Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Permohonan Banding Ditolak, Apakah Ada Sanksinya?

A+
A-
8
A+
A-
8
Permohonan Banding Ditolak, Apakah Ada Sanksinya?

Pertanyaan:
Perkenalkan, saya Hadi. Saya bekerja sebagai staf akuntansi dan pajak pada salah satu perusahaan swasta di Balikpapan. Baru-baru ini, perusahaan kami menerima surat keputusan keberatan yang menolak seluruh permohonan keberatan kami terkait pajak penghasilan (PPh) kurang dibayar.

Kami berencana menempuh proses pengajuan banding ke pengadilan pajak. Namun, kami masih ragu mengambil langkah tersebut. Sebab, kami tengah mempertimbangkan risiko pengenaan sanksi jika permohonan banding yang kami ajukan ditolak oleh pengadilan pajak. Terkait hal ini, mohon informasinya terkait risiko sanksi jika permohonan banding kami ditolak. Terima kasih.

Jawaban:
Terima kasih Bapak Hadi atas pertanyaan yang diajukan. Permohonan banding yang ditolak oleh Pengadilan Pajak akan menghadapi sanksi administrasi berupa denda. Adapun besaran sanksi administrasi denda tersebut telah mengalami perubahan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sebelum diberlakukannya UU HPP, besaran sanksi administrasi denda atas permohonan banding yang ditolak oleh pengadilan pajak diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP 2007). Adapun bunyi Pasal 27 ayat (5d) UU KUP 2007 ialah sebagai berikut.

(5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Sesuai dengan muatan materi pada ayat tersebut dapat dipahami jika hasil putusan banding menyatakan ditolak, wajib pajak harus membayar sanksi denda sebesar 100%. Jumlah sanksi denda dihitung dari jumlah pajak yang tertera dalam putusan banding dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak sebelum mengajukan keberatan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, besaran sanksi administrasi denda tersebut mengalami perubahan sejak diberlakukannya UU HPP. Dalam Pasal 27 ayat (5d) UU KUP 2007 s.t.d.t.d UU HPP tertulis:

(5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dengan demikian, apabila pengadilan pajak memutuskan untuk menolak permohonan banding, wajib pajak akan menanggung sanksi denda sebesar 60%. Apabila wajib pajak masih tidak menerima hasil putusan banding dan ingin mengajukan permohonan peninjauan kembali, sanksi denda tersebut tetap tidak dapat ditangguhkan atau dihentikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (5e) UU KUP 2007 s.t.d.t.d UU HPP yang berbunyi:

(5e) Dalam hal Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan.

Berdasarkan pada uraian tersebut dapat disampaikan apabila hasil putusan banding menyatakan menolak permohonan wajib pajak, terdapat kewajiban sanksi denda sebesar 60% yang harus ditanggung oleh perusahaan tempat Bapak bekerja. Demikian jawaban kami, semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi UU HPP akan hadir setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait UU HPP beserta peraturan turunannya yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Konsultasi UU HPP, DDTC Fiscal Research & Advisory, konsultasi pajak, pajak, banding, UU HPP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Kelebihan Jika Ini Terjadi

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Kontribusi Jakarta terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022

Minggu, 29 Januari 2023 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Kondisi-Kondisi yang Membuat SPT Bisa Dinyatakan Tidak Lengkap

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham