Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Tangguhkan Pengenaan PPN atas Bahan Baku Produk Ekspor

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Tangguhkan Pengenaan PPN atas Bahan Baku Produk Ekspor

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews – Kementerian Keuangan Filipina menangguhkan Peraturan Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR) 9/2021 mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% atas bahan baku produk ekspor sehingga kini kembali bebas PPN.

Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda mengatakan keputusan itu dibuat setelah DPR memfasilitasi pertemuan antara otoritas pajak dan pelaku usaha. Keputusan diambil demi memberikan kesempatan pengusaha berorientasi ekspor pulih dari tekanan pandemi Covid-19.

"Keputusannya adalah menangguhkan peraturan terlebih dahulu sembari menunggu undang-undang korektif," katanya, dikutip pada Minggu (25/7/2021).

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Salceda menuturkan Peraturan BIR 9/2021 telah sesuai dengan UU No. 10963 tentang Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi. UU tersebut mengatur transaksi tertentu dapat dikenakan PPN 12% dari yang sebelumnya 0%.

Pengenaan tarif PPN 12% tersebut dapat dilakukan dengan dua syarat antara lain sistem restitusi PPN telah disempurnakan dan semua klaim restitusi PPN yang tertunda pada 31 Desember 2017 telah dibayarkan.

Menurut Salceda, pemerintah menangguhkan Peraturan BIR 9/2021 lantaran proses pemulihan ekonomi masih berjalan. Di sisi lain, UU No. 11534 tentang Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan juga memberikan peluang eksportir menikmati PPN 0% atas pembelian barang dan jasa untuk kegiatan usaha yang didaftarkan.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Oleh karena itu, lanjut Salceda, DPR bersama Kemenkeu dan BIR akan segera merampungkan undang-undang korektif untuk mengatasi kekhawatiran eksportir kecil tentang sistem pengembalian pajak dan audit.

Kemenkeu menyatakan salah satu masalah yang sering diperdebatkan adalah mengenai Komisi Audit yang memeriksa ketat setiap wajib pajak yang mengajukan restitusi. DPR mengajukan kelonggaran untuk eksportir kecil dengan membuat ketentuan klaim de minimis.

"Kongres siap bekerja dengan pemerintah untuk merancang undang-undang yang diperlukan untuk memperbaiki sistem [pajak]," ujarnya seperti dilansir pna.gov.ph.

Baca Juga: 'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Sebelumnya, pengusaha berorientasi ekspor Filipina mendesak BIR mencabut pengenaan PPN atas bahan baku produk ekspor. Mereka beralasan kebijakan itu berpotensi menggerus keuntungan yang biasanya diperoleh produsen barang ekspor. (rig)

Topik : filipina, PPN, bahan baku produk ekspor, kebijakan pajak, tarif pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi