Berita
Minggu, 20 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Minggu, 20 September 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Minggu, 20 September 2020 | 13:01 WIB
SEMINAR ADB
Review
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 11:02 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 September 2020 | 18:16 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 17:07 WIB
ABDURRAHMAN WAHID:
Jum'at, 18 September 2020 | 16:51 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 09:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Pencairan Stimulus Corona Bagi UMKM Dari APBD Provinsi Ini Masih Nihil

A+
A-
0
A+
A-
0
Pencairan Stimulus Corona Bagi UMKM Dari APBD Provinsi Ini Masih Nihil

Ilustrasi. Perajin menyelesaikan pesanan di sentra kerajinan rotan. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nz.

MAKASSAR, DDTCNews—Pencairan anggaran penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19 di Sulsel tercatat sudah mencapai Rp156,53 miliar atau 31% dari pagu anggaran belanja tidak terduga APBD Sulsel 2020 sebesar Rp500 miliar.

Data tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Selatan (BKAD) Sulsel Muhammad Rasyid. "Realisasi anggaran sudah 31,31% pada kondisi terakhir per 3 Agustus 2020," katanya di Makassar, Jumat (7/8/2020).

Rasyid menambahkan anggaran penanganan Covid-19 diperuntukkan untuk tiga sektor antara lain penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

Baca Juga: Begini Perincian Pemutihan Pajak Kendaraan di Provinsi Ini

Dilansir dari tribunews, pencairan penanganan di bidang kesehatan baru terealisasi Rp130,84 miliar atau 43,46% dari pagu anggaran senilai Rp301,06 miliar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencairkan anggaran tertinggi saat ini yaitu Rp43,2 miliar.

Disusul Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat sebesar Rp35,3 miliar, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Rp16,9 miliar. Dinas Kesehatan sebesar Rp11,7 miliar, RSUP Wahidin Rp6,6 miliar.

lalu, Rumah Sakit Unhas Rp5,6 miliar, Kodam XIV Rp2,7 miliar, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Rp4,87 miliar, Polda Sulsel Rp2,39 miliar, Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas Rp1 miliar, dan Diskominfo Rp425,2 juta.

Baca Juga: Pagu APBD 2020 Banyak Berubah, Gubernur Ingatkan Disiplin Fiskal

Kendati demikian, masih ada empat OPD yang realisasinya masih nihil yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), RSUD Labuang Baji, RSUD Haji Makassar, dan RSIA Siti Fatimah.

Pada bidang penyediaan jaring pengaman sosial terealisasi Rp25,68 miliar atau 61,51% dari pagu anggaran senilai Rp41,7 miliar. Realisasi tersebut di antaranya berasal dari dinas sosial sebesar Rp16,2 miliar.

Berbanding terbalik, pencairan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi hingga saat ini masih nihil, padahal pagu anggaran yang disiapkan untuk stimulus UMKM, insentif pajak dan perpanjangan waktu dana bergulir mencapai Rp157,1 miliar.

Baca Juga: Realisasi Baru 18%, Insentif Pajak Diyakini Capai Target Rp120 Triliun

Sebelumnya, DPRD Provinsi Sulsel telah menyetujui usulan alokasi anggaran Pemprov Sulsel untuk percepatan dan penanganan COVID-19 senilai Rp500 miliar sesuai plafon anggaran APBD, dengan pencairan dua tahap.

Tahap pertama yaitu periode Maret-Mei sebesar Rp 250 miliar, dan akan ditambah Rp 250 miliar apabila pandemi Covid-19 belum terkendali. (rig)

Baca Juga: PPN Kertas Koran Ditanggung Pemerintah, Download Aturannya di Sini
Topik : provinsi sulawesi selatan, apbd, stimulus corona, insentif pajak, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 09:15 WIB
KOTA SUKABUMI
Senin, 14 September 2020 | 14:51 WIB
PAJAK DAERAH (16)
Senin, 14 September 2020 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
berita pilihan
Minggu, 20 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Minggu, 20 September 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Minggu, 20 September 2020 | 13:01 WIB
SEMINAR ADB
Minggu, 20 September 2020 | 12:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 20 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 10:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Minggu, 20 September 2020 | 08:01 WIB
KABUPATEN KARANGANYAR
Minggu, 20 September 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK