Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Netralitas dalam Pajak Internasional

A+
A-
2
A+
A-
2
Netralitas dalam Pajak Internasional

DALAM konteks pajak internasional, efisiensi ekonomi merujuk pada desain sistem pajak internasional yang bersifat netral. Netralitas dapat dicapai jika suatu sistem pajak tidak mendistorsi pilihan-pilihan ekonomi dari subjek pajak.

Terdapat dua netralitas utama yang dituju dalam kebijakan pajak internasional, yaitu: (i) capital export neutrality dan (ii) capital import neutrality.

Kebijakan capital export neutrality merupakan netralitas yang dimaksudkan agar suatu negara mengenakan beban pajak yang sama terhadap subjek pajak dalam negeri yang melakukan investasi di negaranya sendiri (domestic investment) maupun ketika subjek pajak dalam negeri tersebut melakukan investasi di negara lain (foreign investment). Dengan demikian, dalam capital export neutrality, investor tidak diperlakukan berbeda jika melakukan aktivitas investasi di dalam maupun di luar negeri.

Baca Juga: Tulis Soal Evolusi CFC Rules, Brian Arnold Raih Penghargaan dari IBFD

Pada umumnya, negara-negara maju lebih memilih untuk menerapkan kebijakan capital export neutrality. Sebaliknya, negara-negara berkembang cenderung memilih untuk menerapkan kebijakan capital import neutrality.

Adapun yang dimaksud dengan capital import neutrality yaitu agar suatu negara mengenakan beban pajak yang sama atas penghasilan yang bersumber di suatu negara tanpa membedakan negara yang menerima penghasilan tersebut. Atau dengan kata lain, dalam capital import neutrality, perlakuan pajak suatu negara atas investasi yang masuk dari dalam maupun luar negeri adalah sama.

Perlu diperhatikan bahwa netralitas di atas tidak bergantung pada ketentuan domestik satu negara saja, namun juga dipengaruhi oleh ketentuan domestik negara lain. Hal ini menjadi semakin relevan di era globlisasi ini, di mana dana investasi dapat secara bebas mengalir dari satu negara ke negara lainnya. Dengan demikian, ketentuan domestik suatu negara dapat saja mendistorsi pilihan ekonomi subjek pajak di negara lain.

Baca Juga: Zakat dalam Perspektif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Fakta bahwa belum terdapatnya koordinasi kebijakan pajak secara global, menyebabkan sering terjadinya distorsi dalam pilihan ekonomi. Implikasinya, akan timbulnya kompetisi pajak antar satu negara dengan negara lainnya.

Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 28 Maret 2020 | 06:25 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Kamis, 26 Maret 2020 | 21:45 WIB
PMK 22/2020
Kamis, 26 Maret 2020 | 18:00 WIB
PMK 22/2020
Kamis, 26 Maret 2020 | 17:40 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK