Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Menuju Sistem PPN yang Modern dengan Full Taxation

A+
A-
5
A+
A-
5
Menuju Sistem PPN yang Modern dengan Full Taxation

SELAMA 1 dekade terakhir, reformasi pajak pertambahan nilai (PPN) menuju sistem yang modern menjadi tren secara global. Perwujudannya, berbagai negara mulai meninggalkan sistem PPN tradisional dengan mempersempit cakupan objek yang dikecualikan dari PPN.

Sejumlah inovasi, penyesuaian, dan penyempurnaan juga terus mewarnai perjalanan menuju sistem PPN yang modern. Lantas, apa saja yang menjadi justifikasi mulai ditinggalkannya penerapan sistem PPN tradisional dan menuju sistem PPN yang modern?

Sistem PPN Tradisional

SECARA historis, PPN pertama kali diperkenalkan di Prancis pada 1948 dalam bentuk pengenaan pajak di tahap pabrikan. Kemudian, pada 1954, pengenaan PPN diubah yang semula hanya pada tahap pabrikan menjadi seluruh tahapan produksi dan distribusi (Mattes, 2015).

Dalam perkembangannya, PPN mulai diterapkan di berbagai negara untuk menggantikan pajak penjualan (PPn) yang diterapkan atas konsumsi. Namun, terlepas dari popularitasnya yang luar biasa, penerapan sistem PPN di berbagai negara sejak awal tidaklah murni dan sempurna.

Alasannya, banyak negara menerapkan pengecualian atau pembebasan PPN atas objek tertentu. Pada umumnya, penerapan pengecualian dan pembebasan PPN banyak ditemukan di negara-negara Eropa. Oleh sebab itu, sistem PPN yang diterapkan di kawasan tersebut dikenal sebagai sistem PPN tradisional (Ebril, 2001).

Pengecualian atau pembebasan PPN sebenarnya menjadi suatu ketidaksempurnaan desain yang lazim diterapkan. Tidak hanya mencederai prinsip utama PPN sebagai pajak atas konsumsi, pengecualian dan pembebasan PPN juga dianggap mendistorsi prinsip efisiensi dan netralitas pajak.

Lalu, mengapa negara tersebut tetap menerapkan pengecualian PPN? Pada dasarnya, terdapat 2 alasan yang mendasari pengecualian PPN (Feria, 2013). Pertama, alasan teknis kebijakan. Otoritas pajak kerap kali kesulitan untuk menentukan dasar pengenaan pajak pada barang/jasa tertentu.

Kedua, tujuan ekonomi politik. Banyak negara yang mengecualikan barang/jasa tertentu karena dianggap sebagai layanan publik dan memiliki kepentingan sosial. Alhasil, pengecualian ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan vertikal dan meningkatkan eksternalitas positif dari layanan publik.

Berdasarkan pada perkembangan literatur pajak, pengecualian PPN, khususnya atas barang/jasa sektor publik, ternyata memiliki berbagai konsekuensi negatif. Konsekuensi yang dimaksud antara lain mendistorsi perekonomian, menggerus basis pajak, dan menurunkan penerimaan negara.

Tak hanya itu, pengecualian PPN terhadap layanan publik dianggap sebagai mekanisme hidden subsidy yang tidak efektif. Subsidi ini cenderung menjadi ajang bagi pemasok untuk melakukan profit taking, baik melalui kenaikan harga maupun peningkatan volume produksi hingga level yang tidak mencerminkan efisiensi pasar.

Sistem PPN Modern

BERKACA pada kekurangan sistem PPN tradisional, diskursus mengenai sistem post-modern mulai menjadi perhatian. Berbeda dengan sistem PPN tradisional, negara yang menerapkan sistem PPN modern memasukkan sedikit objek ke dalam kriteria pengecualian dan pembebasan PPN.

Selain itu, negara yang menerapkan sistem PPN modern umumnya memiliki alternatif desain pemajakan lain yang ditujukan untuk sektor tertentu (Feria, 2013). Sejauh ini, sistem PPN yang modern telah diterapkan di negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Kanada.

Negara-negara tersebut memilih untuk mengenakan PPN terhadap seluruh barang/jasa tak terkecuali yang berkaitan dengan pengadaan layanan publik (full taxation). Sebagai contoh, sebagian besar jasa pendidikan dan kesehatan di Australia menjadi objek PPN. Kendati demikian, Australia memberlakukan zero-rated terhadap layanan tersebut.

Berbeda dengan Australia, sistem PPN di Selandia Baru memberlakukan zero-rated terhadap barang/jasa tertentu dan pengecualian opsional yang jumlahnya lebih sedikit. Selandia Baru juga memungut PPN bagi produk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan obat-obatan.

Sistem PPN yang lebih modern telah mengarah kepada pembatasan pengecualian atau pembebasan PPN dan menuju rezim full taxation. Dalam sistem PPN post-modern, kata kunci yang dapat diingat dalam mempertimbangkan desain alternatif adalah konsep konsumsi.

Namun, terdapat tantangan yang merintangi penerapan sistem PPN post-modern, yaitu terkait dengan filosofi dasar PPN. Penerapan sistem PPN harus mampu secara konseptual mendefinisikan apa yang dimaksud dengan transaksi untuk tujuan pajak konsumsi. Pada praktiknya, prinsip PPN terkait netralitas tidak selalu menjadi hal utama dalam merumuskan kebijakan pemungutan PPN.

Secara praktis, negara-negara yang menerapkan full taxation masih memberikan pengecualian untuk jenis barang/jasa tertentu. Ada kalanya prinsip kesederhanaan dan kemudahan dalam pemungutan lebih diutamakan untuk tujuan efisiensi serta efektivitas sistem PPN.

Dengan demikian, meski secara konseptual seluruh jenis barang dan jasa harus dikenai PPN untuk menjamin prinsip netralitas, tetapi hal tersebut sulit dilakukan, terutama bagi negara-negara dengan sistem administrasi PPN yang masih lemah. Oleh sebab itu, arah perubahan menuju full taxation dengan cara memperluas basis PPN perlu diikuti oleh reformasi administrasi pajak secara keseluruhan.

Selengkapnya pembahasan mengenai penerapan sistem PPN post-modern telah diulas secara komprehensif dalam buku Desain Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan atas Konsep Dasar dan Pengalaman Internasional. Buku setebal 629 halaman ini disusun oleh para periset DDTC Fiscal Research and Advisory (FRA).

Buku tersebut disunting langsung oleh Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, serta Partner of Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji. Tertarik membaca buku ini? Silakan membacanya di Perpajakan ID atau kunjungi langsung DDTC Library!

(Disclaimer)
Topik : analisis, analisis pajak, pajak, PPN, DDTC FRA

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemendagri Usul BBN 2 dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Siap-Siap! Kemendagri Minta Pemda Setop Pemutihan Pajak Kendaraan

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka