Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:34 WIB
AGENDA PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 14:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 10:31 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pencantuman NIK pada Faktur Pajak Terpopuler

A+
A-
20
A+
A-
20
Pencantuman NIK pada Faktur Pajak Terpopuler

Gedung Kementerian Keuangan. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Ketentuan pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) pembeli pada faktur pajak sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja menjadi berita paling populer sepanjang pekan ini.

Ketentuan pencantuman NIK pada faktur pajak dilakukan lantaran hingga saat ini masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang belum memiliki NPWP. Sebaliknya, semua WNI dipastikan memiliki NIK.

Dengan NIK tersebut, Ditjen Pajak juga akan mudah dalam mengidentifikasi pembeli siapa yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan seharusnya wajib membayar pajak.

Baca Juga: Jorjoran Insentif, Penerimaan Perpajakan Hingga September Anjlok 8%

Dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN dalam UU Cipta Kerja disebutkan identitas pembeli barang kena pajak (BKP) atau penerima jasa kena pajak (JKP) meliputi, pertama, nama, alamat, dan NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi.

Kedua, nama dan alamat, dalam hal pembeli BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pajak Penghasilan (PPh).

Berita pajak terpopuler lainnya adalah wajib pajak kini tidak perlu datang ke kantor pajak saat melakukan perubahan data. Wajib pajak dapat melakukan hal tersebut melalui contact center DJP, Kring Pajak.

Baca Juga: Pulihkan Sektor Pariwisata, Pemerintah Bebaskan Pajak Bandara

Adapun perubahan data wajib pajak yang dimaksud mencakup nomor telepon, nomor handphone, alamat surat elektronik (e-mail), dan/atau alamat domisili (dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak yang sama). Berikut berita pajak pilihan lainnya (12-16 Oktober 2020).

Akhirnya Terbit! PMK Insentif Pajak Kegiatan Litbang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menerbitkan regulasi terkait dengan pemberian insentif pajak berupa supertax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

Regulasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia, yang menjadi aturan turunan dari PP No. 45/2019.

Baca Juga: Ada Dana Bantuan dari Facebook untuk UMKM di Jakarta, Cek Deadlinenya

Dalam Pasal 2 ayat (1) PMK tersebut, wajib pajak yang melakukan kegiatan litbang tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu di Indonesia.

Dirjen Pajak Rilis SE Baru Soal Seleksi PJAP
Dirjen Pajak Suryo Utomo menerbitkan pertunjuk pelaksanaan (jutlak) seleksi penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) dan penambahan layanan aplikasi perpajakan.

Jutlak tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-48/PJ/2020. Beleid yang berlaku sejak 18 September 2020 ini terbit setelah Peraturan Dirjen Pajak PER-10/PJ/2020 terbit.

Baca Juga: Pemanfaatan Insentif Pajak Baru 24,6%, Sri Mulyani Minta Ini ke DJP

Untuk diketahui, PJAP atau application service provider (ASP) adalah pihak yang ditunjuk oleh dirjen pajak untuk menyediakan jasa aplikasi perpajakan bagi wajib pajak dan dapat menyediakan jasa aplikasi penunjang bagi wajib pajak.

Pemerintah Bakal Evaluasi Fasilitas Pajak UMKM, Ada Apa?
Pemerintah akan mengevaluasi pemberian fasilitas pajak yang selama ini diberikan kepada UMKM lantaran kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih rendah.

Badan Kebijakan Fiskal menyebutkan kontribusi sektor UMKM terhadap PSB mencapai 54%. Namun, kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih rendah karena penggunaan ada perlakuan khusus, terutama dalam pajak penghasilan (PPh).

Baca Juga: Baru Terbit! PP Soal Tata Cara Pengajuan & Penyelesaian Keberatan PNBP

Total belanja perpajakan yang diguyurkan kepada UMKM mencapai Rp64,6 triliun pada tahun lalu. Lebih terperinci, belanja perpajakan akibat tidak adanya kewajiban pemungutan PPN bagi usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar setahun mencapai Rp42 triliun.

Sementara itu, fasilitas PPh yang diberikan kepada pelaku UMKM tercatat mencapai Rp22,6 triliun. Angka itu berasal dari skema PPh final UMKM senilai Rp20 triliun dan pengurangan 50% tarif PPh badan senilai Rp2,6 triliun.

Sri Mulyani Minta Pengusaha Properti Pakai Insentif Pajak, Ada Apa?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh pelaku usaha properti dan perumahan memanfaatkan insentif pajak untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari tekanan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Konsolidasi Fiskal, Sri Mulyani Minta Pegawai DJP Bersiap

Menurut Menkeu, peran sektor properti sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selain memulihkan sektor usaha, insentif pajak juga dapat mendorong masyarakat kembali membeli properti.

Insentif pajak untuk pelaku usaha properti telah tertuang dalam PMK 110/2020. Pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan pengembalian PPN dipercepat.

Pajak Masukan yang Muncul Setelah Get Data Tak Harus Dikreditkan Semua
Pajak masukan yang muncul pada saat get data melalui fitur prepopulated dalam e-faktur 3.0 tidak harus langsung dikreditkan semuanya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Ditjen Pajak Mengalami Tantangan yang Tidak Mudah

Otoritas menyatakan faktur pajak masukan yang tersedia pada menu prepopulated tidak dimaksudkan langsung akan masuk pada menu administrasi pajak masukan tanpa dilakukan upload. Oleh karena itu, pengusaha kena pajak (PKP) tetap yang memilih.

Setelah memilih pajak masukan yang akan dikreditkan dan status pengkreditannya (B1/B2/B3), PKP bisa melakukan upload. Data tersebut akan masuk ke daftar administrasi pajak masukan. Pajak masukan yang tidak dipilih untuk di-upload akan kembali muncul sebagai pajak masukan.

Adapun Pajak masukan yang muncul pada saat get data adalah pajak masukan untuk masa pajak yang dipilih dan 3 masa pajak sebelumnya yang belum dikreditkan. (Rig/Bsi)

Baca Juga: Pemerintah Tawarkan Insentif Pajak Khusus untuk Perusahan Teknologi

Topik : berita pajak sepekan, PMK 153/2020, insentif pajak, UU cipta kerja, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 21 Oktober 2020 | 15:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 10:45 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 21 Oktober 2020 | 10:30 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:00 WIB
LITERASI PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:54 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:34 WIB
AGENDA PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:06 WIB
PP 58/2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 15:45 WIB
KOTA PEKANBARU
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 15:38 WIB
PENANAMAN MODAL
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 15:15 WIB
KINERJA INVESTASI
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 14:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 14:09 WIB
KOTA BLITAR