Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pajak Rokok Diusulkan Jadi Penambal Defisit BPJS Kesehatan

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Rabu (4/7), kabar datang dari Ditjen Bea dan Cukai yang masih meramu mekanisme penggunaan dana bagi hasil atas cukai hasil tembakau (CHT) untuk menambal defisit BPJS Kesehatan.

Kabar selanjutnya, pemerintah menilai revisi asumsi dasar makro ekonomi APBN 2018 belum perlu dilakukan, walaupun sejumlah asumsi telah mengalami deviasi yang sangat lebar. Sejauh ini pemerintah mengklaim masih memantau perkembangan yang terjadi dalam ranah yang diatur APBN.

Selain itu, pemerintah akan mulai selektif pada kegiatan impor terkait dengan kesesuaian yang dibutuhkan untuk perekonomian domestik dalam menjaga forma neraca transaksi berjalan Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

Berikut ringkasannya:

  • Pajak Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan:

Plt. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nugroho Wahyu mengatakan pemerintah akan menambal defisit BPJS dengan mengambil dari pajak rokok. Tapi karena pajak rokok kewenangannya berada di daerah, pemerintah pusat masih menunggu persetujuan dari daerah, termasuk DPRD.

  • Sri Mulyani Klaim Tak Perlu APBNP:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi kinerja anggaran berjalan atau APBNP 2018 tidak perlu dilakukan. Tapi keputusan mengenai hal ini nantinya akan ditentukan bersama dewan pada laporan semester nanti.

Baca Juga: Catat! Insentif Pajak Vokasi & Riset Dijanjikan Terbit Pekan Ini
  • Genjot Neraca, Aktivitas Impor Jadi Sorotan:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tindakan selektif dalam kegiatan impor akan dilakukan dengan koordinasi pada dunia usaha, supaya kehati-hatian dari seluruh perekonomian bisa terjaga. Menurutnya dunia usaha harus tetap meningkatkan kewaspadaan baik dalam konteks kenaikan suku bunga maupun nilai tukar rupiah yang berkaitan pengaruhnya terhadap neraca dagang.

  • Subsisi Solar 2019 Naik:

Seiring masuknya tahun politik 2019, pemerintah juga akan lebih banyak menggelontorkan subsidi walaupun kenaikannya dipercaya hanya bisa menaikkan daya beli. Tapi kebijakan ini dikhawatirkan. Dalam rapat panitia kerja Banggar DPR, disepakati tambahan subsidi bahan bakar minyak jenis solar tahun depan berkisar Rp1.500-Rp2.000.

  • Tekanan Ekonomi Ganggu Index Manufaktur:

Ekspansi sektor manufaktur Indonesia pada Juni 2018 mulai melambat dibanding bulan sebelumnya. Pada Juni 2018 purchasing managers index (PMI) yang dirilis Nikkei dan Markit tercatat sebesar 50,3 atau lebih dendah dibanding bulan sebelumnya 51,7. Level Juni 2018 menjadi yang terendah selama 5 bulan terakhir. Adanya tekanan pada perekonomian nasional, indeks manufaktur berpotensi semakin mengecil pada periode selanjutnya. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Estimasi Penerimaan Perpajakan 2019 Meleset dari Target

Selain itu, pemerintah akan mulai selektif pada kegiatan impor terkait dengan kesesuaian yang dibutuhkan untuk perekonomian domestik dalam menjaga forma neraca transaksi berjalan Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

Berikut ringkasannya:

  • Pajak Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan:

Plt. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nugroho Wahyu mengatakan pemerintah akan menambal defisit BPJS dengan mengambil dari pajak rokok. Tapi karena pajak rokok kewenangannya berada di daerah, pemerintah pusat masih menunggu persetujuan dari daerah, termasuk DPRD.

  • Sri Mulyani Klaim Tak Perlu APBNP:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan revisi kinerja anggaran berjalan atau APBNP 2018 tidak perlu dilakukan. Tapi keputusan mengenai hal ini nantinya akan ditentukan bersama dewan pada laporan semester nanti.

Baca Juga: Catat! Insentif Pajak Vokasi & Riset Dijanjikan Terbit Pekan Ini
  • Genjot Neraca, Aktivitas Impor Jadi Sorotan:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tindakan selektif dalam kegiatan impor akan dilakukan dengan koordinasi pada dunia usaha, supaya kehati-hatian dari seluruh perekonomian bisa terjaga. Menurutnya dunia usaha harus tetap meningkatkan kewaspadaan baik dalam konteks kenaikan suku bunga maupun nilai tukar rupiah yang berkaitan pengaruhnya terhadap neraca dagang.

  • Subsisi Solar 2019 Naik:

Seiring masuknya tahun politik 2019, pemerintah juga akan lebih banyak menggelontorkan subsidi walaupun kenaikannya dipercaya hanya bisa menaikkan daya beli. Tapi kebijakan ini dikhawatirkan. Dalam rapat panitia kerja Banggar DPR, disepakati tambahan subsidi bahan bakar minyak jenis solar tahun depan berkisar Rp1.500-Rp2.000.

  • Tekanan Ekonomi Ganggu Index Manufaktur:

Ekspansi sektor manufaktur Indonesia pada Juni 2018 mulai melambat dibanding bulan sebelumnya. Pada Juni 2018 purchasing managers index (PMI) yang dirilis Nikkei dan Markit tercatat sebesar 50,3 atau lebih dendah dibanding bulan sebelumnya 51,7. Level Juni 2018 menjadi yang terendah selama 5 bulan terakhir. Adanya tekanan pada perekonomian nasional, indeks manufaktur berpotensi semakin mengecil pada periode selanjutnya. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Estimasi Penerimaan Perpajakan 2019 Meleset dari Target
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak rokok, bpjs kesehatan
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI