Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Penerbitan Faktur Pajak oleh PKP Pedagang Eceran

0
0

PENGUSAHA kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (PKP) atau jasa kena pajak (JKP) wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan tersebut. Kendati demikian, tidak semua PKP diperlakukan sama oleh otoritas pajak.

Dalam hal ini, Ditjen Pajak memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam hal penerbitan dan penatausahaan faktur pajak bagi PKP yang berstatus sebagai pedang eceran atau disebut PK PE.

Jika dibandingkan dengan karakteristik usaha PKP pada umumnya, pedagang eceran memiliki aktivitas usaha penjualan yangs dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil, sehingga akan kesulitan dalam menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan umum.

Baca Juga: Cara Menghitung PPh Badan Terutang

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ditjen Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, yang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-137/PJ/2010.

Menurut PER-58/PJ/2010, pedagang ecaran atau PKP PE adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara sebagai berikut :

  • melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  • dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  • pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan BKP atau pembeli langsung membawa BKP yang dibelinya.

PKP PE wajib membuat faktur pajak yang memuat informasi sebagai berikut :

Baca Juga: Contoh Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
  • nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP;
  • jenis BKP yang diserahkan;
  • jumlah harga jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah;
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut; dan
  • kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.

Selain itu, bentuk faktur pajak yang diterbitkan PKP PE tidak diharuskan dalam bentuk dokumen terpisah sebagaimana bentuk faktur pajak secara umum. Dokumen lain yang berfungsi faktur pajak dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Ketentuan dalam PER-58/PJ/2010 menekankan bentuk dan ukuran formulir faktur pajak tersebut disesuaikan dengan kepentingan PKP PE. Pengadaan formulir faktur pajak pun dilakukan oleh PKP PE.

Adapun kode dan nomor seri faktur pajak yang dicantumkan dalam formulir faktur pajak dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP PE dibuat paling sedikit dalam dua rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:

Baca Juga: Biaya Bunga Pinjaman yang Boleh Dibebankan Secara Fiskal
  • Lembar ke-1 : disampaikan kepada pembeli BKP.
  • Lembar ke-2 : untuk arsip PKP yang membuat faktur pajak.

Faktur pajak dianggap telah dibuat dalam dua rangkap atau lebih dalam hal faktur pajak tersebut dibuat dalam satu lembar yang terdiri dari dua atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.

Lembar ke-2 faktur pajak dapat berupa rekaman faktur pajak dalam bentuk media elektronik, yaitu sarana penyimpanan data, seperti:diskette, Digital Data Storage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).

Dalam hal PKP pabrikan atau distributor yang dalam kegiatan usahanya melakukan penjualan secara eceran (memiliki outlet), atas penyerahan BKP secara eceran tersebut PKP dapat membuat faktur pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam PER-58/PJ/2010.*

Baca Juga: Aspek Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap Perusahaan

Jika dibandingkan dengan karakteristik usaha PKP pada umumnya, pedagang eceran memiliki aktivitas usaha penjualan yangs dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil, sehingga akan kesulitan dalam menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan umum.

Baca Juga: Cara Menghitung PPh Badan Terutang

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ditjen Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, yang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-137/PJ/2010.

Menurut PER-58/PJ/2010, pedagang ecaran atau PKP PE adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara sebagai berikut :

  • melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  • dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  • pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan BKP atau pembeli langsung membawa BKP yang dibelinya.

PKP PE wajib membuat faktur pajak yang memuat informasi sebagai berikut :

Baca Juga: Contoh Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
  • nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP;
  • jenis BKP yang diserahkan;
  • jumlah harga jual yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah;
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut; dan
  • kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.

Selain itu, bentuk faktur pajak yang diterbitkan PKP PE tidak diharuskan dalam bentuk dokumen terpisah sebagaimana bentuk faktur pajak secara umum. Dokumen lain yang berfungsi faktur pajak dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

Ketentuan dalam PER-58/PJ/2010 menekankan bentuk dan ukuran formulir faktur pajak tersebut disesuaikan dengan kepentingan PKP PE. Pengadaan formulir faktur pajak pun dilakukan oleh PKP PE.

Adapun kode dan nomor seri faktur pajak yang dicantumkan dalam formulir faktur pajak dapat berupa nomor nota, kode nota, atau ditentukan sendiri oleh PKP PE. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP PE dibuat paling sedikit dalam dua rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut:

Baca Juga: Biaya Bunga Pinjaman yang Boleh Dibebankan Secara Fiskal
  • Lembar ke-1 : disampaikan kepada pembeli BKP.
  • Lembar ke-2 : untuk arsip PKP yang membuat faktur pajak.

Faktur pajak dianggap telah dibuat dalam dua rangkap atau lebih dalam hal faktur pajak tersebut dibuat dalam satu lembar yang terdiri dari dua atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong.

Lembar ke-2 faktur pajak dapat berupa rekaman faktur pajak dalam bentuk media elektronik, yaitu sarana penyimpanan data, seperti:diskette, Digital Data Storage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD).

Dalam hal PKP pabrikan atau distributor yang dalam kegiatan usahanya melakukan penjualan secara eceran (memiliki outlet), atas penyerahan BKP secara eceran tersebut PKP dapat membuat faktur pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam PER-58/PJ/2010.*

Baca Juga: Aspek Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap Perusahaan
Topik : kelas pajak, pajak pertambahan nilai, pengusaha kena pajak pedagang eceran
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 31 Agustus 2017 | 17:17 WIB
PPh PASAL 15 (4)
Senin, 25 Maret 2019 | 17:01 WIB
PELAPORAN PAJAK (4)
Senin, 29 Oktober 2018 | 16:33 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (11)
Senin, 08 Juli 2019 | 17:16 WIB
PAJAK PENGHASILAN BADAN (4)
berita pilihan
Selasa, 18 Juni 2019 | 17:28 WIB
PAJAK PENGHASILAN BADAN (1)
Minggu, 02 April 2017 | 07:59 WIB
PERENCANAAN PAJAK
Senin, 22 April 2019 | 17:13 WIB
PELAPORAN PAJAK (7)
Selasa, 13 Agustus 2019 | 14:20 WIB
PAJAK PENGHASILAN BADAN (9)
Senin, 19 Agustus 2019 | 16:33 WIB
PAJAK PENGHASILAN BADAN (10)
Kamis, 23 Maret 2017 | 22:10 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Minggu, 15 April 2018 | 17:08 WIB
TEKNIK PEMERIKSAAN PAJAK
Selasa, 28 Maret 2017 | 07:27 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
Senin, 26 September 2016 | 12:30 WIB
PPh PASAL 22 (3)
Selasa, 08 November 2016 | 08:08 WIB
PPh Pasal 23 (5)