Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Pengkreditan PM yang Ditemukan Saat Pemeriksaan? SPHP Jadi Penentu

A+
A-
17
A+
A-
17
Pengkreditan PM yang Ditemukan Saat Pemeriksaan? SPHP Jadi Penentu

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha kena pajak (PKP) tetap dapat mengkreditkan pajak masukan yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (18/10/2022).

Staf Direktorat Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Fiona mengatakan ketentuan itu sudah berlaku sejak diterbitkannya UU Cipta Kerja. Pajak masukan itu dapat dikreditkan meskipun belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

“Sepanjang pemeriksa belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada PKP tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) PMK 18/2021, pajak masukan tersebut adalah PPN dalam faktur pajak dan/atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Pajak masukan itu bisa ditemukan fiskus atau diberitahukan langsung oleh PKP.

Fiona mengatakan sebelum adanya UU Cipta Kerja, pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan ditemukan dalam pemeriksaan tidak diakui. Dengan demikian, dalam ketentuan terdahulu, atas pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Selain pengkreditan pajak masukan yang baru ditemukan saat pemeriksaan, ada pula bahasan tentang kajian perubahan ambang ambang batas (threshold) omzet dari pengusaha kena pajak (PKP). Kemudian, masih ada pula ulasan tentang implementasi aplikasi e-Pbk.

Baca Juga: Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Contoh Kasus

Berikut ini contoh kasus mengenai pengkreditan pajak masukan yang ditemukan saat pemeriksaan. Contoh kasus ini dimuat dalam lampiran PMK 18/2021.

PT M merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan peralatan kantor. PT M telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 2017. KPP Pratama TUV, tempat PT M terdaftar, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap PT M atas SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember 2019 pada Oktober 2021.

Pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, pemeriksa pajak menemukan faktur pajak dengan identitas pembeli atas nama PT M pada masa pajak Juli 2019, tetapi belum pernah dilaporkan oleh PT M sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak.

Baca Juga: Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Oleh karena itu, pemeriksa pajak memperhitungkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang ditemukan tersebut sebagai pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (DDTCNews)

Deemed Pajak Masukan

Staf Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP Fiona menjelaskan dengan sistem self assessment, pengusaha yang sudah memiliki omzet melebihi batasan Rp4,8 miliar wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jika tidak, otoritas dapat mengukuhkan secara jabatan.

“Nah, ada kewajiban pemungutan PPN sejak seharusnya dia dikukuhkan sebagai PKP. Dulu kita menetapkan PK-nya [misal] 100 tapi kita tidak mengakui pajak masukannya. PK-nya ditagih, PPN kurang bayarnya 100. Tentunya hal ini memberatkan wajib pajak,” jelasnya.

Baca Juga: Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Dengan adanya UU Cipta Kerja—yang turut mengubah UU PPN—terdapat relaksasi dari sisi pengkreditan pajak masukan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (9a) UU PPN. Pajak masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan.

Adapun pengkreditan tersebut menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan (PM) sebesar 80% dari PK yang seharusnya dipungut. Fiona mengatakan kebijakan ini merupakan kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak. (DDTCNews)

Public Hearing Penyesuaian Threshold PKP

Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Bonarsius Sipayung mengatakan threshold PKP di Indonesia senilai Rp4,8 miliar sudah lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan di negara lain.

Baca Juga: Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

"Ketika sudah final nanti dan mau melaksanakannya, kami tentunya akan ajak Bapak dan Ibu untuk berdiskusi dalam konteks public hearing,” katanya.

Akibat threshold PKP yang terlalu tinggi serta aktivitas ekonomi yang masih cenderung informal, lanjut Bonarsius, hanya sebagian kecil pengusaha di Indonesia yang saat ini telah dikukuhkan sebagai PKP dan memungut PPN. (DDTCNews)

Implementasi Aplikasi e-Pbk

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan hasil evaluasi dari uji coba (piloting) aplikasi e-Pbk pada 10 kantor pelayanan pajak (KPP) akan menjadi pertimbangan implementasi secara nasional.

Baca Juga: Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

"Waktu implementasi nasional akan mempertimbangkan hasil evaluasi atas piloting e-Pbk tersebut," katanya. Simak pula ‘Ada e-Pbk, DJP Jelaskan Durasi Penyelesaian Permohonan Pemindahbukuan’. (DDTCNews)

Tindak Pidana Asal Bidang Perpajakan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat 129 hasil analisis tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan dugaan tindak pidana asal pada bidang perpajakan hingga Agustus 2022.

Hasil analisis TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan tersebut hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan hasil analisis tindak pidana korupsi. Hingga Agustus 2022, ada 133 hasil analisis TPPU yang terkait dengan korupsi. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPN, pajak, pajak masukan, UU Cipta Kerja, PMK 18/2021, pemeriksaan pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:25 WIB
AGENDA PAJAK

Launching the Indonesian Tax Manual e-Book, DDTC Holds a Talk Show

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing PPh Final Dividen Orang Pribadi di DJP Online

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:30 WIB
PP 49/2022

Tiket Pesawat Tersambung dengan Rute Luar Negeri, Tidak Kena PPN?

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:19 WIB
KEPATUHAN PAJAK

1,9 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2022, Kebanyakan Online

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 15:00 WIB
KOTA BANDUNG

Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:45 WIB
PP 4/2023

Simak Penjelasan Aturan Pengenaan Pajak atas Konsumsi Tenaga Listrik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 14:00 WIB
KOTA MEDAN

Wah! Bos CV Ini Ditangkap karena Nekat Jualan Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:30 WIB
PP 4/2023

Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP