Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pajak Rokok Diusulkan Jadi Penambal Defisit BPJS Kesehatan

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Rabu (4/7), kabar datang dari Ditjen Bea dan Cukai yang masih meramu mekanisme penggunaan dana bagi hasil atas cukai hasil tembakau (CHT) untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

Kabar selanjutnya, pemerintah menilai revisi asumsi dasar makro ekonomi APBN 2018 belum perlu dilakukan, walaupun sejumlah asumsi telah mengalami deviasi yang sangat lebar. Sejauh ini pemerintah mengklaim masih memantau perkembangan yang terjadi dalam ranah yang diatur APBN.

Selain itu, pemerintah akan mulai selektif pada kegiatan impor terkait dengan kesesuaian yang dibutuhkan untuk perekonomian domestik dalam menjaga forma neraca transaksi berjalan Indonesia.

Baca Juga: DJP Siap Tindak Lanjuti Data Rekening Nasabah

Berikut ringkasannya:

  • Pajak Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan:

Plt. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nugroho Wahyu mengatakan pemerintah akan menambal defisit BPJS dengan mengambil dari pajak rokok. Tapi karena pajak rokok kewenangannya berada di daerah, pemerintah pusat masih menunggu persetujuan dari daerah, termasuk DPRD.

  • Sri Mulyani Klaim Tak Perlu APBNP:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi kinerja anggaran berjalan atau APBNP 2018 tidak perlu dilakukan. Tapi keputusan mengenai hal ini nantinya akan ditentukan bersama dewan pada laporan semester nanti.

Baca Juga: Rencana Perluasan Objek Pajak Penghasilan Masih Diperdebatkan
  • Genjot Neraca, Aktivitas Impor Jadi Sorotan:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tindakan selektif dalam kegiatan impor akan dilakukan dengan koordinasi pada dunia usaha, supaya kehati-hatian dari seluruh perekonomian bisa terjaga. Menurutnya dunia usaha harus tetap meningkatkan kewaspadaan baik dalam konteks kenaikan suku bunga maupun nilai tukar rupiah yang berkaitan pengaruhnya terhadap neraca dagang.

  • Subsisi Solar 2019 Naik:

Seiring masuknya tahun politik 2019, pemerintah juga akan lebih banyak menggelontorkan subsidi walaupun kenaikannya dipercaya hanya bisa menaikkan daya beli. Tapi kebijakan ini dikhawatirkan. Dalam rapat panitia kerja Banggar DPR, disepakati tambahan subsidi bahan bakar minyak jenis solar tahun depan berkisar Rp1.500-Rp2.000.

  • Tekanan Ekonomi Ganggu Index Manufaktur:

Ekspansi sektor manufaktur Indonesia pada Juni 2018 mulai melambat dibanding bulan sebelumnya. Pada Juni 2018 purchasing managers index (PMI) yang dirilis Nikkei dan Markit tercatat sebesar 50,3 atau lebih dendah dibanding bulan sebelumnya 51,7. Level Juni 2018 menjadi yang terendah selama 5 bulan terakhir. Adanya tekanan pada perekonomian nasional, indeks manufaktur berpotensi semakin mengecil pada periode selanjutnya. (Amu)

Baca Juga: Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah

Selain itu, pemerintah akan mulai selektif pada kegiatan impor terkait dengan kesesuaian yang dibutuhkan untuk perekonomian domestik dalam menjaga forma neraca transaksi berjalan Indonesia.

Baca Juga: DJP Siap Tindak Lanjuti Data Rekening Nasabah

Berikut ringkasannya:

  • Pajak Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan:

Plt. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nugroho Wahyu mengatakan pemerintah akan menambal defisit BPJS dengan mengambil dari pajak rokok. Tapi karena pajak rokok kewenangannya berada di daerah, pemerintah pusat masih menunggu persetujuan dari daerah, termasuk DPRD.

  • Sri Mulyani Klaim Tak Perlu APBNP:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi kinerja anggaran berjalan atau APBNP 2018 tidak perlu dilakukan. Tapi keputusan mengenai hal ini nantinya akan ditentukan bersama dewan pada laporan semester nanti.

Baca Juga: Rencana Perluasan Objek Pajak Penghasilan Masih Diperdebatkan
  • Genjot Neraca, Aktivitas Impor Jadi Sorotan:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tindakan selektif dalam kegiatan impor akan dilakukan dengan koordinasi pada dunia usaha, supaya kehati-hatian dari seluruh perekonomian bisa terjaga. Menurutnya dunia usaha harus tetap meningkatkan kewaspadaan baik dalam konteks kenaikan suku bunga maupun nilai tukar rupiah yang berkaitan pengaruhnya terhadap neraca dagang.

  • Subsisi Solar 2019 Naik:

Seiring masuknya tahun politik 2019, pemerintah juga akan lebih banyak menggelontorkan subsidi walaupun kenaikannya dipercaya hanya bisa menaikkan daya beli. Tapi kebijakan ini dikhawatirkan. Dalam rapat panitia kerja Banggar DPR, disepakati tambahan subsidi bahan bakar minyak jenis solar tahun depan berkisar Rp1.500-Rp2.000.

  • Tekanan Ekonomi Ganggu Index Manufaktur:

Ekspansi sektor manufaktur Indonesia pada Juni 2018 mulai melambat dibanding bulan sebelumnya. Pada Juni 2018 purchasing managers index (PMI) yang dirilis Nikkei dan Markit tercatat sebesar 50,3 atau lebih dendah dibanding bulan sebelumnya 51,7. Level Juni 2018 menjadi yang terendah selama 5 bulan terakhir. Adanya tekanan pada perekonomian nasional, indeks manufaktur berpotensi semakin mengecil pada periode selanjutnya. (Amu)

Baca Juga: Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak rokok, bpjs kesehatan
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP