Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Panduan Transfer Pricing atas Transaksi Keuangan Intra-Grup

A+
A-
18
A+
A-
18
Panduan Transfer Pricing atas Transaksi Keuangan Intra-Grup

Deborah, Anggi, dan Rahmat berfoto bersama Academic Director LL.M Program in International Tax Law Vienna University of Economics and Business (WU Wien) Austria Prof. Michael Lang.

TEPAT pada 2012, penulis, Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC Deborah telah memperoleh kesempatan besar sebagai penerima full scholarship pertama dari DDTC untuk melanjutkan studi pada jenjang S2 jurusan perpajakan internasional di Vienna University of Economics and Business Administration, Austria.

Melalui Human Resource Development Program (HRDP), DDTC secara berkala mengirimkan para profesionalnya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tahun ini, ada dua profesional DDTC yang menerima kesempatan yang sama seperti penulis, yaitu Manager Tax Compliance & Litigation Services Anggi P.I. Tambunan dan Specialist of Transfer Pricing Services Rahmat Muttaqin.

Pada tahun ini, tepatnya di penghujung 2019, penulis diberi kesempatan oleh DDTC untuk kembali mengunjungi kampus tersebut. Berikut ini adalah laporan dari hasil kunjungan tersebut terkait dengan transaksi keuangan intra-grup.

Baca Juga: DJP Turun Lapangan dan Meterai Elektronik Diluncurkan, Simak Videonya

***

Menurut pengamatan penulis, baik otoritas maupun praktisi perpajakan masih memiliki fokus yang cukup besar atas transaksi keuangan yang dilakukan antar grup afiliasi. Transaksi keuangan intra-grup ini memiliki peran penting tersendiri di dalam suatu grup perusahaan. Namun, dalam praktiknya dapat saja ditemukan berbagai pertanyaan seputar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, mengingat cukup kompleksnya transaksi tersebut (Bakker, 2013).

Untuk itu, para praktisi mencatat setidaknya terdapat dua hal utama yang patut diperhatikan dalam transaksi keuangan intra-grup. Pertama, penerapan analisis kesebandingan (comparability analysis). Kedua, penerapan analisis fungsi (functional analysis) atas transaksi pinjaman antar perusahaan (intercompany loan) serta jaminan antar perusahaan (intercompany guarantees) (Sulejmani, 2019).

Baca Juga: Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Analisis kesebandingan memiliki posisi yang penting karena merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Darussalam, 2013). Faktor kesebandingan atas transaksi intercompany loan maupun intercompany guarantees tidak hanya berkutat pada identifikasi atas syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian pinjaman saja tetapi juga faktor-faktor lain.

Faktor-faktor lain itu misalnya frekuensi pembayaran pinjaman, commitment fee, negara debitur dan kreditur berasal, serta keberadaan akad (covenant). Hal tersebut juga relevan dipertimbangkan sebagai gambaran risiko yang harus ditanggung baik oleh kreditur maupun debitur.

Selanjutnya, analisis fungsi merupakan sebuah landasan utama dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Harr, 2008). Penerapan prinsip kewajaran juga memerlukan analisis atas fungsi yang dijalankan, risiko yang ditanggung masing-masing pihak, serta aset yang digunakan (Irawan, 2013).

Baca Juga: Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Draf diskusi umum (public discussion draft/draf diskusi) yang dipublikasikan pada awal Juli 2018 secara khusus mendiskusikan transaksi keuangan intra-grup. Dalam draf diskusi ini disebutkan bahwa untuk melakukan analisis fungsi atas transaksi intercompany loan disarankan untuk menjalankan analisis sebagaimana perusahaan independen melakukan pengambilan keputusan untuk memberikan pinjaman. Artinya, pemberi pinjaman pihak afiliasi perlu melakukan berbagai pertimbangan terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman sebagaimana dilakukan oleh pihak independen.

Selain itu, draf diskusi juga menyarankan untuk mempertimbangkan keberadaan tingkat pengembalian bebas risiko (risk free rate of return) atas pengembalian yang diharapkan untuk diterima tanpa adanya risiko apa pun. Artinya, kreditur diharapkan memiliki penghasilan yang lebih tinggi dalam memberikan pinjaman dibandingkan apabila pinjaman tersebut diinvestasikan dalam bentuk lainnya.

Menurut sudut pandang debitur, fungsi yang perlu dipertimbangkan biasanya berkisar pada ketersediaan dana untuk membayar kembali pokok dan bunga pinjaman sesuai waktunya. Hal ini termasuk menyediakan jaminan agunan, peninjauan, serta pemenuhan seluruh kewajiban yang dipersyaratkan oleh kreditur.

Baca Juga: Hitung-hitungan Pilar 1 di Indonesia, Untung atau Buntung?

Terhadap transaksi Intercompany guarantees, draf diskusi tidak menyediakan secara eksplisit panduan yang dapat digunakan. Namun demikian, prinsip yang digunakan di dalam transaksi intercompany loan dapat diaplikasikan, di mana pemberi garansi akan mengambil berbagai pertimbangan selayaknya perusahaan independen dalam memberikan garansi kepada suatu perusahaan (Sulejmani, 2019).

Dengan demikian, perusahaan afiliasi harus melakukan penilaian kelayakan kredit kepada debitur. Sejalan dengan hal ini, pemberi garansi diharuskan memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian serta memiliki kapasitas keuangan untuk menanggung beban risiko yang mungkin terjadi.

Apabila pemberi garansi tidak memiliki kapasitas keuangan untuk menanggung beban risiko maka biaya atas guarantee fee dapat dianggap tidak terjadi dan berakibat pada tidak dapat dibiayakannya pembayaran tersebut oleh pihak debitur (Sulejmani, 2019). Konsekuensi lainnya, pembayaran tersebut dapat dianggap sebagai pembayaran dividen yang harus dikenakan pemotongan pajak.

Baca Juga: Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Menurut pendapat penulis, draf diskusi ini memang memberikan klarifikasi dan gambaran bagaimana analisis transfer pricing atas transaksi keuangan intra-grup dapat dijalankan. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa draf diskusi ini belumlah final dan masih berproses untuk menunggu tanggapan dari khalayak umum. Oleh karena itu, saran-saran yang terkandung di dalamnya tidaklah mengikat dan masih harus menunggu laporan final dari OECD.*

Topik : transfer pricing, intra-grup, DDTC, HRDP, Vienna, Austria

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad

Selasa, 20 Oktober 2020 | 20:35 WIB
saya btuh dana untuk modal usaha mohon bantuan nya
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Digital Jadi Solusi Kesinambungan Fiskal Tanpa Ganggu Pemulihan

Rabu, 15 September 2021 | 13:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mencermati Pilar 1 Proposal Pajak OECD dan Posisi Indonesia

Rabu, 15 September 2021 | 11:15 WIB
DESENTRALISASI FISKAL

Optimalkan Pajak Daerah Lewat RUU HKPD, Ini Saran Periset

Rabu, 15 September 2021 | 10:15 WIB
DESENTRALISASI FISKAL

Mau Reformasi Pajak Daerah? Perhatikan Aspek Penting Ini

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji