.000.000, dengan kata lain secara total menjadi Rp112.500.000.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu kesulitan Bapak Pratama. )

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, ptkp, spt tahunan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH

Dapat Surat Teguran dari DJP, Beberapa Wajib Pajak Datangi KP2KP

Kamis, 17 Juni 2021 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK

Wajib Pajak Merugi Bakal Dipajaki?

Jum'at, 11 Juni 2021 | 16:29 WIB
TIPS PAJAK

Cara Pembetulan SPT Tahunan Lewat DJP Online

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Keluar dari Middle Income Trap, Perlu Peningkatan Penerimaan Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Pembangunan I?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:15 WIB
EFEK PANDEMI COVID-19

Subsidi Kuota Internet Diperpanjang Hingga November 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:52 WIB
PPh BUNGA OBLIGASI

RPP Segera Diundangkan, Tarif PPh Bunga Obligasi WP Dalam Negeri Turun