KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB
Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri), dan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (kanan) berbincang saat menghadiri hari terakhir Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024 di kawasan Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (7/3/2024). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Eskalasi konflik di Timur Tengah membuat pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi terhadap dampaknya terhadap industri dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan konflik antara Iran dan Israel bisa berdampak pada 3 hal. Ketiganya adalah peningkatan harga energi, peningkatan biaya logistik, dan penguatan nilai tukar dolar AS.

"Hal-hal tersebut adalah konsekuensi bagi Indonesia sebagai bagian dari perekonomian dan supply chain global," kata Agus dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024).

Baca Juga:
Soal Progres Penyusunan Roadmap Industri Rokok, Ini Kata Pemerintah

Kemenperin, imbuh Agus, akan menyusun analisis dan smart policy untuk meminimalisir dampak konflik terhadap sektor manufaktur domestik. Kemenperin juga akan melakukan koordinasi dengan para pelaku industri.

"Kemenperin berupaya memetakan solusi-solusi untuk mengamankan sektor industri dari dampak konflik yang tengah terjadi," kata Agus.

Solusi yang dirumuskan Kemenperin meliputi penyiapan insentif impor bahan baku industri yang berasal dari Timur Tengah. Insentif diperlukan karena ada kemungkinan terganggunya suplai bahan baku bagi industri dalam negeri, terutama pada industri produsen kimia hulu yang mengimpor sebagian besar naphtha dan bahan baku kimia lainnya dari kawasan tersebut.

Baca Juga:
PP Baru Perwilayahan Industri, Ada Ketentuan Soal Insentif Pajak

"Relaksasi impor bahan baku tertentu juga dibutuhkan untuk kemudahan memperoleh bahan baku, mengingat negara-negara lain juga berlomba mendapatkan supplier alternatif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya," kata Agus.

Selanjutnya, pemerintah juga akan mempercepat langkah-langkah pendalaman, penguatan, maupun penyebaran struktur industri, yang bertujuan untuk segera meningkatkan program substitusi impor.

Hal ini, ujar Agus, perlu didukung dengan memperketat ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk mengantisipasi excess trade diversion dari negara lain ke Indonesia. Artinya, kementerian/lembaga harus lebih disiplin dalam pengadaan belanja barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri.

Baca Juga:
Tiga Kriteria bagi WP Badan Sektor Industri untuk Dapat Fasilitas PPh

Adanya dinamika geopolitik dunia, Agus menambahkan, juga menjadi momen tepat bagi pelaku industri untuk mendapatkan kepastian keberlanjutan implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT). Adanya risiko peningkatan harga energi dapat berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas dan daya saing subsektor industri.

"Karenanya, kebijakan HGBT sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produksi," katanya.

Kemudian, Kemenperin juga mengusulkan peningkatan penggunaan mata uang lokal (local currency transaction) untuk transaksi bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra. Dengan kata lain, nasabah Indonesia dan nasabah mitra dapat membayar atau menerima pembayaran dalam mata uang lokal tanpa melalui mata uang USD.

Baca Juga:
PP Soal Perwilayahan Industri Terbit, Ada Ketentuan Insentif Pajaknya

Selain itu, upaya memperbaiki performa sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan sektor industri juga perlu ditempuh. Sepanjang kuartal I/2024, terjadi peningkatan pada indeks biaya logistik dunia yang merupakan dampak dari konflik Israel-Palestina.

Kenaikan biaya logistik yang makin tinggi akan tergantung pada ekskalasi konflik yang mungkin terjadi selanjutnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 22 Mei 2024 | 12:00 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Penagihan secara Persuasif Gagal, KPP Akhirnya Blokir Rekening WP

Selasa, 21 Mei 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Progres Penyusunan Roadmap Industri Rokok, Ini Kata Pemerintah

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi

Kamis, 23 Mei 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Muncul Wacana Pajak Kekayaan Global di G-20, Menkeu AS Tak Setuju