Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

Optimalkan Penerimaan Pajak, KPK Berkoordinasi dengan KPP

A+
A-
0
A+
A-
0
Optimalkan Penerimaan Pajak, KPK Berkoordinasi dengan KPP

Ilustrasi.

ENDE, DDTCNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan KPP Pratama Ende untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak.

Ketua Satgas Korsup Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan optimalisasi penerimaan pajak di daerah tidak hanya berkutat pada kewenangan pemerintah daerah. Unit vertikal pemerintah pusat seperti KPP DJP juga berperan.

“Bahasa kami ke pemda kalau bicara optimalisasi pajak tidak hanya bicara pajak daerah saja, tetapi termasuk pajak pusat, misalnya PBB-P3. Walau termasuk pajak pusat tapi 90% akan dikembalikan ke pemda dalam bentuk DBH [dana bagi hasil]. Jadi, harus dibantu," katanya dikutip Jumat (9/4/2021).

Baca Juga: Hingga April 2021, Tunggakan Pajak Kendaraan Tembus Belasan Miliar

Dian menjelaskan agenda optimalisasi pajak perlu kerja sama banyak pihak. Dia menekankan pentingnya pemda membentuk tim optimalisasi pajak daerah melalui kerja sama dengan kantor perwakilan BPKP atau KPP Pratama.

Hal tersebut dinilai penting sebagai upaya pemetaan wajib pajak dari sisi profil usaha dan kapasitas membayar pajak pada tingkat pusat dan daerah.

Dia juga menyarankan agar pemda di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) memberlakukan tax clearance bagi pelaku usaha yang mengajukan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pemda dapat menahan atau menolak permohonan izin pelaku usaha jika belum menunaikan kewajiban perpajakan daerah.

Baca Juga: Genjot Ekspor Sarang Walet, Begini Program Ditjen Peternakan

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Ende Nurdin Edwin mengatakan sudah ada potensi PBB-P3 di wilayah Ende sebagai dampak pembangunan infrastruktur. Salah satu potensi penerimaan datang dari pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sokoria.

Nurdin menuturkan meskipun fasilitas pembangkit listrik belum beroperasi, tapi sudah ada pembayaran PBB-P3 ke kas negara. Dia menyambut baik inisiasi KPK mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kerja sama lintas lembaga. Menurutnya, optimalisasi pajak juga berlaku pada aktivitas belanja APBD.

Kerja sama dengan pemda yang perlu ditingkatkan adalah pertukaran data dan informasi. Menurutnya, penerimaan pajak pusat di Ende masih bisa terus dioptimalkan jika adanya sinergi dengan pemda terkait denganpertukaran data izin mendirikan bangunan (IMD).

Baca Juga: Cari Sumber PAD Baru, Pemda Disarankan Perluas Retribusi

Selain itu, kerja sama pertukaran data juga perlu dilakukan dengan unit vertikal pemerintah pusat di daerah, seperti balai karantina dan data syahbandar milik Kemenhub.

"Penerimaan pajak KPP Ende di 2020 sebesar Rp 127 miliar atau 4% dari penerimaan pajak Kanwil DJP Bali dan Nusra, tetapi Ende menerima transfer dana/TKDD dari pusat sebesar Rp. 1,4 triliun. Kalau data itu dikasih, potensi peningkatan [penerimaan pajak] bisa luar biasa," imbuhnya seperti dilansir Pos Kupang. (kaw)

Baca Juga: Pengecualian PPN dan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi Terpopuler
Topik : penerimaan pajak, KPK, DJP, KPP Pratama Ende, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Mei 2021 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Mei 2021 | 09:25 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 11 Mei 2021 | 09:20 WIB
PROVINSI JAMBI
Selasa, 11 Mei 2021 | 08:48 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL