AMERIKA SERIKAT

Nasib PPN Kendaraan Tergantung Voting

Redaksi DDTCNews | Minggu, 03 Juli 2016 | 16:01 WIB
Nasib PPN Kendaraan Tergantung Voting

WASHINGTON DC, DDTCNews - Kansas City akan melakukan sebuah pembaharuan atas pajak kendaraan yang dibeli oleh warganya dari para penjual yang tidak berlisensi di Missouri.

Pembaharuan tersebut dilakukan dengan melakukan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 2 Agustus, sedikitnya 10 kota di sekitar Missouri.

Para pemilih dalam sekumpulan kotamadya akan diberi pertanyaan dalam kartu pemungutan suara. Pertanyaannya berupa ‘apakah mereka ingin mempertahankan pajak penjualan (PPN) atas kendaraan yang dibeli dari dealer-dealer di luar negara bagian’.

Baca Juga:
Banyak Data Tak Valid, Pemda Ini Kesulitan Tagih Tunggakan PBB-P2

“Setiap yurisdiksi harus mencari persetujuan dari para pemilih untuk terus mengumpulkan pendapatan atas kendaraan yang dibelinya dari para penjual yang tidak berlisensi di Missouri,” sebagaimana yang tertera dalam aturan Missouri Supreme Court tahun 2012.

Keputusan untuk mempertahankan pajak kendaraan tersebut ada di tangan para pemilih di kota-kota besar dan kecil. Saat ini sampel kartu pemungutan suara sudah tersedia secara online dan dapat dilihat melalui otoritas pemungutan suara.

Sebagian besar kartu pemungutan suara di bulan Agustus mendatang berisikan pilihan 'tidak' untuk pemilih yang tidak mau melanjutkan pajak kendaraan dan 'ya' untuk para pemilih yang mau melanjutkan pajak kendaraan.

Baca Juga:
Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Pendapatan Lokal

HASIL dari pemungutan suara akan berdampak besar bagi penerimaan pajak karena akan menurunkan pendapatan lokal yang tersedia dan menimbulkan kerugian bagi para dealer kendaraan Missouri dibandingkan untuk para penjual di luar negara bagian.

Oleh karena itu, para pejabat pemilihan lokal mengingatkan agar para pemilih lebih berhati-hati dalam memberikan suaranya, “Bacalah kartu pemungutan suara dengan hati-hati sebelum memilih."

Baca Juga:
Ingin Jadi Rekanan Pemda, Perusahaan Minta Asistensi soal Daftar NPWP

Legislatif negara bagian mengeluarkan sebuah undang-undang di tahun 2013 yang memberikan perpanjangan waktu kepada lembaga pajaknya hingga November 2016 untuk menerima keputusan dari para pemilih.

Pada 4 Mei lalu, Gubernur Jay Nixon menandatangani sebuah undang-undang yang memperpanjang deadline selama dua tahun. Lembaga pajak harus dapat menerima persetujuan dari para pemilih sebelum November 2018 untuk terus mengumpulkan pajak.

Wali Kota Blue Springs Carson Ross mengibaratkan kerugian potensial sebesar kurang lebih $340,000 dalam pendapatan dari pajak tersebut seperti menarik sebuah keset dari bawah kaki kota itu.

Baca Juga:
Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Sementara itu, The Jackson County Legislature (Badan Legislatif Daerah Jackson) secara bulat sepakat meluluskan sebuah peraturan pada 13 Juni lalu bahwa badan ini akan meletakkan pertanyaan pajak kendaraan bagi para pemilihnya di bulan November mendatang .

Seperti yang dikutip oleh kansascity.com, para penduduk beberapa kota seperti di Northland Lawson, North Kansas City, Pleasant Valley, Parkville, Platte City, Platte Woods dan Tracy pada bulan April lalu memilih untuk melanjutkan pajak. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 16 April 2024 | 18:00 WIB KABUPATEN SUKOHARJO

Banyak Data Tak Valid, Pemda Ini Kesulitan Tagih Tunggakan PBB-P2

Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 17:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Ingin Jadi Rekanan Pemda, Perusahaan Minta Asistensi soal Daftar NPWP

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Selasa, 16 April 2024 | 14:00 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Modus Penipuan Catut Bea Cukai, Pelaku Kerap Berikan Nomor Resi Palsu

Selasa, 16 April 2024 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan