BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pengembalian kelebihan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan aset kripto bakal tidak lagi melalui skema pemindahbukuan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 346 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024.
Merujuk pasal tersebut, pengembalian kelebihan pemungutan PPN atas penyerahan aset kripto akan melalui skema permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
“Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan PPN ... yang mengakibatkan PPN yang dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut, atas kelebihan pemungutan PPN dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang,” bunyi Pasal 346, dikutip pada Rabu (20/11/2024).
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) itu bisa diajukan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Penyelenggara PMSE dalam konteks ini merupakan penyelenggara yang melakukan kegiatan pelayanan untuk memfasilitasi transaksi aset kripto.
Adapun penyelenggara PMSE atas transaksi aset kripto tersebut merupakan pihak yang paling sedikit memberikan 3 jenis layanan. Pertama, jual beli aset kripto menggunakan mata uang fiat. Kedua, tukar-menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya (swap).
Ketiga, dompet elektronik (e-wallet) meliputi deposit, penarikan dana (withdrawal), pemindahan (transfer) aset kripto ke akun pihak lain, dan penyediaan dan/atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto.
Jenis layanan tersebut bisa bersifat akumulatif atau salah satunya. Dengan demikian, apabila suatu pihak memberikan salah satu, salah dua, atau seluruh jenis layanan tersebut bakal dikategorikan sebagai penyelenggara PMSE.
Sebagai penyelenggara PMSE terkait dengan aset kripto, pihak tersebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan aset kripto. Nah, apabila ada kesalahan pemungutan PPN dan membuat adanya kelebihan pembayaran maka penyelenggara PMSE bisa mengajukan restitusi.
Skema restitusi tersebut berbeda apabila dibandingkan dengan ketentuan terdahulu. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 8 PMK 68/2022, apabila terdapat kelebihan pemungutan PPN atas penyerahan aset kripto maka akan melalui skema pemindahbukuan.
“Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan PPN ... yang mengakibatkan PPN yang dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut, atas kelebihan pemungutan PPN dapat diajukan pemindahbukuan oleh penyelenggara PMSE,” bunyi Pasal 8 PMK 68/2022.
Perlu diingat, PMK 81/2024 baru mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Adapun PMK 81/2024 mengubah beragam ketentuan perpajakan, termasuk ketentuan pajak atas transaksi perdagangan kripto.
Sebelumnya, ketentuan PPN dan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan kripto diatur dalam PMK 68/2022. Namun, berlakunya PMK 81/2024 akan mencabut PMK 68/2022. (sap)
