Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pendaftaran PKP Toko Retail VAT Refund, Download Aturannya di Sini

4
4

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyederhanakan mekanisme pendaftaran pengusaha kena pajak (PKP) toko retail yang ingin berpartisipasi dalam skema VAT Refund for Tourists. Regulasi terkait hal ini menjadi salah satu dari beberapa aturan yang terbit sepanjang dua minggu terakhir.

Salah satu tujuan diterbitkannya beleid ini adalah untuk meningkatkan peran serta PKP toko retail dan meningkatkan pelayanan dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing. PKP toko retail yang ingin berpartisipasi hanya perlu mendaftarkan diri secara elektronik melalui aplikasi VAT Refund for Tourists pada laman Ditjen Pajak (DJP).

Dalam beleid tersebut, diatur pula mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh PKP toko retail. Selain itu, ada pula ketentuan penerbitan faktur pajak khusus atas penyerahan barang bawaan. Faktur pajak khusus yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengembalian PPN kepada turis asing.

Baca Juga: Kegiatan Wisata Meningkat, DJBC Pindah Kantor ke Labuan Bajo

Selain itu, pemerintah juga merilis penetapan jumlah akumulasi kurang bayar (KB) dan lebih bayar (LB) dana bagi hasil (DBH) menurut daerah provinsi maupun kabupaten/kota pada 2019. Aturan itu memberikan rincian KB maupun LB DBH untuk tahun anggaran sampai dengan 2017 yang belum diselesaikan, untuk tahun anggaran 2016 dan 2017, serta 2018.

Beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu pertama Oktober 2019 telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.02 No.07 Oktober 2019 bertajuk ‘VAT Refund for Tourist: Simplified Retail Shop Registration Mechanism’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan tersebut di sini.

  • Pendaftaran dan Kewajiban PKP Toko Retail

Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) No. PER-17/PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban PKP Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.

Baca Juga: Ini Perkembangan Terkini Realisasi Penyaluran KUR

Beleid ini ditetapkan oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan pada 25 September 2019 di Jakarta dan efektif berlaku mulai 1 Oktober 2019. Pada saat beleid ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-28/PJ/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Beleid ini juga menjadi aturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

  • Penetapan Kurang Bayar & Lebih Bayar Dana Bagi Hasil

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2019. Aturan ini merinci KB maupun LB DBH untuk tahun anggaran sampai dengan 2017 yang belum diselesaikan, untuk tahun anggaran 2016 dan 2017, serta 2018.

Baca Juga: Pemerintah Pangkas Bunga KUR

Beleid ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 7 Oktober 2019 di Jakarta. PMK ini diundangkan dan mulai berlaku pada 8 Oktober 2019. (kaw)

Dalam beleid tersebut, diatur pula mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh PKP toko retail. Selain itu, ada pula ketentuan penerbitan faktur pajak khusus atas penyerahan barang bawaan. Faktur pajak khusus yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengembalian PPN kepada turis asing.

Baca Juga: Kegiatan Wisata Meningkat, DJBC Pindah Kantor ke Labuan Bajo

Selain itu, pemerintah juga merilis penetapan jumlah akumulasi kurang bayar (KB) dan lebih bayar (LB) dana bagi hasil (DBH) menurut daerah provinsi maupun kabupaten/kota pada 2019. Aturan itu memberikan rincian KB maupun LB DBH untuk tahun anggaran sampai dengan 2017 yang belum diselesaikan, untuk tahun anggaran 2016 dan 2017, serta 2018.

Beberapa aturan baru yang terbit selama dua minggu pertama Oktober 2019 telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.02 No.07 Oktober 2019 bertajuk ‘VAT Refund for Tourist: Simplified Retail Shop Registration Mechanism’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan tersebut di sini.

  • Pendaftaran dan Kewajiban PKP Toko Retail

Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) No. PER-17/PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban PKP Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.

Baca Juga: Ini Perkembangan Terkini Realisasi Penyaluran KUR

Beleid ini ditetapkan oleh Dirjen Pajak Robert Pakpahan pada 25 September 2019 di Jakarta dan efektif berlaku mulai 1 Oktober 2019. Pada saat beleid ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-28/PJ/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Beleid ini juga menjadi aturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

  • Penetapan Kurang Bayar & Lebih Bayar Dana Bagi Hasil

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2019. Aturan ini merinci KB maupun LB DBH untuk tahun anggaran sampai dengan 2017 yang belum diselesaikan, untuk tahun anggaran 2016 dan 2017, serta 2018.

Baca Juga: Pemerintah Pangkas Bunga KUR

Beleid ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 7 Oktober 2019 di Jakarta. PMK ini diundangkan dan mulai berlaku pada 8 Oktober 2019. (kaw)

Topik : VAT refund, turis, pariwisata, UMKM, pengembalian pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 15 November 2019 | 16:09 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 01 November 2019 | 18:54 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 06 September 2019 | 16:30 WIB
DDTC NEWSLETTER
Senin, 12 Agustus 2019 | 14:38 WIB
DDTC NEWSLETTER
berita pilihan
Jum'at, 23 Februari 2018 | 20:30 WIB
PERATURAN AEOI
Jum'at, 26 April 2019 | 17:53 WIB
RESTITUSI PAJAK
Selasa, 06 November 2018 | 16:14 WIB
FASILITAS TAX HOLIDAY
Jum'at, 02 Maret 2018 | 18:50 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 15 November 2019 | 16:09 WIB
DDTC NEWSLETTER
Kamis, 17 Januari 2019 | 16:39 WIB
PAJAK E-COMMERCE
Jum'at, 06 September 2019 | 16:30 WIB
DDTC NEWSLETTER
Kamis, 20 Juni 2019 | 16:01 WIB
PAJAK RUMAH
Selasa, 20 Maret 2018 | 17:46 WIB
PERATURAN TRANSFER PRICING
Senin, 12 Agustus 2019 | 14:38 WIB
DDTC NEWSLETTER