ARGENTINA

Mitigasi Utang dan Corona, Pengenaan Pajak atas Kekayaan Dikaji

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 20 April 2020 | 17:00 WIB
Mitigasi Utang dan Corona, Pengenaan Pajak atas Kekayaan Dikaji

Ilustrasi.

BUENOS AIRES, DDTCNews—Menteri Ekonomi Argentina Martin Guzman mengkaji wacana pengenaan pajak atas kekayaan (wealth tax) sebagai alternatif untuk melunasi utang dan membiayai penanganan pandemi Covid-19.

Terdapat 11.000 orang dengan kekayaan setidaknya US$2 juta atau Rp31 miliar yang akan dipungut pajak tersebut. Sayang, Guzma tak menjelaskan dasar penetapan ambang batas itu, dan hanya menekankan negara tidak lagi memiliki ruang untuk berhemat.

“Argentina tidak memiliki ruang untuk penghematan atau pengurangan dana dan perlu memprogram ulang utangnya dengan International Monetary Fund,” ujar Guzma, Senin (20/4/2020).

Baca Juga:
Masih Aman, Sri Mulyani Ungkap Rasio Utang Terjaga di 38,79 Persen PDB

Saat ini, lanjut Guzman, pemerintah tengah bernegosiasi dengan IMF. Argentina—yang punya jatuh tempo utang US$500 juta pada 22 April 2020–mengajukan proposal kepada IMF agar batas waktu pembayaran utang diundur hingga dekade berikutnya.

Menurutnya, pemerintah perlu segera menata ulang program utangnya. Jika tidak, Argentina terancam tidak bisa melunasi kewajiban utang kepada IMF hingga 2023. Apalagi di tengah pandemi Corona saat ini yang membuat kondisi ekonomi semakin getir.

“Pandemi ini memicu krisis kesehatan, untuk itu semakin tidak masuk akal bagi negara-negara yang memiliki sumber daya terbatas untuk membayar kreditor,” kata Guzman dilansir dari Bloomberg.

Baca Juga:
Partai Petahana Ini Kaji Insentif Pajak atas Laba yang Direpatriasi

Wacana wealth tax sendiri datang dari anggota parlemen untuk menyasar orang-orang dengan nilai aset lebih dari US$3 juta. Usulan ini muncul di tengah kondisi perekonomian Argentina yang memburuk, sekaligus opsi alternatif mendanai menangani Covid-19.

Kasus virus Corona di Argentina tercatat mencapai 2.839 kasus dan telah menyebabkan 132 kematian. Argentina juga telah memberlakukan lockdown sejak 20 Maret untuk mengurangi tingkat penyebaran virus. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 06 Mei 2024 | 17:19 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Moeldoko: Insentif Mobil Hybrid Bisa Hambat Industri Mobil Listrik

Senin, 06 Mei 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Akuntan Publik?

Senin, 06 Mei 2024 | 16:38 WIB KINERJA EKONOMI KUARTAL I/2024

Data BPS: Pengeluaran Pemerintah dan LNPRT Tumbuh Double Digit

Senin, 06 Mei 2024 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Pekerja Migran yang Paham Aturan, Bawa Barang Bakal Lancar

Senin, 06 Mei 2024 | 16:00 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Ajukan Restitusi, WP yang Penuhi Syarat Ini Diperiksa di Kantor Pajak

Senin, 06 Mei 2024 | 14:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Tingkat Pengangguran Turun ke 4,82%, Pekerja Informal Masih Dominan

Senin, 06 Mei 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Wamenkeu Harap Investasi Makin Meningkat

Senin, 06 Mei 2024 | 14:00 WIB LITERASI KRIPTO

Aset Kripto Berisiko Tinggi, Investor Harus Teredukasi