Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Mulai Januari 2022, Petugas Pajak Makin Mudah Intip Data Rekening Bank

A+
A-
29
A+
A-
29
Mulai Januari 2022, Petugas Pajak Makin Mudah Intip Data Rekening Bank

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Pemerintah Belgia membuka ruang selebar-lebarnya bagi otoritas pajak untuk melakukan penyelidikan atas kasus penghindaran dan penipuan pajak melalui lembaga perbankan.

Mulai 1 Januari 2022, otoritas akan lebih mudah menyelidiki kasus penipuan pajak yang dilakukan melalui produk layanan bank dan jasa keuangan lainnya. Terlebih, UU tentang keterbukaan informasi perbankan untuk tujuan perpajakan juga mulai diterapkan.

"Secara teknis UU keterbukaan informasi perbankan untuk tujuan perpajakan sudah ada sejak tahun lalu, tetapi baru pada akhir Januari perinciannya disampaikan kepada perbankan," jelas pemerintah, dikutip pada Kamis (30/12/2021).

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Dengan adanya UU baru tersebut, otoritas pajak tidak lagi terhambat dengan ketentuan kerahasian perbankan saat melakukan penyelidikan. Upaya penegakan hukum tak hanya berlaku pada kewajiban PPh, tetapi ikut mencakup jenis penghasilan dari layanan keuangan.

Otoritas juga akan memiliki akses luas terhadap setiap kontrak bank dengan nasabah dengan memiliki kewenangan membuka central point of contact (CPC). Data yang wajib disampaikan nasabah minimal mencakup saldo akun, kontrak kredit perbankan, dan polis asuransi nasabah.

Pihak bank dan jasa keuangan lainnya seperti asuransi wajib menyampaikan data CPC secara berkala kepada otoritas pajak. Periode penyampaian data CPC berlaku pada Desember 2020, Juni 2021 dan 31 Desember 2021.

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

"Perusahaan asuransi memiliki waktu hingga 31 Maret 2022 untuk mengungkapkan kontrak yang telah dibuat dengan klien," sebut pemerintah seperti dilansir brusselstimes.com.

Di lain pihak, keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan mendapatkan penolakan dari kelompok pro hak privasi warga. Mereka menilai aturan baru tersebut dibuat tanpa menyertakan skema pengawasan yang memadai dan berpotensi merusak sistem perbankan nasional. (rig)

Baca Juga: Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online
Topik : belgia, rekening bank, informasi perpajakan, keterbukaan, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Januari 2022 | 09:42 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 26 Januari 2022: 8.180 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Kamis, 27 Januari 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Trade Confirmation Bebas Bea Meterai, Ini Kata DJP dan BEI

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:30 WIB
PP 3/2022

Keterangan Resmi Ditjen Pajak, 4 Dokumen Ini Bebas Bea Meterai

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap