Berita
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Jum'at, 25 September 2020 | 19:00 WIB
MARGARET THATCHER:
Jum'at, 25 September 2020 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 25 September 2020 | 15:49 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 25 September 2020 | 16:00 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK 2020
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pajak Sebagai Bentuk Perlawanan atas Kapitalisme

A+
A-
1
A+
A-
1
Pajak Sebagai Bentuk Perlawanan atas Kapitalisme

TRISH Henessy dalam salah satu bab buku yang berjudul “The Great Revenue Robbery” mengatakan, “A tax is the gift generations of social citizens hand down, one to the next. It’s our public inheritance”.

Dijelaskan selanjutnya bagaimana desain sistem pajak yang diracik mencerminkan persepsi suatu bangsa meneruskan tongkat estafet dari generasi pendahulu ke generasi penerus. Melihat realitas saat ini, pernyataan tersebut sangat sulit untuk didebat.

Sebab, pembangunan bangsa yang sebagian besar didanai pajak akan menentukan seberapa besar modal yang akan “diterima” generasi mendatang. Sebaliknya, ketika keberlangsungan bangsa terpaksa didanai utang, beban tersebut jugalah yang “diwariskan” untuk nantinya dibayar.

Baca Juga: Kebijakan Pajak pada Masa Pemulihan Ekonomi Jadi Krusial, Mengapa?

Tak heran jika editor buku tersebut, Richard Swift, menggambarkan sistem pajak sebagai suluh yang perlu diteruskan antargenerasi layaknya tongkat estafet. Suluh tersebut yang menjamin bahwa spirit akan nilai keadilan yang ditanamkan dalam dinginnya sistem ekonomi suatu bangsa dapat dihangatkan dengan adanya sistem pajak.

Ya, tanpa pajak, sistem ekonomi yang mengagung-agungkan free will dan efisiensi pada akhirnya dinikmati oleh lapisan kelompok orang kaya. Terbukti, trickle down effect yang menganggap kenikmatan yang diterima oleh lapisan penduduk kaya akan tertuang dengan sendirinya ke bawah, hanya ilusi belaka.

Bentuk keberpihakan dan kejelian pemerintah dalam menyadari hal ini sangat krusial untuk diwujudkan dalam sistem pajak yang mengintervensi terhambatnya aliran kesejahteraan dari “atas” tersebut.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Harus Jadi Momentum Dapatkan Kepercayaan Wajib Pajak

Pada akhirnya, prinsip pajak yang umumnya mengacu pada prinsip netralitas, sederhana, dan memperhatikan kemampuan membayar (ability to pay) saja tidak cukup. Belajar dari buku yang diterbitkan Between The Lines pada 2013 tersebut, sistem pajak harus mencerminkan keberanian otoritas dalam merebut kembali harta yang dirampas orang kaya dari orang miskin.

Apalagi, jika melihat sistem pajak yang belum sempurna, penghindaran, dan penggelapan pajak memungkinkan orang-orang super kaya tersebut untuk tidak membayar kewajibannya. Keberadaan tax haven, akses pada konsultan keuangan yang mampu mengeksploitasi kelemahan sistem pajak, dan kemampuan melobi oknum pemerintah menegaskan bagaimana kekayaan suatu negara dengan mudah dirampok.

Belum lagi, insentif pajak yang selama ini dapat dinikmati para pemilik modal. Swift mempertanyakan dengan kritis, apa betul insentif pajak menjadi pendorong tingginya investasi? Atau jangan-jangan, gelondongan insentif tersebut hanya semakin mempertebal dompet kaum tersebut.

Baca Juga: Ini Saran Pengusaha & Akademisi Soal Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi

Robert Swift bersama dengan kelompok penulis lainnya, menegaskan progresivitas sistem pajak harus disusun dengan mempertimbangkan realitas tersebut, Menurutnya, pajak yang menjurus pada kekayaan sudah sangat urgen dan sangat terjustifikasi secara moral.

Pajak atas warisan, transaksi keuangan di pasar modal, pajak karbon yang progresif, peningkatan tarif atas tax bracket kelompok penghasilan tinggi, bahkan kenaikan tarif PPh badan menjadi beberapa usulan yang ditawarkan Robert Swift cs.

Meskipun belum tentu populer atau bahkan melawan efisiensi ekonomi, kebijakan-kebijakan tersebut dipercaya dapat membantu menggeser kembali keadilan dalam pajak ke tempat seharusnya.

Baca Juga: Peran Pajak sebagai Penyelamat Dampak Covid-19

Selanjutnya, perlawanan terhadap keberadaaan tax haven juga perlu dibangun secara kolektif antarbangsa seluruh dunia. Dengan demikian, harta-harta yang seharusnya dialirkan ke lapisan bawah ekonomi tidak lagi mengalir ke teritorial surga pajak tersebut.

Seluruh isi tulisan yang ditawarkan menggunakan pendekatan yang bersifat naratif dan membongkar kebohongan-kebohongan yang selama ini sembunyi di balik teori ekonomi. Tidak sedikit fakta-fakta yang dibongkar justru membuktikan asumsi yang mendasari konsep ekonomi pasar tidak lagi relevan.

Sebaliknya, realitas sosial yang menjadi korban kerakusan sekelompok pemilik modal sangat membutuhkan intervensi pajak sebagai terobosan menegakkan keadilan.

Baca Juga: Banggar Masukkan Klausul Baru Soal Perpajakan Dalam RUU APBN 2021

Richard Smith cs berharap pemikiran para pengambil kebijakan dapat berubah terhadap pajak. Ekonomi pasar, tanpa intervensi pemerintah, hanya akan mencoba menghilangkan berbagai aspek biaya eksternal yang ditanggung oleh masyarakat.

Pada akhirnya, dalam batasan tertentu, pajak seharusnya juga memiliki kemiripan tujuan dengan cukai, yaitu menginternalisasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan. Untuk pajak diarahkan pada ketimpangan pendapatan dan kekayaan.

Pajak seharusnya hadir untuk sebagai bentuk gerakan sosial yang dimotori oleh pemerintah dalam melawan ketidakadilan. Tertarik untuk mendapat inspirasi dari buku tersebut? Silakan kunjungi DDTC Library.*

Baca Juga: 90 Yurisdiksi Sudah Menerapkan Regulasi CbCR, Indonesia?

Topik : buku, buku pajak, sistem pajak, kebijakan pajak, DDTC Library
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 September 2020 | 13:45 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 17 September 2020 | 11:37 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Rabu, 16 September 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 14:00 WIB
BEPS OECD/G20
berita pilihan
Minggu, 27 September 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Minggu, 27 September 2020 | 14:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 27 September 2020 | 13:28 WIB
LAYANAN PENGADILAN PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 13:01 WIB
APBN 2021
Minggu, 27 September 2020 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Minggu, 27 September 2020 | 11:01 WIB
UNI EROPA
Minggu, 27 September 2020 | 10:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 27 September 2020 | 09:06 WIB
KOREA SELATAN
Minggu, 27 September 2020 | 08:01 WIB
RUU PAJAK ATAS BARANG & JASA
Minggu, 27 September 2020 | 07:01 WIB
KOTA PALEMBANG