VIETNAM

Pemerintah Sebut Netflix Tidak Bayar Pajak dan Langgar Undang-Undang

Dian Kurniati | Kamis, 12 November 2020 | 13:41 WIB
Pemerintah Sebut Netflix Tidak Bayar Pajak dan Langgar Undang-Undang

Ilustrasi. (DDTCNews)

HANOI, DDTCNews – Menteri Informasi Vietnam Nguyen Manh Hung menyebut perusahaan digital asing seperti Netflix dan Apple telah melanggar tanggung jawab pajak mereka selama beroperasi di negara tersebut.

Hung mengatakan kedua perusahaan tersebut tidak pernah membayar pajak, meski telah mencetak pendapatan sekitar VND1 triliun atau setara dengan Rp612 miliar dari 1 juta pelanggan di Vietnam. Hal ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di Vietnam.

“Perusahaan lokal harus mematuhi peraturan pajak, sedangkan perusahaan asing tidak. Ini merupakan persaingan yang tidak sehat,” katanya, dikutip Kamis (12/11/2020).

Baca Juga:
DPR Ini Usulkan Insentif Pajak untuk Toko yang Beri Diskon ke Lansia

Pajak yang dimaksud Hung tersebut adalah pajak pertambahan nilai (PPN) atas layanan digital. Untuk diketahui, Vietnam saat ini telah menerapkan PPN atas produk layanan digital, sama seperti yang dilakukan negara tetangganya seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Dalam perkembangannya, Netflix belum merespons pertanyaan Hung tersebut. Meski demikian, perusahaan tersebut sempat menegaskan komitmennya untuk mematuhi ketentuan pajak di Vietnam asalkan jelas.

"Kami mendukung penerapan mekanisme yang memungkinkan penyedia layanan asing seperti Netflix mengumpulkan dan menyetorkan pajak di Vietnam. Namun, saat ini mekanisme seperti itu tidak ada," kata juru bicara Netflix dalam sebuah pernyataannya.

Baca Juga:
Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Selain soal pajak, pemerintah Vietnam juga mempermasalahkan konten yang terdapat dalam layanan streaming Netflix. Ketentuan mengenai isi layanan digital asing kini diatur dalam Undang-Undang Keamanan Siber Negara.

Beleid tersebut mewajibkan seluruh bisnis asing yang memperoleh keuntungan dari aktivitas online di Vietnam wajib untuk menyimpan datanya di dalam negeri dan menyerahkan data keuntungannya ke otoritas pajak.

UU itu juga melarang pengguna internet mengorganisasikan, mendorong, atau melatih orang lain agar anti-pemerintah. Tak ayal, pemerintah meminta Netflix menghapus sebuah film perang Vietnam berjudul Full Metal Jacket dari daftar layanan streaming di Vietnam.

"Beberapa konten di Netflix melanggar peraturan terkait sejarah dan kedaulatan negara, kekerasan, penggunaan narkoba, dan seks," ujarnya, seperti dilansir channelnewsasia.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Jumat, 29 Maret 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Batas Waktu Mepet, Kenapa Sih Kita Perlu Lapor Pajak via SPT Tahunan?

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya