BERITA TERKINI
PEKANBARU, DDTCNews - Jalan panjang harus dilalui agar masyarakat Riau dapat menikmati penurunan harga jual BBM jenis Pertalite. Pasalnya, setelah pajak resmi diturunkan, ada beberapa fase yang harus dilalui untuk menurunkan harga jual secara resmi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan hingga saat ini tahapan penurunan harga bahan bakar beroktan 90 itu masih berada dalam proses penyelarasan yang berada di tangan DPRD Riau.
"Kita sudah sampaikan surat ke DPRD Riau untuk diharmonisasi. Itu karena masih ada beberapa catatan penting dari Kemendagri. Mudah-mudahan secepatnya. Setelah diharmonisasi tentu akan disampaikan ke Pertamina," katanya, Senin (28/5).
Seperti yang diketahui, setelah mendapat tekanan sejak akhir tahun 2017, DPRD Riau akhirnya memangkas tarif pajak bahan bakar untuk jenis Pertalite dari 10% menjadi 5%. Tidak cukup pada tataran Pemprov, dibutuhkan restu pemerintah pusat untuk melakukan penurunan tarif.
Pemerintah pusat pun akhirnya memberi lampu hijau kepada Provinsi Riau untuk memangkas tarif pajak untuk BBM jenis Pertalite. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya menyetujui revisi Peraturan Daerah (Perda) No.8/2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Riau di mana terdapat pemangkasan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) jenis Pertalite menjadi 5%.
Kini setelah restu diberikan dan setelah diharmonisasi, peraturan tersebut sepenuhnya akan berada di tangan PT Pertamina (Persero). Barulah setelah itu dapat langsung diinstruksikan kepada setiap SPBU di Provinsi Riau agar dapat menurunkan harga jual Pertalite.
"Setelah harmonisasi tentu akan disampaikan ke Pertamina. Dengan itu mereka berkewajiban merubah harga untuk diturunkan sesuai dari hasil perhitungan yang telah dilakukan. Untuk harmonisasi itu kalau memang mau, 1-2 jam selesai. Memang ada batasannya paling lama satu minggu," terang Ahmad Hijazi.
Sementara itu pada kesempatan yang berbeda, Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Elly Wardhani mengatakan bahwa proses untuk menurunkan pajak Pertalite tersebut serupa dengan apa yang dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang baru sukses diundangkan.
"Untuk prosesnya sama seperti RTRW yang kemarin itu. Kita sama-sama mengharmonisasinya dengan DPRD Riau. Setelah itu, sudah bisa dijalankan," katanya. (Amu)
