BERITA TERKINI
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto akan menciptakan level playing field dengan instrumen investasi saham.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dengan level playing field, investor pada kedua instrumen investasi tersebut akan membayar pajak. Seperti diketahui, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto diatur dalam PMK 68/2022.
“Kripto itu alat investasi. Saham juga alat investasi. Menjadi level playing field, menjadi setara. Keduanya dikenakan pajak. Artinya, seluruh investor di situ juga membayar pajak,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Kamis (26/5/2022).
Berdasarkan pada Pasal 5 PMK 68/2022, tarif PPN yang wajib dipungut atas transaksi aset kripto, seperti jual beli dan tukar menukar, adalah sebesar 0,11%. Tarif ini berlaku bila exchanger terdaftar di Bappebti. Jika exchanger tidak terdaftar di Bappebti, tarif PPN sebesar 0,22%.
Kemudian, tarif PPh Pasal 22 bersifat final yang berlaku adalah sebesar 0,1%. Jika exchanger yang digunakan untuk transaksi aset kripto ternyata tidak terdaftar di Bappebti maka tarif yang berlaku menjadi sebesar 0,2%.
Adapun PPN dan PPh Pasal 22 bersifat final harus dipungut oleh exchanger mulai 1 Mei 2022 tanpa perlu penunjukan terlebih dahulu. Mekanisme penunjukan hanya berlaku atas exchanger yang bertempat di luar negeri.
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan dalam penyusunan ketentuan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto, pemerintah telah berdiskusi dengan para pelaku usaha dan Bappebti. Harapannya, tidak ada isu tertinggal saat dimulainya implementasi aturan.
“Yang jelas, mulai Mei 2022, pengenaan pajak atas transaksi perdagangan kripto mulai dilaksanakan,” ujar Suryo. (kaw)
