Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 10:01 WIB
ELON MUSK
Reportase
Perpajakan.id

Misbakhun: RUU Pertembakauan Dirancang untuk Lindungi Petani

A+
A-
0
A+
A-
0
Misbakhun: RUU Pertembakauan Dirancang untuk Lindungi Petani

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Pansus RUU Pertembakauan DPR RI Mukhamad Misbakhun terus menyuarakan pembelaannya terhadap petani tembakau. Industri nasional hasil tembakau (IHT), Misbakhun menegaskan merupakan salah satu sektor strategis nasional.

Hal itu diungkapkannya saat berbicara dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Pansus RUU Pertembakauan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/1). Misbakhun menyatakan sumbangsih IHT bagi penerimaan APBN mencapai sekitar Rp200 triliun.

Dia menjelaskan inisiator IHT di Amerika dalam Framework Convention on Tobacco Control memasukkan industri tembakaunya sebagai industri strategis, bahkan dilindungi. Bercermin pada Amerika, Misbakhun ingin melindungi IHT Indonesia melalui pembahasan RUU Pertembakauan.

Baca Juga: Soal Perubahan Ikatan Dinas Lulusan STAN, Begini Tanggapan Alumni

"Sayangnya di Indonesia, hal ini justru belum dijadikan sebagai sektor strategis nasional. Kami ingin pemerintah berpihak pada IHT yang juga sebagai bentuk dukungan kepada petani," ujarnya.

Adapun aspek lain yang juga menjadi perhatiannya yaitu pada besarnya penyerapan tenaga kerja melalui IHT. Misbakhun menyatakan ribuan tenaga kerja terserap di Pasuruan Jawa Timur, terlebih daerah itu menerima dana bagi hasil cukai tembakau terbesar di Indonesia, sementara Probolinggo menjadi sentra tembakau terbesar di Jawa Timur.

Kemudian, politikus Partai Beringin itu juga menjelaskan masih ada ketidakadilan antara sektor IHT di hulu dengan hilir. Lahan perkebunan tembakau di hulu justru semakin berkurang setiap tahunnya dan nasib petani tembakau pun terancam, namun sebaliknya pemerintah sudah memiliki kebijakan cukai untuk mendorong penerimaan negara di sektor hilir.

Baca Juga: Soal Perpu No.1/2020, Ini Sikap Anggota DPR

“Saya harap pemerintah tidak hanya mengambil penerimaan cukainya saja, tetapi juga harus bisa memberi perlindungan terhadap petani tembakau. Jangan sampai negara mendapatkan manfaat dari cukai namun struktur hilir minim perlindungan," paparnya.

Sedangkan dari aspek kesehatan, Misbakhun menegaskan RUU Pertembakauan tidak mengatur aspek kesehatan di dalam kebijakannya. Tapi RUU Pertembakauan menaruh porsi besar terhadap aturan pertanian, perkebunan dan perlindugan petani tembakau Indonesia.

"Jadi, RUU Pertembakauan ini murni bicara soal keberpihakan kepada petani tembakau. Kami ingin keberpihakan itu terlihat di masyarakat, karena ini adalah masalah yang sangat serius di masyarakat,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Misbakhun: Shortfall Pajak Tahun Ini Tertinggi Sepanjang Sejarah

Topik : ruu pertembakauan, kebijakan tembakau, misbakhun
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Jum'at, 15 Januari 2021 | 18:08 WIB
INGGRIS
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:53 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:44 WIB
KENYA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:40 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:56 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:33 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA