Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Bangun SPAM Jatiluhur Rp1,7 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Bangun SPAM Jatiluhur Rp1,7 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam penandatanganan perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur, Jumat (19/2/2021). (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan terus mendorong proyek infrastruktur air bersih dan sanitasi mengingat sebanyak 15% penduduk masih belum memiliki akses air bersih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyek pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi akan tetap menjadi prioritas pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Masih ada 15% masyarakat kita yang belum mendapatkan layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan," katanya dalam penandatanganan perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur, Jumat (19/2/2021).

Baca Juga: Kuartal I/2021, Sri Mulyani Sebut Insentif Pajak Baru Terserap 26%

Sri Mulyani menyebutkan data Badan Pusat Statistik mencatat persentase akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan pada 2017 hanya 65,28%. Seiring dengan pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, akses layanan sudah menyentuh 84,19% pada 2019.

Dia menilai pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi menjadi salah satu proyek yang dapat berdampak besar pada perbaikan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, pembangunan proyeknya tidak pernah memperhitungkan keuntungan dari sisi ekonomi.

Saat ini, makin banyak proyek air bersih dan sanitasi yang melibatkan swasta, seperti skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proyek dengan skema KPBU saat ini juga menunjukkan tata kelola perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaiannya selalu terjaga.

Baca Juga: Ganggu Investasi, Negara Ini Tolak Proposal Pajak Minimum Global

"Maka saya terus mendorong Pak Basuki [Menteri PUPR] dan seluruh pemerintah daerah agar pembangunan dan aksesibilitas air bersih serta sanitasi. Ini harus menjadi prioritas bahkan pada situasi pandemi seperti ini," ujar Sri Mulyani.

Hari ini, pemerintah menandatangani perjanjian KPBU untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I menggunakan. Proyek itu akan menyediakan air minum curah sebanyak 4.750 liter per detik untuk empat wilayah, yakni Provinsi DKI Jakarta 4.000 liter per detik, Kota Bekasi 300 liter per detik, Kabupaten Bekasi 100 liter per detik, dan Kabupaten Karawang 350 liter per detik.

Total investasi proyek KPBU itu mencapai Rp1,7 triliun dengan masa kerja sama 30 tahun. Pada 2,5 tahun pertama merupakan masa konstruksi dan 27,5 tahun sisanya masa operasi. Konstruksi dimulai Agustus 2021, dan rampung pada Februari 2024. (rig)

Baca Juga: Perjalanan Sebelum dan Sesudah Masa Peniadaan Mudik Lebaran Diperketat

Topik : menteri keuangan sri mulyani, air bersih dan sanitasi, infrastruktur, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 20 April 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 20 April 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 20 April 2021 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Kamis, 22 April 2021 | 17:15 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 16:47 WIB
KINERJA APBD
Kamis, 22 April 2021 | 16:45 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 22 April 2021 | 16:25 WIB
INSENTIF PPnBM
Kamis, 22 April 2021 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 15:52 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 15:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH