Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

'Penduduk Miskin Harus Dilindungi dari Pajak'

A+
A-
1
A+
A-
1
'Penduduk Miskin Harus Dilindungi dari Pajak'

Nelson Mandela

AIR muka lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Senyum hangatnya hilang seketika saat menjawab pertanyaan. Suaranya dalam menggentarkan. “Kalaupun ini disebut reformasi pajak, mereka hanya memikirkan kepentingan warga kulit putih,” katanya di hadapan pers yang mewawancarainya di Capetown, seperti dicatat Associated Press, paruh Maret 1992.

Suasana Afrika Selatan kala itu memang masih gawat. Betul sistem apartheid sudah resmi dihapus pada 1990. Tapi provokasi tak kunjung reda. Di jalanan, sesekali masih ada kontak senjata, Bentrokan disertai kekerasan antara kelompok yang pro dan kontra pemerintah kulit putih juga belum sirna.

Di meja perundingan, pembicaraan antara wakil pemerintah dan African National Congress (ANC), partai politik penentang apartheid yang baru diakui pemerintah, juga tak banyak beranjak. Belum ada kesepakatan tentang pemilihan umum yang rencananya digelar pada 1994, termasuk bagaimana bentuk sekaligus sistem pemerintahan yang dihasilkannya kelak.

Baca Juga: Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Di tengah situasi saling tunggu antarkelompok politik yang menegangkan itu, sekonyong-konyong pemerintah kulit putih berencana mengenakan pajak untuk bahan pokok. Susu, beras, kacang-kacangan, dan biji-bijian akan dikenakan pajak dengan tarif 10%, dan kebijakan itu efektif mulai 31 Maret 1992.

Pemerintah kulit putih Afrika Selatan yang dipimpin Presiden De Klerk berdalih, kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi pajak yang sudah diawali dengan pengenaan pajak terhadap sejumlah barang dan jasa, termasuk alat kesehatan dan sejumlah bahan makanan, yang diterapkan secara nasional pada Oktober 1991.

“Pemerintah harus berkonsultasi dengan ANC sebelum memajaki bahan pokok,” tandas lelaki tua yang baru didaulat jadi pemimpin ANC tadi. “Pemerintah tidak sensitif terhadap kebutuhan warga kulit hitam. Penduduk miskin harus dilindungi dari pajak ini, meski jika kita menghancurkan ekonomi."

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

***

SIAPA yang tak gentar mendengar suara Nelson Rolihlahla Mandela (1918-2013), lelaki tua yang menghabiskan total 27 tahun masa hidupnya di penjara. Suaranya datang dari gelanggang orang-orang yang menanggung aniaya, yang dengan brutal memperlakukannya sebagai makhluk yang tak pantas dianggap setara.

Mandela, suara yang teraniaya itu, menegaskan bahwa pajak baru tersebut akan kian menyakiti penduduk miskin—yang saat kenaikan pajak pada Oktober sebelumnya sudah melakukan protes secara besar-besaran hingga menyebabkan perekonomian Afrika Selatan berhenti selama 2 hari.

Baca Juga: Tingkatkan Kerja Sama Pertukaran Data, Ketentuan P3B Diatur Ulang

Karena itu, tandasnya, jika pajak baru tersebut tetap diberlakukan, protes yang digelar ANC kali ini akan jauh lebih masif dan lebih besar dari protes sebelumnya. Ia juga sudah mendapatkan konfirmasi, bahwa para pensiunan, terutama yang berkulit hitam, akan bergabung dengan protes ini.

“Pajak ini persoalan yang sangat mendasar. Jika pemerintah kulit putih ingin membuat kebijakan reformasi pajak dengan cara seperti mengenakan pajak baru untuk bahan pokok ini, mereka tidak hanya harus berkonsultasi dengan ANC. Mereka juga harus mendapatkan persetujuan kita semua,” tegas Mandela.

Kita tahu, 2 tahun setelah momentum demonstrasi besar akibat kebijakan pajak itu, ANC memenangi pemilu, dan pengagum Soekarno yang mencintai batik itu pun terpilih sebagai presiden pertama Afrika Selatan yang berkulit hitam, tetapi yang tanpa ragu memilih De Klerk sebagai wakil presiden sekaligus wakil pemerintah kulit putih lain menjadi anggota kabinetnya.

Baca Juga: SARS dan IRS Kerja Sama Atasi Kejahatan Pajak

Berbekal mandat pemilu tersebut ia lalu menggelar program rekonsiliasi nasional, disusul program pengampunan pajak, yang keduanya sama-sama sukses besar. Sungguh, kita tahu apa hasilnya jika program semacam itu dilaksanakan atas dasar dan dengan semangat memaafkan sekaligus memerdekakan. Bukan dengan semangat menambal penerimaan.

Topik : kutipan pajak, nelson mandela, afrika selatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 11 September 2020 | 11:35 WIB
ABRAHAM LINCOLN:

'Saya Minta Maaf atas Ketidakadilan Pajak'

Jum'at, 04 September 2020 | 13:31 WIB
KAPITAN PATTIMURA:

'Setiap Beringin Besar akan Tumbang'

Selasa, 01 September 2020 | 13:47 WIB
AFRIKA SELATAN

Banyak Aksi Unilateral, Afrika Selatan Pilih Tunggu Konsensus Global

Senin, 17 Agustus 2020 | 07:01 WIB
JOSEPH SCHUMPETER:

'Pajak Membantu Membentuk Negara'

berita pilihan

Senin, 18 Oktober 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif