Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penerimaan Pajak Tergerus, Negara Kaya SDA Perlu Renegosiasi P3B

A+
A-
0
A+
A-
0
Penerimaan Pajak Tergerus, Negara Kaya SDA Perlu Renegosiasi P3B

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews - Negara-negara penghasil sumber daya alam (SDA) dinilai perlu melakukan renegoisasi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara mitra.

Berdasarkan laporan terbaru Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development (IGF), P3B yang ada saat ini perlu direnegosiasi atau bahkan dicabut. Negosiasi ulang P3B diyakini ampuh meningkatkan penerimaan pajak yurisdiksi sumber selaku penghasil SDA.

Berdasarkan laporan IGF, P3B yang ada saat ini tidak memberikan manfaat bagi yurisdiksi penghasil SDA dan tidak memungkinkan yurisdiksi sumber untuk mengenakan pajak penghasilan atas SDA secara maksimal.

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

"Terdapat jutaan dolar potensi penerimaan pajak yang dipertaruhkan bila suatu yurisdiksi tak bisa mengantisipasi risiko penerimaan pajak dari sektor ekstraktif ketika menegosiasikan P3B, merancang ketentuan domestik, atau menandatangani perjanjian investasi," tulis IGF pada laporannya, dikutip Senin (6/9/2021).

Menurut IGF, kedua model P3B yang ada saat ini yakni OECD Model dan UN Model sama-sama belum sepenuhnya mampu memberikan proteksi terhadap hak pemajakan bagi yurisdiksi sumber.

"OECD Model dirancang secara eksklusif untuk kepentingan negara berkembang yang memprioritaskan eliminasi pajak berganda dan menekan beban pajak dari yurisdiksi sumber," tulis IGF dalam laporannya seperti dilansir Tax Notes International.

Baca Juga: Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Oleh karena itu, yurisdiksi penghasil SDA dinilai perlu berhati-hati dalam menandantangi P3B dengan yurisdiksi lain. Yurisdiksi penghasil SDA perlu memperhitungkan potensi penerimaan pajak yang hilang dan manfaat yang bisa diperoleh dari P3B tersebut.

Untuk melakukan renegosiasi, IGF mencatat terdapat 2 cara yang bisa dilakukan yakni renegosiasi secara bilateral atau secara multilateral melalui Multilateral Instrument (MLI).

Bila renegosiasi tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka langkah yang bisa diambil oleh yurisdiksi P3B adalah melakukan terminasi atas P3B yang ada dan melakukan negosiasi P3B kembali dari awal. (sap)

Baca Juga: Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Topik : tax treaty, P3B, pajak internasional, kanada, pajak berganda, penghindaran pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:00 WIB
AFRIKA SELATAN

Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim