Berita
Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO
Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mulai 7 Januari 2019, Jepang Pungut 'Pajak Sayonara' dari Turis

A+
A-
2
A+
A-
2
Mulai 7 Januari 2019, Jepang Pungut 'Pajak Sayonara' dari Turis

Ilustrasi Jepang. (foto: Frank Lukasseck/Getty Images)

TOKYO, DDTCNews – Pemerintah Jepang akan menerapkan pungutan sebesar 1.000 yen (sekitar Rp134.200) terhadap wisatawan yang akan meninggalkan Negeri Sakura ini. ‘Pajak Sayonara’ ini akan dimasukkan menjadi satu dengan tiket pesawat, kapal, atau transportasi lain.

Dalam laporan yang dirilis oleh pemerintah Jepang, pungutan tersebut tidak berlaku bagi pengunjung yang hanya transit. Pungutan juga tidak berlaku bagi anak-anak di bawah usia 2 tahun. Kebijakan ini akan berlaku mulai 7 Januari 2019.

“Kami akan menerapkan pajak bagi setiap wisatawan yang akan meninggalkan Jepang. Proses pemungutannya dijadikan satu dengan tiket pesawat, kapal. maupun alat transportasi lainnya dan diterapkan tanpa memandang kewarganegaraan,” demikian laporan pemerintah Jepang, seperti dilansir dari Strait Times, Kamis (3/1/2018).

Baca Juga: Rupiah Menguat Terhadap Mayoritas Mata Uang Negara Mitra

Dana yang terkumpul dari ‘pajak Sayonara’ ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata. Dengan dana itu pula, pemerintah akan meningkatkan prosedur layanan di dinas imigrasi Jepang.

Salah satu pemanfaatan dana dari pungutan itu adalah untuk membuat gerbang scan wajah di bandara agar proses imigrasi yang lebih cepat. Terlebih, pemerintah juga berencana untuk membuat papan informasi multibahasa untuk mempermudah wisatawan memahami informasi yang disajikan.

Pemajakan ini diberlakukan karena jumlah wisatawan tercatat meningkat cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang 2018, pemerintah mencatat ada sebanyak 30 juta pengunjung yang datang ke Jepang.

Baca Juga: OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023

Adapun, penyelenggaraan Summer Olympic dan Paralympic Games pada 2020 juga melatarbelakangi pungutan yang juga disebut departure tax ini. Karenanya, pemerintah menyiapkan berbagai peningkatan layanan umum untuk mengantisipasi dan melayani wisatawan asing secara lebih baik.

Pungutan ini juga menjadi harapan bagi pemerintah Jepang karena bisa menjadi sumber daya keuangan baru seiring mempromosikan sektor pariwisata, serta mengejar target jumlah wisatawan meningkat menjadi 40 juta orang pada saat digelarnya olimpiade tersebut. (kaw).

Baca Juga: Sektor Industri Bakal Dikenai Pajak Karbon Tahun Depan
Topik : Jepang, pajak sayonara, wisatawan, turis

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 03 Desember 2020 | 09:07 WIB
JEPANG

Tarik Profesional Asing, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Diturunkan

Kamis, 26 November 2020 | 10:31 WIB
JEPANG

Tarik Profesional Asing, Pungutan Pajak Warisan Bakal Dihapus

Selasa, 24 November 2020 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Ini Alasan OJK Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit hingga 2022

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu

Minggu, 19 September 2021 | 10:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pegawai Pajak Turun ke Lapangan, Dua Hal Ini Jadi Pertimbangan DJP

Minggu, 19 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Usulkan Penerapan Pajak Sampah, Begini Respons Sri Mulyani

Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:

Tantangannya Memang Tak Mudah, tapi Kami Siapkan Strateginya

Minggu, 19 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kurang Dimanfaatkan, Aturan Supertax Deduction Terbuka untuk Direvisi

Minggu, 19 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Sri Mulyani Sebut APBN Tetap Waspadai Covid-19 Varian Mu

Minggu, 19 September 2021 | 06:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Data AEoI Sudah Diterima, Uji Kepatuhan Wajib Pajak Dimulai