Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews – Wakil Ketua DPR Filipina Bernadette Herrera mendesak otoritas pajak (Bureau of Internal Revenue/BIR) agar memundurkan tenggat pembayaran pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dari seharusnya 15 April 2021 menjadi 31 Mei 2021.
Wajib pajak, menurut dia, membutuhkan kelonggaran pelaporan SPT karena Metro Manila dan 4 provinsi lainnya kembali memberlakukan karantina wilayah. UU Bayanihan 1 juga mengizinkan ada perpanjangan tenggat waktu pembayaran pajak dan pelaporan SPT tahunan karena pandemi.
“Mempertimbangkan bagaimana Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, dan Rizal kini berada di bawah karantina, saya mendorong BIR memperpanjang [waktu pembayaran pajak dan pelaporan SPT] hingga 31 Mei 2021," katanya, Selasa (30/3/2021).
Herrera mengatakan perpanjangan waktu dibutuhkan wajib pajak yang akan menyampaikan formulir secara langsung di kantor BIR, bukan online atau membayar melalui bank. Pasalnya, tidak semua masyarakat Filipina bisa mengakses internet dengan mudah.
Menurutnya, BIR telah berupaya mendorong wajib pajak membayar pajak dan melapor SPT Tahunan secara online. Namun, imbauan itu menjadi sebuah kesulitan yang luar biasa bagi banyak wajib pajak Filipina yang tidak bisa mengakses internet.
Kesulitan pelaporan SPT tahunan secara online juga terjadi pada sebagian besar pelaku usaha kecil di Filipina. Mereka tidak dapat menggunakan sistem pengarsipan elektronik BIR sehingga harus melapor SPT secara manual.
BIR telah mengumumkan wajib pajak dapat membayar pajak yang jatuh tempo dalam periode 22 Maret hingga 30 April 2021 di mana saja, bahkan di luar yurisdiksi Kantor Distrik BIR tempat wajib pajak terdaftar. Namun, Herrera menilai kelonggaran itu tidak cukup membantu wajib pajak yang tetap tidak bisa ke kantor BIR karena karantina wilayah.
"Perpanjangan tenggat juga akan memberikan waktu yang cukup bagi BIR untuk menyelesaikan pengajuan restitusi atau pengajuan penurunan tarif berdasarkan UU No. 11534," ujarnya, seperti dilansir inquirer.net.
UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) memuat penurunan tarif PPh badan dari 30% menjadi 25% untuk untuk perusahaan besar dan 20% untuk usaha kecil.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte baru-baru ini memberlakukan peraturan tersebut setelah disahkan parlemen dan senat pada bulan lalu. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
