AUSTRALIA

Negara Bagian di Australia ini Pertimbangkan Pajak Kesehatan Mental

Redaksi DDTCNews | Jumat, 29 November 2019 | 14:42 WIB
Negara Bagian di Australia ini Pertimbangkan Pajak Kesehatan Mental

Ilustrasi. (Foto: American Psychological Association)

MELBOURNE, DDTCNews – Victoria, negara bagian Australia ini berencana mengenakan pajak atau retribusi baru untuk kesehatan mental. Hal ini terjadi setelah Komisi Kerajaan Kesehatan Menteral mengajukan laporan sementara ke parlemen pada Kamis (29/11/2019).

Sekitar 3,1% dari populasi Victoria hidup dengan penyakit mental yang parah. Sementara, sistem kesehatan Victoria hanya menawarkan layanan kesehatan mental klinis untuk 1,1% dari populasi. Pengeluaran per kapita untuk kesehatan mental juga lebih rendah di antara semua negara bagian.

“Komisi merekomendasikan pemerintah merancang dan mengimplementasikan mekanisme pendapatan baru (pajak atau retribusi) untuk menyediakan dana operasional kesehatan mental,” demikian kutipan rekomendasi dalam laporan tersebut.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

Laporan tersebut memperkirakan biaya ekonomi kesehatan mental yang buruk ke Victoria adalah AU$14,2 miliar per tahun. Sistem yang ada saat ini dinilai tidak siap untuk tantangan kesehatan mentral sekarang maupun masa depan.

Perdana Menteri Daniel Andrews mengatakan pungutan itu akan berlaku pada 2020. Namun, masih perlu waktu bagi pemerintah untuk menetapkan bentuk pungutan yang akan diambil. Sementara pungutan nasional lebih disukai, Victoria perlu mengambil tindakan segera.

“Anggota senior pemerintah akan menghabiskan musim panas untuk melihat opsi [pungutan],” katanya. Pemerintah negara bagian telah berkomitmen untuk menerapkan semua rekomendasi yang dibuat oleh Komisi.

Baca Juga:
Rupiah Berlanjut Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra

Ketua Komisi Penny Armytage mengatakan saat ini tengah terjadi krisis kesehatan mental. Sistem yang ada gagal dan tidak mampu memenuhi kebutuhan setiap orang yang membutuhkannya. Kondisi seperti ini, sambungnya, harus diubah.

“Waktunya telah tiba untuk mendapatkan pendanaan layanan kesehatan mental yang benar."

Laporan sementara itu mengusulkan layanan perumahan pertama dirancang dan disampaikan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman hidup terkait kesehatan mental. Komisi juga merekomendasikan tambahan 170 acute beds untuk pemuda dan dewasa.

Baca Juga:
Kurs Pajak Hari Ini: Rupiah Berbalik Melemah, Dolar AS Menguat

Komisi juga merekomendasikan agar ada peningkatan tenaga kesehatan mental, termasuk melalui beasiswa pascasarjana dan rotasi psikiatri. Komisi juga ingin agar ada penciptaan Aboriginal Social and Emotional Wellbeing Centre.

Rekomendasi juga termasuk memperluas tim kesejahteraan sosial dan emosional, memperluas tim kesejahteraan sosial dan emosional untuk lebih mendukung orang-orang Aborigin, dan mendanai penjangkauan dan dukungan klinis untuk orang-orang yang telah mencoba bunuh diri.

Seperti dilansir The Guardian, CEO Victorian Council of Social Service Emma King setuju adanya retribusi agar dapat menjadi bagian dari solusi pendanaan kesehatan mental. Menurutnya, biaya untuk tidak bertindak jauh lebih besar daripada biaya bertindak.

“Kuncinya adalah memastikan investasi baru mengalir langsung ke penduduk Victoria berpenghasilan rendah yang paling membutuhkan mereka dn kehilangan kesempatan. Layanan kesehatan mental kita juga membutuhkan dorongan dana besar-besaran pada saat ini,” jelasnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 10:41 WIB KURS PAJAK 17 APRIL 2024 - 23 APRIL 2024

Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

Rabu, 03 April 2024 | 09:11 WIB KURS PAJAK 03 APRIL 2024 - 16 APRIL 2024

Rupiah Berlanjut Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 27 Maret 2024 | 09:21 WIB KURS PAJAK 27 MARET 2024 - 02 APRIL 2024

Kurs Pajak Hari Ini: Rupiah Berbalik Melemah, Dolar AS Menguat

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?