Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

A+
A-
3
A+
A-
3
Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Perkembangan penerimaan perpajakan 5 tahun terakhir. 

JAKARTA, DDTCNews – Dalam 10 tahun terakhir, yakni pada 2008—2018, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan moderat atau alamiah sebesar 9%. Namun, dalam 5 tahun terakhir, penerimaan perpajakan tercatat melambat karena hanya tumbuh 7,2%. Apa penyebabnya?

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2020, pemerintah menyebutkan beberapa alasan perlambatan penerimaan perpajakan yang terjadi dalam 5 tahun terakhir.

Pertama, adanya kontraksi basis pajak karena kebijakan seperti kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), pengecualian dari pengenaan pajak, serta insentif pajak lainnya. Dalam jangka pendek, kebijakan ini akan mengurangi penerimaan perpajakan.

Baca Juga: Soal Insentif Perpajakan Impor, BPK: Perhatikan Pengawasan & Evaluasi

“Akan tetapi, dalam jangka panjang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada penerimaan perpajakan,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, seperti dikutip pada Kamis (23/5/2019).

Kedua, kegiatan underground economy dan sektor informal yang belum tercatat dengan baik di sistem perpajakan. Ketiga,pelemahan harga komoditas dunia, terutama pada komoditas minyak dan gas, serta batubara.

Adapun beberapa kebijakan atau program yang berpengaruh pada kinerja penerimaan perpajakan terjadi pada tahun-tahun tertentu. Salah satunya program tersebut adalah pengampunan pajak (tax amnesty). Program ini berpengaruh pada kinerja 2016—2017.

Baca Juga: Ada Covid-19, DJP Ubah Strategi & Cara Optimalisasi Penerimaan Pajak?

Hal ini terjadi sebagai akibat tidak dapat dilakukannya kegiatan pengawasan dan penggalian potensi yang berbasis administrasi. Dalam regulasinya, Ditjen Pajak (DJP) harus menghentikan dan tidak boleh melalukan pemeriksaan atas SPT Tahunan tahun pajak 2015 dan sebelumnya pada wajib pajak (WP) yang mengikuti tax amnesty.

Pada periode yang sama, pemerintah juga meluncurkan program penertiban impor, cukai, dan ekspor berisiko tinggi (PICE-BT) sebagai bagian dari program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai dan sinergitas antarinstansi.

Selain tax amnesty, pada 2014, ada dampak kebijakan yang diteken pada 2013 yakni kenaikan batasan omzet bagi pengusaha kena pajak (PKP) dan batasan PTKP serta aturan baru pengenaan pajak final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga: Manajemen Tax Expenditure

“Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan, memberikan ruang bagi pengusaha kecil untuk tumbuh, dan mempertahankan daya beli masyarakat,” imbuh pemerintah dalam dokumen tersebut. (kaw)

Topik : penerimaan pajak, perpajakan, tax amnesty, PTKP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 14 Mei 2020 | 09:59 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 13 Mei 2020 | 20:40 WIB
TIMOR LESTE
Rabu, 13 Mei 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 13 Mei 2020 | 14:12 WIB
RASIO PERPAJAKAN
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 06:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA