BERITA TERKINI
Ilustrasi bendera Filipina.
MANILA, DDTCNews – Parlemen Filipina menyetujui paket keempat dari program reformasi pajak pemerintahan Rodrigo Duterte pada Selasa (27/8/2019).
Panel yang dipimpin oleh Joey Salceda dari Albay dengan suara bulat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) 304 tentang Passive Income and Financial Intermediary Taxation Act (PIFITA). RUU ini direkomendasikan untuk dibahas pada tingkat pleno.
“RUU ini berupaya untuk mereformasi pajak atas pendapatan modal dan jasa keuangan di negara ini, dengan mendesain ulang pajak di sektor keuangan menjadi sistem pajak yang lebih sederhana, lebih efisien, dan netral terhadap pendapatan,” jelas Salceda, Rabu (28/8/2019)
Mantan Gurbernur Albay ini berujar persetujuan atas RUU tersebut tengah diupayakan. Hal ini lantaran RUU tersebut memegang peranan penting agar Filipina dapat bersaing secara lebih baik dalam menarik modal dan investasi.
Pasalnya, kucuran dana investasi saat ini sangat dibutuhkan untuk membiayai infrastruktur, menciptakan lebih banyak pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
RUU tersebut mengubah beberapa bagian dari Internal Revenue Code 1997. Perubahan itu diantaranya adalah pembebasan bea materai atas dokumen diploma dari lembaga pendidikan serta dokumen sumpah jabatan dari 650.000 pejabat barangay –setingkat kecamatan- dan pejabat lainnya.
Pembebasan bea materai tersebut juga ditujukan atas dokumen sertifikat kelakuan baik (good moral standing certificate requirements) dari 4,1 juta profesional yang disyaratkan oleh Komisi Peraturan Profesional.
RUU ini juga memuat usulan dari Mark Go, legislatif dari Baguio City yang mengatakan pemerintah harus melepas pendapatan Digital Services Tax(DST) atas transaksi kepengurusan dokumen yang memiliki sedikit atau bahkan tidak bernilai. Untuk itu, sertifikat tidak menikah, sertifikat pembaptisan, dan lisensi pernikahan akan dibebaskan dari DST.
Selain itu, RUU tersebut juga mengatur tentang pengurangan tarif pajak dan mengusulkan perlakuan pajak yang seragam atas pendapatan bunga tanpa memandang mata uang, jatuh tempo, penerbit, dan faktor pembeda lainnya.
RUU ini juga mengusulkan agar tarif dan pengecualian khusus dihapuskan. Oleh karenanya, diusulkan penyatuan tarif pajak untuk dividen bunga dancapital gain, sambil menyelaraskan pajak atas bisnis dengan mengenakan tarif tunggal sebesar 5%.
Seperti dilansir manilastandard.net, pajak penghasilan atas bunga atau manfaat moneter lain yang diperoleh dari instrumen utang, deposito bank, pengganti deposito, dan segala bentuk instrumen utang lain diusulkan untuk dikenai pajak yang seragam sebesar 15%. (MG-nor/kaw)
