Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

JAKARTA, DDTCNews - Eskalasi konflik di Timur Tengah membuat pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi terhadap dampaknya terhadap industri dalam negeri. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan konflik antara Iran dan Israel bisa berdampak pada 3 hal. Ketiganya adalah peningkatan harga energi, peningkatan biaya logistik, dan penguatan nilai tukar dolar AS. 

"Hal-hal tersebut adalah konsekuensi bagi Indonesia sebagai bagian dari perekonomian dan supply chain global," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024). 

Kemenperin, imbuh Agus, akan menyusun analisis dan smart policy untuk meminimalisir dampak konflik terhadap sektor manufaktur domestik. Kemenperin juga akan melakukan koordinasi dengan para pelaku industri. 

"Kemenperin berupaya memetakan solusi-solusi untuk mengamankan sektor industri dari dampak konflik yang tengah terjadi," kata Agus. 

Solusi yang dirumuskan Kemenperin meliputi penyiapan insentif impor bahan baku industri yang berasal dari Timur Tengah. Insentif diperlukan karena ada kemungkinan terganggunya suplai bahan baku bagi industri dalam negeri, terutama pada industri produsen kimia hulu yang mengimpor sebagian besar naphtha dan bahan baku kimia lainnya dari kawasan tersebut. 

"Relaksasi impor bahan baku tertentu juga dibutuhkan untuk kemudahan memperoleh bahan baku, mengingat negara-negara lain juga berlomba mendapatkan supplier alternatif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya," kata Agus.

Selanjutnya, pemerintah juga akan mempercepat langkah-langkah pendalaman, penguatan, maupun penyebaran struktur industri, yang bertujuan untuk segera meningkatkan program substitusi impor. 

Hal ini, ujar Agus, perlu didukung dengan memperketat ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk mengantisipasi excess trade diversion dari negara lain ke Indonesia. Artinya, kementerian/lembaga harus lebih disiplin dalam pengadaan belanja barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri.

Adanya dinamika geopolitik dunia, Agus menambahkan, juga menjadi momen tepat bagi pelaku industri untuk mendapatkan kepastian keberlanjutan implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT). Adanya risiko peningkatan harga energi dapat berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas dan daya saing subsektor industri. 

"Karenanya, kebijakan HGBT sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produksi," katanya.

Kemudian, Kemenperin juga mengusulkan peningkatan penggunaan mata uang lokal (local currency transaction) untuk transaksi bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra. Dengan kata lain, nasabah Indonesia dan nasabah mitra dapat membayar atau menerima pembayaran dalam mata uang lokal tanpa melalui mata uang USD. 

Selain itu, upaya memperbaiki performa sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan sektor industri juga perlu ditempuh. Sepanjang kuartal I/2024, terjadi peningkatan pada indeks biaya logistik dunia yang merupakan dampak dari konflik Israel-Palestina. 

Kenaikan biaya logistik yang makin tinggi akan tergantung pada ekskalasi konflik yang mungkin terjadi selanjutnya. (sap)