BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan menerapkan skema pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) final mulai 1 April 2022. Kebijakan yang masuk dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (14/10/2021).
Pemungutan dan penyetoran PPN final dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan/atau melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu.
“Diterapkan tarif PPN final misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan pengusaha kena pajak pemungut PPN final tersebut tidak dapat dikreditkan.
Selain mengenai PPN final, ada pula bahasan terkait dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak dan pengenaan pajak karbon. Ada pula bahasan tentang akselerasi penerapan berbagai layanan elektronik yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP).
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan skema PPN final diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dan sektor-sektor tertentu yang kesulitan dalam mengadministrasikan pajak masukannya.
Dalam UU HPP disebutkan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu antara lain yang mengalami kesulitan administrasi pajak masukan, melakukan transaksi melalui pihak ketiga untuk penyerahan BKP dan/atau JKP maupun pembayarannya, memiliki kompleksitas bisnis sehingga pengenaan PPN tidak memungkinkan dengan mekanisme normal.
Adapun BKP tertentu dan/atau JKP tertentu, dalam UU HPP, merupakan BKP dan/atau JKP yang dikenai PPN dalam rangka perluasan basis pajak dan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.
“Ini memberikan kemudahan kepada UMKM dan kegiatan usaha lain yang wajib melaksanakan kewajiban PPN," ujar Suryo. (DDTCNews/Kontan)
Ketentuan mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, serta besaran PPN final yang dipungut dan disetor akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).
“Hanya diperlukan PMK untuk mengaturnya,” ujar Sri Mulyani. Simak ‘Soal Pengenaan PPN Final, Begini Penjelasan Sri Mulyani’. (DDTCNews/Kontan)
Pemerintah menetapkan wajib pajak badan sebagai prioritas subjek atas penerapan kebijakan pajak karbon mulai tahun depan. Pada tahap awal ada 3 periode waktu implementasi pajak karbon. Pada 2021 dilakukan pengembangan mekanisme perdagangan karbon.
Pada 2022 hingga 2024 diterapkan mekanisme pajak berdasarkan batas emisi atau cap & tax. Mekanisme pajak karbon pada periode ini berlaku untuk sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Pada 2025 dan setelahnya diimplementasikan skema perdagangan karbon secara penuh dan memperluas basis subjek pajak karbon. Pertimbangan pemerintah untuk memperluas basis pemajakan atas emisi karbon sesuai dengan kesiapan sektor usaha terkait, kondisi ekonomi nasional, dan dampak kebijakan yang akan ditimbulkan.
"Penerapan pajak karbon mengutamakan pengaturan atas subjek pajak badan," demikian penggalan ketentuan dalam UU HPP. Simak pula ‘Simak, Ini Skema Pengenaan Pajak Karbon dalam UU HPP’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan salah satu tujuan yang ingin dibidik pemerintah melalui program pengungkapan sukarela adalah peningkatan investasi. Hal ini dilakukan dengan tarif PPh final yang lebih rendah untuk harta yang diinvestasikan dalam surat berharga negara, sektor pengolahan sumber daya alam, dan sektor energi terbarukan.
“Misalnya sektor pengolahan bijih emas menjadi emas murni dan sektor energi tata surya,” ujarnya. Simak ‘Perincian Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP’. (Kontan)
International Monetary Fund (IMF) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 dari yang awalnya 3,9% menjadi 3,2%.
Berdasarkan laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2021, IMF mengantisipasi terjadinya pemulihan perekonomian global yang tidak merata akibat ketimpangan akses terhadap vaksin, mutasi virus Covid-19, dan potensi terjadinya stagflasi global.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan akan diarahkan untuk mengendalikan pandemi, memulihkan ekonomi, dan melanjutkan reformasi struktural.
"Dengan semangat pengendalian pandemi, pemulihan ekonomi dan reformasi yang kuat, pemerintah berupaya untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan dan inklusif di tengah lingkungan global yang menantang," ujar Febrio. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)
Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan inovasi yang telah dilakukan DJP di antaranya mentransformasikan berbagai layanan menjadi serba elektronik dan mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang modern.
“Pandemi mengakselerasi penerapan berbagai layanan elektronik. Diharapkan layanan elektronik ini mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Transformasi digital, sambung Inge, membuat DJP menjadi data-driven organization. Hal ini dikarenakan inovasi teknologi membuat segala proses bisnis DJP berbasis pada data yang dimiliki. Basis data yang memadai juga tentu mendukung kegiatan pelayanan, pengawasan, hingga edukasi pajak. Simak pula ‘Kembangkan Fitur Baru DJP Online, Ini Pengumuman Ditjen Pajak’. (DDTCNews) (kaw)
