STATISTIK IKLIM PAJAK

Mengulas Pergantian Kekuasaan dan Pengaruhnya terhadap Iklim Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 01 Januari 2021 | 13:01 WIB
Mengulas Pergantian Kekuasaan dan Pengaruhnya terhadap Iklim Pajak

MENURUT analisis Daniel Bunn dari Tax Foundation, rencana Joe Biden untuk meningkatkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) dan Badan berpotensi menurunkan peringkat AS terkait dengan indeks daya saing pajak internasional (International Tax Competitiveness Index/ITCI).

Tahun ini, AS menempati peringkat 21 dalam daftar ITCI. Capaian tersebut ditengarai disebabkan adanya penurunan tarif PPh Badan dari 35% menjadi 21% melalui Tax Cuts and Jobs Act of 2017. Selain itu, peringkat ini juga didorong oleh adanya perubahan sistem pajak internasional yang mengecualikan pengenaan PPh Badan terhadap pendapatan luar negeri yang dibawa kembali ke AS.

Dalam perjalanannya, Joe Biden berencana menaikkan tarif PPh Badan dari semula 21% menjadi 28%. Di samping itu, Biden juga akan mengembalikan batas atas PPh OP menjadi 39,6% dan mengenakan payroll tax atas penghasilan di atas USD400 ribu.

Baca Juga:
Tren Pemberian Insentif PPh Badan di Dunia dalam Satu Dekade Terakhir

AS di bawah kepemimpinan Biden diproyeksikan akan menempati peringkat 30, dari sebelumnya berada pada peringkat 28 di tahun 2017 dan peringkat 21 di tahun 2020.

Tabel berikut menggambarkan analisis Tax Foundation terkait dengan perubahan peringkat ITCI akibat dari adanya pergantian kekuasaan. Komponen-komponen yang memengaruhi peringkat di antaranya beban pajak perusahaan, individu, konsumsi, properti, dan pajak internasional.


Baca Juga:
Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Hasil analisis dari Tax Foundation menunjukkan peringkat keseluruhan ITCI AS yang turun disebabkan oleh adanya penurunan yang cukup signifikan di beberapa komponen antara lain seperti beban pajak pada perusahaan dan orang pribadi.

Peringkat dari komponen beban pajak perusahaan turun drastis dari semula berada di peringkat 19 menjadi di peringkat 33. Lalu, peringkat dari komponen beban pajak untuk individu juga turun drastis dari semula berada di peringkat 23 menjadi peringkat 36.

Walau demikian, peringkat komponen-komponen seperti beban atas konsumsi, properti, dan pajak internasional masih tetap sama. Menariknya, peringkat baru dari komponen beban pajak untuk perusahaan yang diproyeksikan turun itu masih lebih baik ketimbang 2017.

Namun, dilihat secara keseluruhan, peringkat ITCI 2017 AS masih lebih baik dibandingkan dengan hasil estimasi. Hal ini disebabkan oleh buruknya hasil estimasi untuk komponen beban pajak individu di negara tersebut.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 06 Maret 2024 | 10:45 WIB STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL

Tren Pemberian Insentif PPh Badan di Dunia dalam Satu Dekade Terakhir

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Kamis, 15 Februari 2024 | 11:30 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Daftar Negara yang Rutin Selaraskan Bracket PPh OP dengan Laju Inflasi

Selasa, 30 Januari 2024 | 18:05 WIB STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL

Threshold Omzet dan Tarif PPh UMKM di Berbagai Negara

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online