Pemandangan menunjukkan daerah dekat gedung administrasi regional yang menurut pejabat resmi terkena serangan rudal, di pusat Kharkiv, Ukraina, Selasa (1/3/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy/foc/sad.
JAKARTA, DDTCNews - Dampak perang antara Rusia dan Ukraina juga dirasakan Indonesia, khususnya dari lonjakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP).
Pada APBN 2022, harga ICP diasumsikan senilai US$63 per barel. Namun, per 24 Februari 2022 tercatat harga ICP sudah mencapai US$95,45 per barel. Perkembangan ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap pendapatan dan belanja.
"Harga ICP akan berpengaruh terhadap pendapatan negara yang berbasis komoditas migas yaitu penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas," tulis pemerintah pada Nota Keuangan APBN 2022, dikutip Rabu (2/3/2022).
Secara tidak langsung, harga ICP juga berdampak terhadap kegiatan ekonomi sektor pertambangan dan sektor lain yang terkait. Hal ini memiliki implikasi terhadap penerimaan perpajakan dan PNBP.
Pada Nota Keuangan APBN 2022, setiap US$1 kenaikan harga ICP memiliki potensi meningkatkan pendapatan negara hingga Rp3 triliun yang terdiri dari kenaikan penerimaan perpajakan senilai Rp800 miliar dan PNBP senilai Rp2,2 triliun.
Dari sisi belanja, kenaikan harga ICP menambah beban belanja subsidi energi, dana bagi hasil (DBH), serta anggaran pendidikan dan kesehatan.
Setiap US$1 kenaikan harga ICP berpotensi meningkatkan belanja negara Rp2,6 triliun. Secara lebih terperinci, belanja pemerintah pusat diperkirakan bertambah Rp1,9 triliun sedangkan TKDD akan naik hingga Rp800 miliar.
Dengan demikian, terdapat potensi surplus anggaran senilai Rp400 miliar dengan setiap US$1 kenaikan harga ICP.
Potensi tambahan pendapatan negara bisa bertambah lebih tinggi lagi bila lifting minyak dapat melampaui asumsi makro sebesar 703.000 per barel per hari.
Dijelaskan pada nota keuangan, setiap 10.000 barel kenaikan lifting minyak berpotensi menciptakan tambahan pendapatan negara hingga Rp1,8 triliun dan tambahan belanja negara hanya senilai Rp500 miliar. Dengan demikian, terdapat potensi tambahan surplus anggaran senilai Rp1,2 triliun. (sap)